Indeks Whipple: Evaluasi Pelaporan Umur Penduduk

Pada tulisan sebelumnya (lihat tulisan tersebut) kita telah melihat bahwa adanya kecenderungan orang untuk melaporkan umurnya pada umur-umur yang berakhiran angka 0 dan 5. Hal ini terdeteksi dari proporsi penduduk yang berumur dengan akhiran 0 dan 5 relatif lebih besar dibandingkan dengan umur sebelumnya dan dan umur sesudahnya.

Selain dengan cara pengamatan jumlah atau proporsi tersebut, kita bisa mendeteksi kesalahan pelaporan umur  dengan menggunakan Indeks Whipple (IW). Whipple mengevaluasi kesalahan yang disebabkan oleh pelaporan umur dengan anggapan bahwa kesalahan pelaporan umur sebagian besar terletak pada umur 23 tahun sampai dengan 62 tahun. Dalam pelaporannya, antara umur-umur tersebut banyak menyukai umur-umur yang berakhiran angka 0 dan 5.

Dengan dasar tersebut, Whipple kemudian merumuskan indeks kecermatan pelaporan umur dengan rumus:

Dari rumus tersebut terlihat bahwa indeks whipple dihitung dengan cara:  kalikan 5 jumlah  penduduk yang berumur dengan akhiran 0 dan 5 mulai dari umur 25 sampai 60. Selanjutnya dibagi dengan total jumlah penduduk yang berumur antara 23 sampai 62 tahun.

Jika semua penduduk yang berumur 23 sampai 62 tahun melaporkan umurnya berakhiran angka 0 atau 5, nilai indeks akan menjadi sebesar 500. Sebaliknya jika pelaporan umur antara 23 tahun sampai dengan 62 tahun tersebut benar, maka secara ringkas nilai indeks tersebut akan sama dengan 100. Dengan demikian, semakin dekat nilai indeks dengan 100, maka pelaporan umur makin mendekati kecermatan.

Sebagai contoh, kita kutipkan kembali data penduduk Provinsi Jambi tahun 2000 dari tulisan sebelumnya (hanya mulai umur 23 – 62 tahun), sebagai berikut:

Dari data tersebut, maka indeks whipplenya adalah:

Apa artinya ?

PBB merekomendasikan suatu standar untuk mengukur kesalahan pelaporan umur menggunakan indeks Whipple ini sebagai berikut:

Indeks Whipple	Kualitas Data
< 105	Sangat akurat
105–110	Relatif akurat
110–125	OK
125–175	Buruk
> 175	Sangat buruk

Age Heaping: Ternyata Kita Senang dengan Angka 0 dan 5

Ternyata secara tidak sadar, kita cenderung menyenangi angka 0 dan 5.  Kecenderungan kita menyenangi angka tersebut, menyebabkan kita cenderung melaporkan umur dengan umur-umur  yang berakhiran angka 0 dan 5. Ini menyebabkan terjadinya penumpukan penduduk pada umur-umur tersebut.

Secara normal, jumlah penduduk menurut umur satu tahunan atau umur tunggal  hanya berubah sedikit demi sedikit dari satu umur ke umur berikutnya. Tetapi kalau Anda perhatikan data distribusi umur penduduk di bawah ini, terlihat penumpukan umur pada umur-umur yang berakhiran 0 dan 5.  Sebagai contoh, pada umur 30 tahun proporsi penduduk mencapai 2,80 % sedangkan umur dibawahnya ( 29 tahun)  hanya sebesar 1,49 % dan umur diatasnya (31 tahun) hanya sebesar 1,27 %. Contoh lainnya pada umur 45 tahun, proporsi penduduk sebanyak 1,76 %, sedangkan pada umur dibawahnya (44 tahun) hanya 0,72 % dan diatasnya (46 tahun) hanya 0,65 %. Pola-pola semacam ini bisa Sdr. lihat pada umur-umur lainnya (yang berwarna merah).

Data ini memang data hasil Sensus Penduduk tahun 2000 untuk perdesaan Provinsi Jambi. Tapi fenomena ini  juga akan berlaku sama jika dilihat pada daerah-daerah lainnya.

Fenomena penumpukan umur ini dinamakan dengan “age heaping “.  Dan kesalahan-kesalahan dalam pelaporan umur penduduk ini akan berakibat kesalahan-kesalahan dalam berbagai analisis yang menggunakan data penduduk menurut umur ini. Oleh karenanya, kita perlu terlebih dahulu melakukan  evaluasi dan perapian data penduduk menurut umur ini sebelum digunakan untuk tujuan analisis tersebut.

Tulisan ini merupakan pengantar untuk seri metode evaluasi dan perapian data penduduk menurut umur. Kita akan  bahas metode-metode tersebut pada tulisan-tulisan berikutnya pada blog ini.

Lihat tulisan: Indeks Whipple: Evaluasi Pelaporan Umur Penduduk

Sensus Penduduk 2010 dan Kita

Besok, tepatnya tanggal 1 Mei 2010, Indonesia memulai hajat besar yang dilakukan sekali dalam sepuluh tahun yaitu “Sensus Penduduk”. Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010) ini merupakan sensus penduduk modern yang keenam yang dilakukan di Indonesia.  Sensus-sensus penduduk sebelumnya diselenggarakan pada tahun-tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan 2000.

Dalam SP2010 akan diajukan sekitar 40 pertanyaan mengenai: kondisi dan fasilitas perumahan dan bangunan tempat tinggal, karakteristik rumahtangga dan keterangan individu anggota rumahtangga.

Data yang  diperoleh dalam sensus penduduk ini akan sangat berguna bagi bangsa kita dalam mengevaluasi hasil pembangunan selama ini serta sebagai dasar dalam perumusan perencanaan dan kebijakan kedepan.

Data yang salah akan menghasilkan perencanaan dan kebijakan keliru. Hal ini akan berdampak sangat luas bagi kesejahteraan bangsa kita kedepannya. Selain itu, kegagalan dalam memperoleh data yang baik dan tepat dalam SP2010 tidak saja akan menghasilkan dasar perencanaan yang salah arah, tetapi juga berarti telah menyia-nyiakan anggaran negara. Bayangkan besarnya anggaran untuk SP2010 ini. Pelaksanaannya mulai dari tahap persiapan sampai analisis hasil akhirnya akan berlangsung selama lebih kurang lima tahun (2008 – 2012). Pencacah yang dipekerjakan mencapai sekitar 600 ribu orang, belum termasuk petugas-petugas lainnya (input data, pengolahan data, analisis dsbnya). Ditambah lagi dengan biaya pencetakan daftar pertanyaan untuk sekitar 65 juta rumah tangga.

Oleh karenanya, dalam rangka ikut mensukseskan SP2010, pengelola blog ini mengajak kita semua (khususnya pengunjung blog ini), marilah ikut berpartisipasi aktif dalam bentuk memberikan jawaban yang tepat dan benar kepada petugas sensus yang akan mendatangi saudara. Mari juga kita berikan pemahaman kepada lingkungan sekitar kita tentang arti pentingnya SP2010 ini. Dan khususnya bagi saudara-saudara yang memiliki website/blog di internet, mari kita sosialisasikan SP2010 melalui media tersebut. Kita semua berkepentingan langsung terhadap hasil sensus ini.

Sekali lagi. Mari kita sukseskan Sensus Penduduk 2010.

Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan

Buku Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan ini menguraikan konsep dasar ekonomi kependudukan serta berbagai teori dan pendekatan ekonomi untuk menjelaskan dinamika penduduk, baik sebagai variabel yang mempengaruhi maupun variabel yang dipengaruhi. Pada dasarnya, teori dan pendekatan  yang digunakan dapat dilihat dari sisi mikro ekonomi maupun makro ekonomi. Namun demikian, buku ini lebih difokuskan pada pembahasan dari sisi makro ekonomi, dan lebih khusus lagi, pada dampak pembangunan ekonomi terhadap dinamika penduduk serta dampak dinamika penduduk terhadap pembangunan ekonomi.

Selain itu, dalam buku ini juga dibahas beberapa isu-isu kependudukan terkini, mengenai indikator kualitas penduduk, isu gender dan penuaan penduduk. Disadari bahwa tidak semua isu-isu terkini dapat dicakup dalam buku ini. Tetapi paling tidak, melalui pembahasan tersebut diharapkan dapat menuntun pembaca untuk menemukan isu-isu lainnya, yang saat ini masih menjadi “embrio” tetapi diperkirakan akan menjadi persoalan krusial  yang akan dihadapi pada masa-masa yang akan datang.

Judul Buku : Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan

Pengarang : Junaidi & Hardiani

Penerbit : Hamada Prima, Tahun 2009

ISBN : 978-979-19971-2-6

Halaman : 149  +  xi halaman

Daftar Isi Buku:

BAB I.     KONSEP DASAR EKONOMI KEPENDUDUKAN

1.1. Pengertian Demografi

1.2. Demografi Formal Versus Demografi Sosial

1.3. Pengertian Ekonomi Kependudukan

BAB II. SEJARAH PERKEMBANGAN PENDUDUK DAN MODEL TRANSISI DEMOGRAFI

2.1. Kependudukan Dunia

2.2. Kependudukan Indonesia

2.3. Model Transisi Demografi

BAB III. PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

3.1. Teori Pre Malthusian

3.2. Teori Malthus

3.3. Aliran Sosialis

3.4. Teori-Teori Lain di Era Modern

3.5. Posisi Penduduk dalam Berbagai Teori Pertumbuhan Ekonomi

3.6. Pembangunan Berwawasan Kependudukan

BAB IV. FERTILITAS DAN PEMBANGUNAN

4.1. Pengertian dan Pengukuran Fertilitas

4.2. Kerangka Dasar Analisis Fertilitas

4.3. Fertilitas dan Pembangunan: Kajian Empiris

BAB V.  MORTALITAS, MORBIDITAS DAN PEMBANGUNAN

5.1. Pengertian dan Istilah Dasar

5.2. Ukuran-Ukuran Mortalitas

5.3. Ukuran-Ukuran Morbiditas

5.4. Teori Transisi Epidemiologi

5.5. Keterkaitan Derajat Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi

BAB VI.  MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN

6.1. Pengertian dan Pengukuran Mobilitas Penduduk.

6.2. Mobilitas Penduduk dan Pembangunan

BAB VII.  ISU-ISU  KEPENDUDUKAN TERKINI:

Indikator Kualitas Penduduk

7.1. Pengertian Kualitas Penduduk

7.2. Indikator-Indikator Kualitas Penduduk

BAB VIII.  ISU-ISU KEPENDUDUKAN TERKINI:

Ketimpangan Gender

8.1. Pengertian Gender

8.2. Diferensiasi Gender

8.3. Gender dalam Dunia Kerja

BAB IX.  ISU-ISU KEPENDUDUKAN TERKINI:

Penuaan Penduduk

9.1. Batasan Lanjut Usia dan Pengertian Penuaan Penduduk

9.2. Dampak Penuaan Penduduk di Negara-Negara Maju

9.3. Dampak Penuaan Penduduk di Negara-Negara Berkembang

Sekilas Mengenai BPR

Pengertian Bank menurut UU RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Atau secara teoritis, bank adalah badan usaha yang menjadi mediasi perpindahan dana antara unit surplus dan unit depisit. Pemindahan dari unit surplus ke unit defisit dapat dilakukan melalui 3 metode yaitu: a). pembiayaan langsung, b). pembiayaan semi langsung dan c). pembiayaan tidak langsung. Metode pembiayaan langsung terjadi jika unit surplus bertemu langsung dengan unit defisit tanpa melalui jasa lembaga keuangan. Pembiayaan semi langsung terjadi jika penyelesaian transaksi dana antara unit surplus dengan unit defisit dibantu oleh pihak ketiga seperti broker, dealer, invesment banker. Metode pembiayaan tidak langsung adalah metode pembiayaan dimana antara unit surplus dengan unit defisit tidak bertemu langsung bahkan tidak saling mengenal siapa yang membantu dan dibantu. Metode tidak langsung ini terjadi berkat bantuan lembaga perantara keuangan seperti bank maupun bukan bank.
Secara garis besar terdapat 4 (empat) peranan bank dalam masyarakat yaitu :
1. Untuk Kepentingan Transaksi. Motivasi orang dalam memegang uang khususnya untuk kepentingan transaksi senantiasa berubah mengikuti perkembangan ekonomi dan bisnis. Giro, tabungan dan deposito merupakan produk perbankan yang dapat berperan sebagai substitusi uang logam dan kertas, dimana perannya bisa untuk kepentingan transaksi. Semakin maju perkembangan bank dalam suatu negara maka jenis dan komposisi uang yang dipegang masyarakat akan berubah. Jumlah uang yang dipegang untuk kepentingan transaksi akan semakin kecil dibandingkan dengan untuk kepentingan spekulasi.
2. Pengalihan Aset. Motivasi unit surplus menitipkan sebagian aset kepada perantara (bank dan lainnya) karena berbagai alasan, seperti keamanan, likuiditas, kemudahan dan keuntungan. Aset keuangan milik unit surplus ini diterima lembaga keuangan, kemudian ditransfer ke unit defisit dalam bentuk bantuan kredit.
3. Likuiditas. Untuk memenuhi kepentingan berjaga-jaga, seseorang dapat menempatkan uangnya dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito, Saham dan atau Obligasi. Masing-masing sekuritas sekunder tersebut memiliki tingkat likuiditas dan profitabilitas yang berbeda.
4. Realokasi Pendapatan. Untuk mengantisipasi situasi yang tidak pasti, orang perlu menyisihkan/ merealokasikan pendapatannya untuk persiapan masa yang akan datang. Salah satunya adalah dengan cara menyimpan di lembaga perbankan.
Terdapat berbagai sistem perbankan yang diperkenalkan oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Khusus untuk Indonesia, sistem perbankannya meliputi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, Bank Umum (Pemerintah dan Swasta), dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri dapat dikelompokkan atas dua kelompok yaitu BPR sebelum Paket Kebijakan bulan Oktober tahun 1988 atau lebih dikenal dengan Pakto 27, 1988 dan BPR setelah Pakto 27, 1988. BPR yang termasuk kategori sebelum Pakto 27, 1988 diantaranya adalah :
a. Badan Kredit Desa (BKD) yang terdiri dari Lumbung Desa dan Bank Desa. BKD terdapat di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta dan Jawa Timur.
b. Non Badan Kredit Desa terdiri dari Bank Karya Produksi Desa (BPKD), Bank Desa dan Bank Pasar.
c. Lembaga Desa dan Kredit Pedesaan (LDKP) terdiri dari Badan Kredit Kecamatan (BKK), Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Lembaga Kredit Kecamatan (LKK), Lembaga Kredit Pedesaan (LKD) dan Badan Kredit Desa Perda di Jateng.
Sedangkan BPR yang termasuk kategori BPR setelah Pakto 27, 1988 adalah BPR yang didirikan dan telah memperoleh ijin usaha berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pakto 27, 1988.
Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Dalam operasinya juga diatur usaha-usaha yang dapat dilakukan BPR dan usaha-usaha yang dilarang dilakukan. Terdapat empat jenis usaha pokok yang boleh dilakukan BPR yaitu:
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
Sebaliknya terdapat beberapa jenis usaha yang dilarang dilakukan oleh BPR yaitu:
1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan usaha perasuransian
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam usaha yang dilarang.
Badan hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseoran Terbatas maupun bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan dari segi kepemilikannya diatur sebagai berikut:
a. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.
b. BPR yang berbentuk koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang perkoperasian yang berlaku
c. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Location Quotients (LQ) (Seri 2. Analisis Ekonomi Daerah)

LQ merupakan cara dalam penentuan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat self-sufficiency suatu sektor. Dalam LQ, kegiatan ekonomi daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:
a) Industri basis yaitu industri dengan kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan.
b) Industri non basis atau industri lokal yaitu industri dengan kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah tersebut.
Dasar teori LQ adalah teori economic base. Secara ringkas, inti teori economic base menyatakan bahwa industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun luar daerah. Penjualan keluar daerah menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada tahap selanjutnya meningkatkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya meningkatkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga permintaan terhadap industri non basis (lokal). Kenaikan permintaan ini akan medorong kenaikan investasi baik pada industri basis maupun non-basis. Oleh karenanya, kenaikan investasi pada industri lokal dinyatakan juga sebagai induced-investment sebagai akibat dari kenaikan industri basis.
Rumus menghitung LQ adalah:

Vi* adalah pendapatan dari industri di suatu daerah i.
Vt* adalah pendapatan total daerah i.
Vi adalah pendapatan dari industri sejenis secara regional / nasional.
Vt adalah pendapatan regional / nasional.

Mengenal Tipologi Klassen (Seri 1. Analisis Ekonomi Daerah)

Dalam rangka membangun daerah, pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan. Penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta berjalan secara efektif dan efisien, dibawah kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dapat digunakan.
Untuk menentukan prioritas kebijakan ini, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi, diperlukan analisis ekonomi (struktur ekonomi) daerah secara menyeluruh. Terkait dengan hal tersebut, seri tulisan ini akan mencoba membahas beberapa teknik dan alat yang dapat digunakan dalam menganalisis struktur ekonomi daerah. Untuk seri pertama tulisan ini, akan membahas mengenai Tipologi Klassen.
Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokkan suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah (atau nasional) yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi (daerah acuan atau nasional). Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah.
Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral (yang dapat diperluas tidak hanya di tingkat sektor tetapi juga subsektor, usaha ataupun komoditi) menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut.
1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan gi lebih besar dari g dan si lebih besar dari s. Sektor dalam kuadran I dapat pula diartikan sebagai sektor yang potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan atau secara nasional.
2. Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II). Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah (si) yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan gi lebih kecil dari g dan si lebih besar dari s. Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sector yang telah jenuh.
3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (si) lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan gi lebih besar dari g dan si lebih kecil dari s. Sektor dalam Kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang booming. Meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional.
4. Sektor relatif tertingggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan sekaligus memiliki kontribusi tersebut terhadap PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s).

Dimana:
gi = pertumbuhan sector daerah analisis
g = pertumbuhan sector daerah acuan
si = kontribusi sector daerah analisis
s = kontribusi sector daerah acuan
Keterangan: daerah acuan adalah daerah yang lebih tinggi. Misalnya, kalau daerah analisis adalah kabupaten/kota, daerah acuan bisa menggunakan propinsi. Kalau daerah analisis adalah propinsi, maka daerah acuan bisa menggunakan nasional atau pulau, ataupun wilayah pembangunan tertentu dimana daerah analisis merupakan bagian dari wilayah tersebut.
Berikut ini diberikan contoh aplikasi perhitungan tipologi klassen (untuk mempermudah menggunakan program Excel).
Misalnya, kita ingin menganalisis struktur perekonomian suatu kabupaten (sebagai daerah analisis) dan membandingkannya dengan propinsi dimana kabupaten tersebut berada (sebagai daerah acuan). Data yang digunakan dalam contoh ini adalah PDRB Menurut Lapangan Usaha (Sektor) Tahun 2003 dan 2007 berdasarkan harga konstan 2000.
Untuk latihan, ketikkan data di worksheet Exel, sesuai dengan letak kolom dan baris seperti tampilan di bawah.

Pada kolom A mulai dari sel A5 sampai A13 ketikan nama sektor.
Pada kolom B ketikan data PDRB sektor daerah analisis untuk tahun 2003
Pada kolom C ketikan data PDRB sektor daerah analisis untuk tahun 2007
Pada kolom D, hitung rata-rata pertumbuhan. Ada beberapa rumus untuk menghitung rata-rata pertumbuhan, tetapi dalam contoh ini kita menggunakan rumus r = (((PDRB2007 – PDRB2003)/PDRB2003)/4))*100
Untuk kepentingan tersebut, letakkan pointer di sel D5 kemudian ketikkan rumus sbb: =(((C5-B5)/B5)/4)*100. Selanjutnya copy rumus tersebut sampai sel D13.
Pada kolom E, hitung rata-rata kontribusi untuk 2003 dan 2007. Gunakan rumus Excel berikut:
=((B5+C5)/(B$14+C$14)*100. Selanjutnya copy rumus tersebut sampai sel E13.
Pada kolom F ketikan data PDRB sektor daerah acuan untuk tahun 2003
Pada kolom G ketikan data PDRB sektor daerah acuan untuk tahun 2007
Copy seluruh rumus pada range D5:D13 ke range H5:H13 untuk mendapatkan rata-rata pertumbuhan daerah acuan
Copy seluruh rumus pada range E5:E13 ke range I5:I13 untuk mendapatkan rata-rata kontribusi daerah acuan
Pada kolom J tuliskan rumus berikut untuk mendapatkan kuadran masing-masing sektor.

Berdasarkan perhitungan tersebut, sektor-sektor dapat dikelompokkan dalam kuadran sebagai berikut:

Dari table tersebut terlihat bahwa sector yang dapat dikategorikan sebagai sector yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I) adalah sektor pertanian. Dengan kata lain, di Kabupaten ini sektor pertanian memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar dibandingkan keadaan propinsinya secara keseluruhan.
Selanjutnya, sektor pertambangan dan penggalian menurut tipologi Klassen terkategori sebagai sektor yang maju tapi tertekan (Kuadran II). Sektor pertambangan memiliki nilai pertumbuhan PDRB yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB Provinsi, tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB kabupaten yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi. Dengan kata lain, sektor pertambangan dan penggalian di kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai sector yang telah jenuh.
Analisis tipologi Klassen juga menemukan bahwa di kabupaten ini terdapat banyak sektor yang terkategori sebagai sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Sektor-sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi dan jasa-jasa. Sektor dalam Kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang booming. Meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata Provinsi.
Dalam konteks tipologi Klassen ini juga terlihat bahwa sektor keuangan, persewaan dan jasa di kabupaten ini ternyata tergolong sebagai sektor yang relative tertinggal (Kuadran IV). Hal ini terlihat dari nilai pertumbuhan PDRBnya yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB Provinsi dan sekaligus memiliki kontribusi terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB propinsi.