Iklan

Bank Syariah: Urgensi, Pengertian dan Prinsip


Pendirian bank syariah pada awalnya dipicu oleh kenyataan terdapatnya sebagian penduduk yang beragama Islam di Indonesia yang tidak bersedia memanfaatkan jasa perbankan konvensional, disebabkan ketidaksesuaian keyakinan mereka terhadap sistem operasional perbankan yang menggunakan instrumen bunga. Hal ini didukung temuan survai BI yang mendapatkan 30 persen dari umat Islam yang tidak mau berhubungan dengan bunga bank (Suharto, 2000).

Potensi tersembunyi dari kelompok masyarakat tersebut menurut Prabowo (2000), tentunya menjadi kerugian negara dalam mensejahterakan umat dan menggerakkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karenanya, muncul pemikiran dari para cendekiawan muslim untuk mendirikan bank alternatif (syariah) di Indonesia yang terwujud dalam bentuk berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada akhir tahun 1991.

Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000 pasal 1, Bank Syariah adalah bank umum (sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang bank syariah.

Menurut Antonio (1999) dalam Ratnawati (2000), terdapat empat perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah. Pertama dari segi akad dan legalitas. Akad yang dilakukan bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kedua, mengenai struktur organisasi. Bank Syariah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, tetapi unsur yang membedakan adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis syariah. Ketiga, mengenai bisnis dan usaha yang dibiayai. Pada Bank Syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Keempat, mengenai lingkungan kerja dan Corporate Culture. Sifat amanah dan shidiq harus melandasi setiap karyawan sehingga tercipta profesionalisme yang berdasarkan Islam, dan dalam hal reward dan punishment diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Dari kenyataan tersebut, terlihat bahwa prinsip syariah menjadi aturan dasar yang membentuk pola dan mengatur hubungan bank syariah baik intern (pengaturan manajemen usaha) maupun ekstern (pengaturan hubungan dengan nasabah/masyarakat). Berkaitan dengan pengaturan hubungan dengan nasabah terdapat terdapat lima prinsip dasar perbankan syariah dalam melakukan transaksi yaitu prinsip titipan atau simpanan (depository), prinsip bagi hasil (profit sharing), prinsip jual beli (sale dan purchase), prinsip sewa (operational lease and financial lease) dan prinsip jasa (fee-based service) (Satyo dan Izza, 2000).

1. Prinsip titipan atau simpanan (depository)

Prinsip ini dikenal juga dengan prinsip al wadi’ah. Nasabah menitipkan uang atau barangnya kepada pihak bank sebagai titipan murni, dan pihak bank tidak berhak menggunakan uang atau barang yang dititipkan. Namun demikian, pihak bank dapat saja menggunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu dengan meminta izin terlebih dahulu dari nasabah yang menitipkan tersebut.

Bank dapat memanfaatkan al wadiah untuk tujuan current account (giro) dan saving account (tabungan berjangka), dan semua keuntungan dari dana titipan tersebut yang berupa dana bagi hasil dari user of fund menjadi milik bank. Nasabah penitip, mendapatkan keuntungan berupa jaminan keamanan terhadap hartanya dan fasilitas giro lainnya, serta insentif berupa bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya.

2. Prinsip bagi hasil (profit sharing)

Terdapat empat akad utama bagi hasil yaitu musyakarah, mudharabah, muzara’ah dan musaqah. Dalam musyakarah masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (expertise) dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Perbankan biasanya menggunakan prinsip ini dalam pembiayaan proyek maupun modal ventura.

Dalam mudharabah, pihak pertama (shahibul maal) menyediakan keseluruhan (100 %) modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan kerugian akan ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola. Perbankan dapat menerapkan hal ini pada tabungan berjangka untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, qurban, untuk deposito biasa, juga untuk pembiayaan modal kerja. Selanjutnya, al muzara’ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan. Sebaliknya, al Musaqah adalah bentuk sederhana dari al muzara’ah dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalannya, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip jual beli (sale dan purchase)

Terdapat tiga jenis jual beli yang dapat dikembangkan dalam pembiayaan modal kerja dan investasi perbankan syariah yaitu bai’al murabahah, bai’as salam dan bai’al istishna. Bai’al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan penjual harus memberitahu harga produk yang dibelinya. Dalam perbankan, umumnya diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). Bank Syariah memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.

Bai’as salam merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Perbedaan dengan sistem ‘ijon’ dapat dilihat dari sisi barang dan penetapan harga beli. Dalam bai’as salam barang harus spesifik dan dapat ditimbang dengan jelas, serta penetapan harga beli dilakukan kedua belah pihak secara ridha. Bai’as salam dapat dipergunakan untuk pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Barang yang dibeli dapat berupa barang industri maupun barang non-industri.

Bai’al istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, yang biasanya dipergunakan di bidang manufaktur. Kedua pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran, baik pembayaran dimuka, pembayaran cicilan ataupun ditangguhkan sampai pada waktu tertentu.

4. Prinsip sewa (Operational Lease dan Financial Lease)

Terdapat dia prinsip sewa yaitu al ijarah yang merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, dan al ijarah al muntahia bittamlik yaitu perjanjian sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa.

5. Prinsip jasa (fee based services)

Dalam perbankan syariah prinsip jasa ini meliputi lima bentuk transaksi yaitu berupa al wakalah yang dalam aplikasinya dapat berwujud seperti autodebet pembayaran rekening listrik, telepon dan lainnya, al kafalah dalam bentuk penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, al hawalah dalam bentuk pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, ar rahn yang berbentuk jaminan hutang atau gadai, dan al qard dalam bentuk meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan , yang umumnya diberikan kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya.

Selanjutnya, berdasarkan karakteristik usaha dan prinsip dasar transaksi bank syariah ini, Anwari (2000) mengemukakan terdapat beberapa kepentingan dalam pengembangan bank syariah sebagai berikut:

1. Dapat mengakomodir kebutuhan lapisan masyarakat yang berkeyakinan bahwa bunga bank sama dengan riba, sehingga mereka tidak dapat terlayani oleh lembaga perbankan yang ada yang menggunakan sistem bunga. Oleh karenanya dengan pengembangan Bank Syariah diharapkan akan dapat lebih mengoptimalkan mobilisasi dana masyarakat terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perbankan yang ada.

2. Pembiayaan pada bank syariah yang lebih menekankan sistem bagi hasil akan dapat mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan (mutual investor relationship). Pola yang semacam ini dapat menciptakan dorongan yang sama dari pemilik dana, bank dan pengguna dana untuk menciptakan kegiatan usaha yang menguntungkan, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berupaya memperkecil resiko kegagalan usaha. Karakteristik ini diharapkan akan mendorong terciptanya etika usaha dan integritas pemilik dan pengurus yang tinggi.

3. Adanya larangan transaksi keuangan yang bersifat spekulatif dan yang tidak didasarkan pada kegiatan usaha riil, menyebabkan alokasi sumberdaya keuangan pada sistem perbankan syariah merupakan respon langsung terhadap kapasitas produksi dan output sektor riil. Secara makro karakteristik ini diharapkan dapat memberi dampak positif dalam upaya mengatasi permasalahan inflasi dan mengurangi kondisi pertumbuhan ekonomi semu (buble economics).

 

Daftar Pustaka

Antonio,MS,1999, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum. Jakarta.Tazkia Institute

Antonio,MS,2001, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta.Gema Insani

Anwari, A. 2000. “Prospek Perbankan Syariah di Indonesia sebagai Alternatif Solusi Perbankan Nasional”. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional Perbankan Syari’ah 18 November 2000. STIE-KBP Padang

Fry, MJ. 1988. Money, Interest and Banking in Economic Development. Baltimore: The John Hopkins University Press

Gerrard,P dan Cunningham,JB, 1997, “Islamic Banking: a Study in Singapore”. International Journal of Bank Marketing. 15/6 (1997);204-216

Harahap,S. 1984. Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam. Jakarta. Pustaka Al Husna

Metawa,SA dan Almossawi,M,1998. “Banking Behavior of Islamic Bank Customers:Perspectives and Implications”. International Journal of Bank Marketing. 16/7 (1998);299-313

Naser,K,dkk,1999, “Islamic Banking: a Study of Customer Satisfaction and Preferences in Jordan.” International Journal of Bank Marketing. 17/3 (1999);135-150

Prabowo,T. 2000. “Bank Syariah: Lahir dari Hasil Diskusi Kesadaran Umat Islam.” Media Akuntansi. Edisi 15 Tahun VII/2000; 5-6

Ratnawati,A,2000, Bank Syariah: Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat di Wilayah Jawa Barat. Kerjasama Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia dengan Lembaga Penelitian IPB

Satyo dan Izza,U. 2000. “Bank Syariah, Bukan Sekedar Bank”. Media Akuntansi. Edisi 15 Tahun VII/2000; 10-12

Suharto,H. 2000. “Hadirnya Bank Syariah di Indonesia”. Media Akuntansi. Edisi 15 Tahun VII/2000; 7

Sjahdeini,SR, 1999, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta.Grafiti Press

Iklan

7 Tanggapan

  1. makasih mas artikelnya

  2. bisa saya dikirimkan media akuntansi, edisi 15 tahun VII tahun 2000

  3. asalamu’alaikum
    maaf sebelumnya saya ingin minta izin untuk mengcopas artikel mengenai bank syariah…krn saya sedang butuh artikel mengenai hal tsb. terima kasih saya ucapkan sblmya.

  4. mksih atas informasinya yah 🙂

  5. Maaf pak, saya pernah sebagai praktisi perbankan, menurut saya dalam model perhitungan tidak beda jauh antara bank umum dengan bank syariah.
    Sehingga waktu itu kita pernah guyonan: kalau bank umum dianggap tidak sesuai syariah atau bolehlah disebut haram karena ada riba, di bank syariah ‘riba’ (dalam tanda petik) diberi cap halal…..artinya riba menjadi barang haram yang aman (halal) dikonsumsi.. 🙂
    Mohon pencerahan. Trims.

    Bank Syariah memang masih relatif baru di Indonesia. Karenanya kita memang harus mencoba mendalami dan mempelajarinya lebih jauh. Saya sampai saat ini masih termasuk orang yang mencoba mempelajarinya.
    Menurut saya yang juga baru mempelajarinya, jelas tidak sama antara bank konvensional dengan bank syariah, baik dari sisi akad dan legalitas, struktur organisasi, bisnis dan usaha yang dibiayai, dan corporate culture. Lalu kalau model perhitungannya tidak jauh beda (atau mungkin bagi hasil di bank syariah tidak jauh beda dengan bunga di bank konvensional), kita mungkin kurang tepat kalau mengatakan di bank syariah, riba diberi cap halal. Tentunya kita juga tidak bisa menyamakan (sebagai contoh saja, maaf kalau kurang tepat.) orang yang bersetubuh di luar nikah dengan yang bersetubuh dalam ikatan perkawinan. Kegiatannya memang sama, tetapi ada hal-hal hakiki yang membedakannya.
    Mari kita sama-sama mempelajarinya secara lebih mendalam mengenai bank syariah. Insya Allah akan kita temui banyak perbedaan yang mendasar. Tapi jangan terlebih dahulu berperasaan skeptis dan curiga.
    Salam

  6. artikel ini masih sedikit membuat saya bingung..
    banyak timbul pertanyaan dalam benak saya.
    coba di berikan secara lugas perbedaan salam ma ijon.
    kan transaksinya sama2 barangnya masih belum ada. jadi masih belum jelas gtoh.. apa kah hasil barangnya itu sesuai dngan keinginan si pembeli. misalanya dalam pertanian. qita kan gak tau hasil panennya bagus pa gak. jadi sma aj dong kyak “ijon”. tlong sya dijelaskan lebih detail lagi. kirim ke email sya aj……….. thanks.

  7. Alhamdulillah, akhirnya FEUI tobat juga. Setelah hari sabtu tanggal 20 september kemarin, berhasil menandatangani MoU dengan Bank Muamalat. FEUI akan segera mendirikan Bank Muamalat di kampus FEUI. sebaik-baiknya pendosa adalah bertobat, FEUI siap menjadi motor untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Allahu Akbar!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: