Iklan

Hubungan Tabungan-Investasi dlm Periode Perubahan Struktural (Seri 1. Resume Jurnal)

Diresume dari:
Pappetrou,E.2006. “The Saving-Investment Relationship in Periods of Structural Change: The Case of Greece”. Journal of Economic Studies. Vol. 33 No.2;2006

Ide awal dari kajian dalam jurnal ini berasal dari studi Feldstein dan Horioka (1980) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara ratio investasi/GDP dengan ratio tabungan/GDP. Berdasarkan sampel 16 negara OECD ditemukan bahwa 85 – 95 persen tabungan nasional yang diinvestasikan secara domestik. Mereka mengemukakan bahwa hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan mobilitas kapital jangka panjang yang sangat rendah, karena pada suatu negara dengan tingkat mobilitas kapital yang rendah (sebagai gambaran dari perekonomian tertutup), seluruh tabungan domestik akan digunakan untuk membiayai investasi domestik. Sebaliknya, dalam suatu negara dengan mobilitas kapital yang tinggi, tabungan domestik dapat diinvestasikan keluar negeri, yang menyebabkan tidak ada hubungan tabungan domestik dan tabungan eksternal.
Sebagian besar studi yang menggunakan data empiris data dari AS dan negara-negara industri lainnya memang memperlihatkan adanya hubungan positif antara tabungan dan investasi. Namun, studi-studi tersebut masih mengabaikan fakta bahwa korelasi tabungan dan investasi tergantung pada rejim politik, dan mobilitas kapital internasional berbeda dari waktu ke waktu. Ini dibuktikan oleh beberapa peneliti pada tahun-tahun belakangan ini. Dari data panel dari negara-negara OECD yang berbeda, ditemukan hubungan investasi-tabungan bervariasi antar negara dan dari waktu ke waktu, dan tergantung pada tingkat mobilitas kapital internasional, struktur keuangan antar negara, tingkat pendapatan perkapita dan ukuran negara. Selain itu, beberapa kajian pada data satu negara menemukan tidak adanya hubungan jangka panjang antara tabungan dan investasi ketika unsur perubahan rejim kebijakan utama diperhitungkan dalam model.
Studi dalam jurnal ini dilakukan di Yunani, dengan fokus melihat hubungan dinamis antara tabungan dengan investasi yang diestimasi melalui derajat korelasi tabungan-investasi pada berbagai periode waktu. Derajat korelasi ini diinterpretasikan sebagai koefisien retensi tabungan (saving retention coefficient). Dalam studi ini, estimasi hubungan antar variabel dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, pengujian tingkat integrasi dari variabel, dengan menggunakan uji akar unit (unit root). Kedua, pengujian kointegrasi dengan menggunakan estimator Philip dan Hansen (PH). Ketiga, estimasi dan pengujian vector error-correction modeling (VECM). Keempat, estimasi model dengan menggunakan empat metode estimasi error correction model (ECM) yaitu estimasi recursive OLS, rolling OLS, penaksir Kalman filter dan MS-R (Marcov switching regime).
Data yang digunakan adalah data kuartalan negara Yunani untuk periode 1980:Q1 sampai 2003:Q4. Variabel tabungan adalah total tabungan nominal (SAV) yang adalah jumlah tabungan private dan tabungan public. Investasi (INV) adalah total investasi kapital bruto. Keduanya diestimasi sebagai persen dari nominal GDP (INVGDP dan SAVGDP).
Selanjutnya, dari hasil penelitian ditemukan bahwa, berdasarkan uji ADF, PP, KPSS dan Zivot-Andrews terlihat secara statistik variabel investasi dan tabungan terintegrasi satu sama lainnya. Hasil analisis kointegrasi menggunakan metodologi Philips-Hansen juga menunjukkan bahwa kedua variabel signifikan secara statistik dalam vector kointegrasi. Hubungan kointegrasi yang diestimasi sebagai berikut (standar error dalam kurung):

Hubungan yang diestimasi merupakan hubungan jangka panjang dari model antarwaktu pada perekonomian terbuka dengan asumsi mobilitas kapital yang sempurna, dan tidak dapat menggambarkan pengaruh perubahan mobilitas kapital pada berbagai periode waktu tersebut. Untuk menggambarkan perubahan mobilitas kapital, tahap pertama, dilakukan estimasi ECM untuk seluruh periode waktu. Berdasarkan estimasi parameter tersebut terlihat bahwa ECT (yang mengukur disekuilibrium jangka panjang), signifikan secara statistik pada persamaan investasi. Ini menunjukkan bahwa variabel investasi cenderung untuk memulihkan ekuilibrium dan memiliki peran utama dalam setiap guncangan (shock) ekuilibrium tersebut. Uji t untuk ECT menunjukkan, pada level signifikansi 1 %, investasi bukan merupakan variabel eksogen yang lemah (Tabel I, model linear). Namun, metode ini tidak dapat menggambarkan perubahan regim. Ini disebabkan ECT memiliki nilai tetap dari waktu ke waktu berdasarkan rata-rata OLS rejim lama dan rejim baru. Karenanya, koefisien yang diestimasi dianggap sebagai suatu rata-rata dari keseluruhan periode.
Pada tahap berikutnya, model ECM diestimasi dengan menggunakan OLS recursive, rolling OLS (windows=50) dan estimator Kalman filter untuk menggambarkan perubahan struktural yang mempengaruhi koefisien retensi tabungan. Estimasi koefisien ECT ditunjukkan pada gambar 1.
Terdapat beberapa hal penting yang dapat dijelaskan dari gambar 1. Pertama, estimasi koefisien dengan menggunakan metode OLS recursive dan Kalman filter cenderung bergerak bersama-sama. Koefisien pada berbagai waktu yang diestimasi dari rolling regresi cenderung secara absolut menurun terutama setelah 1996. Kedua, koefisien yang diestimasi menurun secara absolut dari waktu ke waktu yang menunjukkan bahwa besaran absolutnya berhubungan terbalik dengan tingkat pembangunan sistem pasar keuangan dan tingkat kebebasan mobilitas kapital. Ketiga, profil waktu dari ECT konsisten dengan hipotesis yang menyatakan ketika tingkat mobilitas kapital tinggi, korelasi tabungan-investasi adalah lemah, karena hubungan semacam ini tidak konsisten dengan integrasi pasar keuangan.
Gambar 1. Estimasi ECT pada Berbagai Periode Waktu

Tabel 1. Hasil Estimasi

Catatan: trend dan tiga lag dari investasi dan saving pada seluruh model merupakan % dari GDP. Angka dalam kurung adalah t-statistik, ** dan *** menunjukkan signifikan pada 5 persen dan 1 persen.

Selanjutnya, tabel 1 menyajikan estimasi ECM menggunakan model MS-R dengan tiga lag. Rejim 1 ditandai oleh sistem perbankan yang sangat diatur. Pasar keuangan sempit dan kecil dan transaksi kurs luar negeri diatur sangat ketat. Selama rejim 2, liberalisasi keuangan dalam proses bertahap. Liberalisasi keuangan secara sempurna selesai pada akhir rejim 2. Rejim 3 ditandai oleh mobilitas kapital yang sempurna. Dari tabel tersebut terlihat bahwa standar error berbeda antar rejim, yang menunjukkan adanya perbedaan korelasi antara dua variabel pada rejim yang berbeda. Koefisien ECT yang diestimasi bernilai negative dan secara statistik signifikan hanya untuk rejim pertama yang memiliki mobilitas kapital rendah. Sebaliknya, untuk rejim 2 dan 3, koefisien yang diestimasi tidak signifikan secara statistik dan semakin mengecil dalam besarannya. Ini menunjukkan bahwa hubungan jangka panjang antara tabungan dengan investasi menjadi melemah ketika secara bertahap dilakukan deregulasi dalam hal pengontrolan pasar keuangan.
Dari analisis empiris didapat kesimpulan penting mengenai hubungan antara investasi dan tabungan. Pertama, koefisien retensi tabungan lebih tinggi pada mobilitas kapital yang rendah dan menjadi lebih kecil pada liberalisasi pasar keuangan yang disertai mobilitas kapital yang lebih tinggi. Kedua, seluruh metode estimasi menunjukkan bahwa koefisien jangka panjang pada berbagai periode waktu antara investasi dan tabungan menjadi lebih kecil dalam besarannya, jika terdapat liberalisasi keuangan dan mobilitas kapital dalam perekonomian. Penemuan ini konsisten secara umum dengan pandangan bahwa jika koefisien retensi tabungan merupakan indikator mobilitas kapital, maka nilainya harus lebih kecil ketika mobilitas kapital tinggi.

Iklan

Perkembangan Celah Tabungan-Investasi di Indonesia

Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, selain menyebabkan terdepresiasinya nilai rupiah, juga telah menimbulkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam. Penurunan nilai tukar rupiah yang tajam disertai dengan terputusnya akses ke sumber dana luar negeri menyebabkan turunnya kegiatan produksi secara drastis dan berkurangnya kesempatan kerja sebagai akibat tingginya ketergantungan produsen domestik pada barang dan jasa impor. Pada saat yang sama, kenaikan laju inflasi yang tinggi dan penurunan penghasilan masyarakat telah mengakibatkan merosotnya daya beli masyarakat menurun drastis dan kantong-kantong kemiskinan domestik semakin meluas.
Dampak negatif dari situasi krisis yang terjadi di Indonesia terhadap kegiatan konsumsi dan investasi, ternyata telah membalikkan posisi kesenjangan tabungan dan investasi (saving-investment gap) dari defisit selama periode sebelum krisis (1990 – 1997) menjadi surplus setelah periode krisis (1998 – 2007).
Gambaran terperinci mengenai perkembangan celah tabungan-investasi di Indonesia, selama periode 1990-2007 diberikan pada tabel berikut:
Tabel : Perkembangan Celah Tabungan-Investasi di Indonesia Periode 1990 – 2007

Sumber: Diolah dari data pada tulisan sebelumnya mengenai investasi dan tabungan sebelumnya di blog ini
Dari tabel diatas terlihat bahwa selama periode 1990 – 1997, Indonesia mengalami celah tabungan-investasi yang negatif, dalam kisaran 2,0 – 3,6 persen, dengan rata-rata gap sebesar 2,5 persen dari PDB. Secara nominal, seperti terlihat pada tabel, ini juga berarti bahwa selama periode tersebut, pembiayaan luar negeri untuk investasi di Indonesia rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp 9,7 trilyun.
Setelah krisis (1998 – 2007), sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, celah tabungan-investasi menunjukkan angka positif, dalam kisaran 0,2 – 7,1 persen. Secara nominal, ini juga berarti bahwa selama periode tersebut, terdapat potensi investasi yang belum termanfaatkan di Indonesia rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp 61,8 trilyun. Potensi investasi ini bahkan dalam tiga tahun terakhir (2004 – 2007) cenderung menunjukkan peningkatan.
Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi sesungguhnya sangat memungkinkan terutama mengingat potensi tabungan domestik yang masih berada di atas tingkat investasi. Selain itu, fakta ini juga memberikan arti bahwa persoalan investasi di Indonesia sesungguhnya bukan terletak pada faktor kurangnya pembiayaan, tetapi lebih kepada iklim investasi yang kurang mendukung pengembangan usaha.
Hal lain yang menarik dari perkembangan celah tabungan-investasi ini adalah bahwa di tingkat pemerintah, rata-rata angka celah tabungan-investasi bernilai negatif baik pada periode sebelum maupun setelah krisis (meskipun pada tahun 1994 – 1997 sempat mengalami angka positif). Sebaliknya di tingkat masyarakat, rata-rata celah tabungan-investasi bernilai negatif pada periode sebelum krisis (terutama tahun 1994-1997) menjadi bernilai positif pada periode setelah krisis.
Celah tabungan-investasi yang bernilai negatif di tingkat pemerintah menunjukkan adanya defisit fiskal. Ini juga berarti bahwa pemerintah perlu lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pemerintah dan menggunakannya secara efektif. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan pemerintah antara lain dilakukan dengan jalan reformasi perpajakan. Pengurangan tarif pajak yang ditempuh untuk memperbaiki iklim investasi harus diimbangi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Konsekuensi dari defisit fiskal yang terus menerus ini akan berdampak kepada semakin besarnya pinjaman luar negeri pemerintah untuk menutup defisit tersebut. Pada tahap selanjutnya, hal ini tentu akan berdampak pada semakin besarnya beban hutang pemerintah.
Gambaran secara rinci mengenai perkembangan celah tabungan-investasi sebagai persentase dari PDB di Indonesia selama periode 1990 – 2007 diberikan pada gambar berikut:
Gambar: Perkembangan Celah Tabungan-Investasi di Indonesia selama Periode 1990 – 2007 (dalam persen terhadap PDB)

Tabungan Domestik Indonesia: Perkembangan dan Volatilitas

Pertumbuhan ekonomi membutuhkan peningkatan investasi. Peningkatan investasi pada gilirannya membutuhkan dana pembiayaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dari kedua sumber pembiayaan ini, sumber dana dalam negeri seyogyanya merupakan sumber pokok pembiayaan. Terutama dilihat dari konteks pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dimana suatu negara haruslah mendasarkan pembiayaan investasi dari sumber dalam negeri. Dari berbagai sumber pembiayaan dalam negeri, tabungan domestik merupakan salah satu faktor penting bagi pembiayaan.
Tabungan dalam negeri dapat bersumber dari tabungan masyarakat/swasta, maupun tabungan pemerintah. Dalam konteks tabungan domestik, idealnya kedua komponen tersebut harus dapat ditingkatkan secara sinergis dan bersamaan.
Gambaran terperinci mengenai perkembangan tabungan domestik di Indonesia, baik tabungan masyarakat maupun pemerintah selama periode 1990-2007 diberikan pada tabel berikut:
Tabel : Perkembangan Tabungan Domestik di Indonesia Selama Periode 1990 – 2007

Keterangan: Volatilitas merupakan standar deviasi dari pertumbuhan. KV Volatilitas=koefisien variasi volatilitas yang dihitung dari volatilitas dibagi rata-rata pertumbuhan (nilai absolut).
Sumber: Dirangkum dan diolah dari Buku Repelita VI, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berbagai tahun, Laporan Perekonomian Indonesia (Bank Indonesia) berbagai tahun

Pada tahun 2007, total tabungan domestik di Indonesia mencapai Rp 1.084,3 trilyun. Angka ini lebih dua puluh kali lipat dibandingkan tabungan pada tahun 1990 yang sebesar Rp 53,8 trilyun.
Tabungan tersebut bersumber dari pemerintah maupun masyarakat/swasta. Meskipun demikian, kontribusi tabungan pemerintah relatif kecil. Dari total tabungan pada tahun 2007, hanya 8,03 persen (Rp 87,1 trilyun) yang merupakan tabungan pemerintah, sedangkan sebagian besar lainnya (91,97 persen atau Rp 997,3 trilyun) merupakan tabungan masyarakat. Selain itu, jika dilihat selama periode 1990 – 2007, perkembangan tabungan pemerintah juga relatif lebih lambat dibandingkan tabungan masyarakat. Total tabungan masyarakat pada tahun 2007 lebih dua puluh dua kali lipat dibandingkan tabungan masyarakat pada tahun 1990, sedangkan tabungan pemerintah tahun 2007 hanya sekitar sembilan kali lipat dibandingkan keadaan tahun 1990.
Tabel diatas juga menunjukkan bahwa rata-rata tabungan tetap lebih tinggi pada periode setelah krisis (1998 – 2007) dibandingkan periode sebelum krisis (1990 – 1997). Namun demikian, jika dilihat lebih jauh, rata-rata tabungan yang lebih tinggi ini ternyata juga diikuti oleh koefisien variasi volatilitas yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa perkembangan tabungan di Indonesia pada periode setelah krisis lebih berfluktuasi dibandingkan periode sebelum krisis. Fakta lebih tingginya fluktuasi tabungan ini terlihat baik pada tabungan pemerintah maupun masyarakat.
Selanjutnya, jika dibandingkan tabungan terhadap PDB Indonesia, dapat dikemukakan bahwa selama periode 1990-2007, rata-rata persentase tabungan terhadap PDB adalah 26,5 persen, dengan persentase tabungan pemerintah terhadap PDB sebesar 4,3 persen dan tabungan masyarakat terhadap PDB sebesar 22,2 persen. Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah krisis menunjukkan bahwa secara total, persentase tabungan terhadap PDB menurun dari 27,1 persen pada periode sebelum krisis menjadi 26,0 persen pada periode setelah krisis. Tabungan pemerintah turun dari 6,6 persen menjadi 2,5 persen. Namun demikian, tabungan masyarakat meningkat dari 20,5 persen menjadi 23,5 persen.
Setelah krisis, fluktuasi persentase tabungan terhadap PDB menunjukkan peningkatan, yang terlihat dari peningkatan nilai koefisien variasi volatilitas. Hal ini terlihat baik pada tabungan total, tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat.
Gambaran secara rinci mengenai perkembangan tabungan sebagai persentase dari PDB di Indonesia selama periode 1990 – 2007 diberikan pada gambar berikut:
Gambar: Perkembangan Tabungan Domestik di Indonesia selama Periode 1990 – 2007 (dalam persen terhadap PDB)

Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Distribusi Pendapatan (Seri 2. Resume Jurnal)

Diresume dari:
Nissim,Ben-David.2007. “Economic Growth and Its Effect on Income Distribution”.Journal of Economic Studies Vol.34 No.1;2007

Tujuan utama dari paper ini adalah mengkaji dampak pertumbuhan ekonomi terhadap mobilitas pekerja dan dampak mobilitas pekerja terhadap distribusi pendapatan. Paper ini memusatkan perhatian pada dampak akumulasi modal terhadap distribusi pendapatan, dalam konteks model over-lapping generation dengan kapital mengacu pada model Diamond (1965). Paper ini kemudian mengembangkan analisis model memasukkan berbagai kategori pekerja, dimana kategori tersebut didasarkan pada kemampuan produksi masing-masing individu.
Model dikembangkan berdasarkan asumsi perekonomian dalam kondisi pasar persaingan sempurna, dimana terdapat banyak perusahaan dan setiap perusahaan menggunakan dua faktor produksi yaitu tenaga kerja dan kapital. Seluruh individu hidup selama dua periode, bekerja selama periode pertama dan pensiun mulai periode kedua. Setiap individu menabung bagian pendapatan yang diperoleh dari periode pertama, dan tabungan termasuk bunganya, membiayai konsumsinya pada periode kedua. Selama masing-masing periode, baik yang orang muda maupun orang tua masih hidup dan tingkat pertumbuhan penduduk sama dengan nol.
Berdasarkan pengembangan model tersebut, paper ini mendapatkan hal-hal berikut:

Persediaan dan Permintaan Kapital.
Dalam setiap generasi, pengusaha muda tidak memiliki kapital dan harus meminjam untuk kebutuhan perusahaan baru mereka. Generasi yang lebih muda meminjam dari generasi yang lebih tua sejumlah kapital yang sama dengan nilai kapital terdepresiasi dari generasi sebe-lumnya ditambah seluruh tabungan dari generasi sebelumnya. Persediaan kapital pada waktu t-1 adalah Kt-1, tingkat depresiasi adalah d, total tabungan generasi sebelumnya adalah generasi St-1, dan It adalah investasi bersih pada periode t. Generasi lebih muda meminjam dari generasi yang lebih tua sejumlah Kt-1(1-d) + St-1 , sehingga persediaan kapital pada waktu t menjadi:

Sumber pembiayaan modal.
Generasi yang lebih muda akan meminjam dari generasi yang lebih tua sejumlah Kt, dan harus membayar mereka selama satu generasi sekarang sejumlah (1 + r)Kt. Generasi yang lebih muda saat ini akan membiayai sebagian pembayaran melalui pinjaman modal terdepresiasi generasi berikutnya (1 – d)Kt dan tabungan St. Generasi yang lebih muda dimasa datang akan membayar generasi muda yang lebih muda saat ini sejumlah:

Generasi yang lebih muda saat ini menerima suatu jumlah tambahan dari:

Jika konsumsi generasi berikutnya adalah (1 – r)St, generasi yang lebih muda saat ini akan menutupi depresiasi (1 + r)dKt, dari produksi mereka saat ini.

Produksi dan Pasar Faktor.
Asumsikan ht adalah jumlah perusahaan yang aktif di pasar pada periode t. Setiap perusahaan memiliki kemampuan produksi yang sama dan satu pengusaha hanya dapat memiliki satu perusahaan. Perusahaan hanya dapat memproduksi satu barang konsumsi. Produksi yang terjadi dalam jangka waktu tertentu mengacu pada suatu “constant return to scale”. Output dari produk satu perusahaan pada waktu t adalah:

Lit untuk i = 1,….,p mewakili jumlah pekerja pada kategori i
Pemilik perusahaan memiliki kategori pekerja p+1, dan didefinisikan Lp+1,t=ht,kt adalah jumlah kapital di setiap perusahaan. Karena fungsi produksi adalah constan return to scale, dengan asumsi keseimbangan jangka panjang dalam pasar produk pada setiap generasi, maka setiap perusahaan akan menggunakan sejumlah kapital optimal yang sama. Jumlah kapital setiap perusahaan adalah kt = Kt/Lp+1,t, di mana jumlah kapital dalam perekonomian adalah Kt. Diasumsikan laju pertumbuhan tenaga kerja = 0. Jika mobilitas tenaga kerja sempurna:

FLit adalah produk marjinal pekerja pada kategori i dan pada periode t
Pendapatan pemilik perusahaan adalah:

Karena teknologi produksi, jumlah kapital dan jumlah pekerja dari setiap kategori adalah sama untuk semua perusahaan, didapatkan bahwa setiap perusahaan menghasilkan jumlah produk yang sama dan pekerja pada yang dipekerjakan pada kategori yang sama dibayar dengan upah yang sama di semua perusahaan. Pendapatan dari semua pemilik perusahaan juga sama.

Konsumsi dan tabungan.
Dalam setiap periode t, dilahirkan pekerja sebanyak Lt=ΣLit . Individu i, yang lahir pada waktu t, dicirikan oleh fungsi utiliti inter-temporal mereka U(C0t,C1t) yang didefinisikan konsumsi non-negatif selama periode pertama dan kedua dari kehidupan mereka. Dimana C0t adalah konsumsi individu i, yang lahir pada periode t, ketika ia masih muda dan C1t adalah konsumsi individu i, yang lahir pada periode t, ketika ia sudah tua. Selama periode pertama kehidupannya, individu yang lahir pada waktu t mensuplai satu unit tenaga kerja inelastis. Pendapatan upah yang dihasilkan dialokasikan antara konsumsi periode pertama C0t dan tabungan S0t . Setiap individu berusaha memaksimalkan utilitasnya dengan kendala anggaran dua periode:

W0tadalah upah individu i yang lahir pada periode t, ketika dia muda; W1t adalah upah invidu i yang lahir pada periode t, ketika dia tua; t adalah tingkat pajak; W1t = 0, karena dia tidak bekerja ketika tua. Untuk penyederhanaan dapat didefinisikan W0t = W1t.
Penyelesaian problem maksimisasi pada (7) dan menggunakan (5) dan (6) akan didapatkan tabungan agregat pada periode t:

Selanjutnya dengan mensubstitusikan (11a) untuk St pada persamaan (1) (dengan transformasi fungsi Kt menjadi Kt+1), didapatkan kapital agregat pada periode t+1:

Keseimbangan stasioner akan ada untuk Kt+1=Kt

Distribusi pendapatan.
Distribusi pendapatan akan berubah pada setiap generasi mengikuti perubahan distribusi pekerja pada berbagai kategori dan perubahan dalam jumlah pemilik perusahaan. Karena asumsi jumlah penduduk tidak berubah dari satu generasi ke yang lainnya, maka setiap pekerja memiliki satu anak dan setiap pemilik perusahaan mendidik anaknya menjadi pemilik perusahaan seperti dirinya dan setiap pekerja mendidik anaknya menjadi pekerja di kategori yang sama seperti dirinya. Dengan kondisi seperti itu, jika jumlah perusahaan tidak berubah, distribusi pekerja dalam berbagai kategori serta distribusi pendapatan tidak akan berubah, tetapi ketika stok modal tumbuh, perusahaan baru akan dibuat. Hal ini disebabkan asumsi bahwa ukuran yang optimal dari masing-masing perusahaan akan tetap konstan di semua generasi dan tidak terjadi perubahan teknologi.
Selanjutnya, dengan asumsi distribusi kemampuan antar penduduk di setiap generasi adalah konstan, maka setiap pekerja mencoba untuk mencari pekerjaan dalam kategori yang sesuai kemampuannya. Namun, kemampuan pekerja tidak selalu tetap, sehingga mereka mungkin sesuai untuk pekerjaan dalam kategori lainnya. Pekerjaan mereka yang ditentukan oleh kemampuan mereka dan ketersediaan lapangan kerja di pasar tenaga kerja. Mengingat karakteristik yang dibutuhkan untuk menjadi pengusaha yang baik didistribusikan antar populasi, maka pada setiap generasi akan ada mobilitas individu dari kelas pekerja ke kelas pemilik perusahaan. Dalam setiap generasi, jumlah perusahaan dan jumlah pemilik perusahaan ditentukan oleh tingkat modal. Jika terjadi pertumbuhan tingkat modal, maka jumlah perusahaan dan jumlah pemilik perusahaan akan tumbuh.
Karena ukuran populasi adalah konstan, maka jumlah penduduk dalam kelas pekerja akan berkurang. Beberapa pekerja akan naik ke kategori yang lebih baik, mengisi kesenjangan yang terjadi karena perpindahan anggota kelas pekerja ke kelas pemilik perusahaan. Setiap pekerja yang bergerak ke atas dan mengisi kesenjangan akan menyebabkan kesenjangan pada kategori yang ditinggalkannya, yang pada gilirannya, akan diisi oleh seorang pekerja yang berasal dari kategori yang lebih rendah. Maka terlihat bahwa ketika modal tumbuh, dan jumlah pemilik perusahaan tumbuh, akan menyebabkan mobilitas yang mengarah ke pengurangan jumlah pekerja dalam kategori rendah. Pekerja yang meningkat ke kategori yang lebih tinggi, meningkatkan produk marjinal serta pendapatan. Dalam setiap periode waktu, ketika modal tumbuh, maka akan ada perbaikan dalam distribusi pendapatan. Ketika modal mencapai suatu steady state, distribusi pendapatan juga akan steady state.
Paper ini selanjutnya juga memberikan simulasi penerapan model overlapping generation dengan berbagai kategori pekerja tersebut. Dari hasil simulasinya disimpulkan bahwa ketika terjadi peningkatan stok kapital, pekerja akan bergerak (mobil) pada pekerjaan yang lebih baik, pendapatan mereka akan meningkat dan distribusi pendapatan menjadi lebih seimbang.

Kerangka Kerja Diagnostik Pertumbuhan HRV

Gagasan untuk menemukan suatu kebijakan pembangunan ekonomi “yang tepat/layak untuk semuanya”, pada saat ini sudah dianggap sebagai mitos. Negara-negara yang berbeda menghadapi kendala yang berbeda dalam mencapai tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih cepat. Oleh karenanya, misi utama dari ahli ekonomi pembangunan adalah membantu menentukan sifat dari kendala-kendala tersebut pada masing-masing negara.
Ricardo Hausmann, Dani Rodrik, dan Andreas Velasco (HRV) mengusulkan suatu kerangka kerja dalam bentuk pohon keputusan (decision tree) untuk mendiagnosa pertumbuhan dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang sebagian besar dialami negara-negara dalam pertumbuhan ekonominya. Dalam kerangka kerjanya, HRV memberikan tahapan yang harus dilakukan dalam kasus umum dimana negara-negara berkembang mengalami suatu tingkat investasi swasta dan enterpreneurship yang relatif rendah, seperti terlihat pada gambar berikut:

Tahap pertama, analisisnya membagi negara-negara dengan masalah utama rendahnya tingkat pengembalian (low return of economic activity) dan yang memiliki masalah biaya modal tinggi (high cost of finance).
Pengembalian yang rendah untuk investor mengacu pada fakta bahwa secara intrinsik terdapat pengembalian sosial yang rendah (low social return) untuk aktivitas ekonomi. Selain itu, pengembalian yang rendah mungkin juga disebabkan oleh apa yang dinamakan dengan “low appropriability”, yang berarti keterbatasan kemampuan investor untuk memperoleh hasil yang memadai dari investasinya.
Selanjutnya, pengembalian sosial yang rendah mungkin disebabkan oleh salah satu dari tiga faktor berikut. Pertama, faktor geografi yang miskin (poor geography) seperti hama daerah tropis, pegunungan dan hambatan fisik lainnya, jarak ke pasar dunia, dan status tanpa akses ke laut. Faktor-faktor tersebut akan membatasi kemampuan negara-negara dengan pendapatan rendah untuk memulai dan mempertahankan pembangunan ekonomi. Oleh karenanya, ketika kendala-kendala ini lebih menonjol, kebijakan pembangunan mula-mula harus menfokuskan pada strategi untuk mengatasinya. Kedua, sumberdaya manusia yang rendah (low human capital) – keahlian, pendidikan dan kesehatan pekerja – yang saling melengkapi dengan faktor lain dalam produksi, mempengaruhi pengembalian aktivitas ekonomi. Misalnya, jika pengembalian ekonomi lebih dipengaruhi oleh kekurangan melek huruf dan angka, maka hal ini yang dijadikan prioritas kebijakan pembangunan. Ketiga, setiap negara berkembang harus menyediakan infrastruktur vital yang dibutuhkan untuk mencapai dan mempertahankan perekonomian modern, diawali dengan struktur fisik dasar seperti jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, telekomunikasi dan utilitas lainnya. Dengan infrastruktur yang buruk, aktivitas ekonomi dengan pengembalian yang tinggi terbukti tidak lagi menguntungkan. Di beberapa negara, ketidakcukupan dan ketidakseimbangan infrastruktur merupakan faktor utama yang menghalangi percepatan pertumbuhan, dan dalam kasus semacam ini, kebijakan difokuskan pada pemberian dorongan investasi dan pertumbuhan.
Tetapi masalah yang terjadi mungkin tidak terkait dengan “low social return”, tetapi adalah dengan “low appropriability”, yang berarti bahwa investor tidak dapat memperoleh hasil yang layak dari investasinya. “Low appropriability” ini dapat disebabkan oleh kegagalan pemerintah (government failures) atau kegagalan pasar (market failures). Dalam diagram HRV, kegagalan pemerintah dibagi antara resiko mikro (micro risks) dan resiko makro (macro risks). Resiko mikro mengacu pada kelemahan kelembagaan seperti kekurangan hak milik, korupsi pemerintah dan pajak yang tinggi. Artinya, pengembalian aktivitas ekonomi mungkin cukup tinggi, tetapi kaum elite mengambil bagian yang lebih besar dibandingkan investor dan menyebabkan investasi menjadi tidak menarik. “Appropriability” mungkin juga dibatasi oleh resiko makro – kegagalan pemerintah untuk memberikan stabilitas keuangan, moneter dan fiskal.
Masalah “low appropriability” mungkin juga disebabkan oleh kegagalan pasar (market failures). Kegagalan pasar ini mencakup masalah eksternalitas informasi (masalah self-discovery) maupun eksternalitas kordinasi (masalah kordinasi).
Namun, dalam kasus lain, masalah utama mungkin bukan terkait dengan tingkat pengembalian yang rendah, tetapi lebih disebabkan biaya modal yang tinggi. Disini masalahnya mungkin karena keuangan internasional yang buruk – ketidakcukupan akses terhadap sumber-sumber modal luar negeri, atau masalah keuangan lokal yang buruk, yang mengacu pada rendahnya ketersediaan dana yang dapat dipinjam melalui pasar keuangan domestik yang disebabkan rendahnya tabungan domestik atau fungsi intermediasi keuangan yang buruk atau sistem perbankan yang terlalu diregulasi sehingga tidak mampunya/maunya saluran keuangan untuk membiayai aktivitas ekonomi yang memiliki pengembalian yang tinggi.

Sumber: Todaro MP dan Smith SC, 2009, “Economic Development.” Pearson Addison Wesley.

Indikator Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan (2)

Tulisan ini merupakan sambungan dari dari bagian pertama mengenai indikator pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. (lihat tulisan sebelumnya)
5. Rasio Murid per Guru (R-M/G)
Rasio murid per guru dididefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu.
Rumus :
R-M/G = (Jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu/Jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu)
Kriteria :
Jika rasio tinggi, ini berarti satu orang tenga pengajar harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajarkan akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran.
Contoh Data:

Sebagaimana dinyatakan dalam indikator rasio murid perguru dapat ditunjukkan keefektifan seorang guru dibanding dengan jumlah siswa yang dilayani. Sesuai dengan angka-angka di atas dapat ditunjukkan berbagai indikasi pada setiap kecamatan sebagai berikut:
a) Untuk tingkat SD dua rasio tertinggi adalah di Kecamatan Haraman (21,18) dan Kota Tua dengan rasio (19,06) sementara dua rasio terendah berada di Kota Baru (10,06) dan Rantau Pelita (16,02).
b) Untuk tingkat SMP rasio guru tertinggi berada di Kota Baru (24,70) dan Rantau Pelita (21,42), sementara rasio terendah ada di Jembar (10,47) dan Haraman (14,86).
c) Untuk tingkat SMA angka tertinggi yang mencolok berada di Rantau Pelita (24,5) dan di Kota Baru (18,87) sementara rasio terendah ada di Jembar (5,88) dan Kota Tua (7,58).
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa kecukupan guru untuk pendidikan dasar secara relatif sudah memadai, walau malah harus diakui ada indikasi bahwa di wilayah tertentu seorang guru SD hanya melayani 10 orang siswa saja. Sama juga halnya dengan ini, untuk tingkat SMP rata-rata rasio guru siswa adalah 17,23 siswa, akan tetapi wilayah yang cukup mencolok adalah di Haraman dimana seorang guru di SMP melayani sekitar 10 orang siswa saja.
Angka ini menggambarkan hal yang sama yaitu kurang efisien-nya praktek PBM di jenjang pendidikan SD karena guru “lebih banyak” dibanding dengan siswa yang harus dilayani. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan makro di satu sisi membangun sekolah dasar yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi siswa dan prediksi ke depan. Prediksi ini khususnya berkaitan dengan angka pertumbuhan penduduk yang cenderung terkendali akibatnya jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan semakin berkurang.
6. Rasio Kelas per Guru (R-K/G)
Rasio Kelas per Guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah kelas dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Kegunaannya adalah untuk mengetahui kekurangan / kelebihan guru yang mengajar di kelas pada suatu daerah tertentu.
Rumus :
R-K/G = (Jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu/Jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu)
Kriteria :
Makin tinggi nilai rasio, berarti makin banyak pula jumlah kelas yang harus diisi pelajaran oleh guru dan ini berarti juga konsentrasi mengajar guru makin terpecah.
Contoh Data:

7. Ratio Guru per Sekolah
Rasio Tenga pengajar per Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu.
Rumus :
R-K/G = (Jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu/Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu)
Kriteria :
Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu.
Contoh Data:

Dari gambaran sebagaimana pada Tabel di atas dapat ditambahkan penjelasan berikut:
1) Untuk tingkat SD, rasio guru per sekolah rata-rata adalah 7,24 dengan rasio terendah ada di Kecamatan Jembar dimana secara rata-rata seorang guru hanya mengajar 4 orang murid, dan kedua ada di Kecamatan Baram dimana seorang guru hanya mengajar 6 orang murid.
2) Keadaan di atas berbeda dengan keadaan di SMP dimana rata-rata seorang guru mengajar 15 orang siswa, dimana kondisinya hampir sama dengan di SMA.

Keadaan di atas menunjukkan bahwa seorang guru di tingkat SD melayani siswa jauh lebih sedikit dibanding dengan guru yang bertugas di SMP atau di SMA.

Indikator-Indikator Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan (1)

Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu prasyarat awal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting untuk mendapatkan gambaran kondisi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, agar kebijakan di bidang pendidikan khususnya di bidang sarana dan prasarana dapat lebih tepat arah dan tepat sasaran.
Dalam tulisan kali ini (yang dibagi atas dua tulisan bersambung), akan diberikan beberapa indikator pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, berikut contoh data dan analisis ringkasnya.
1. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu.
Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan.
Rumus :
APK = (Jumlah murid di tingkat pendidikan tertentu/Jumlah penduduk usia tertentu)x100
*) Keterangan:
” Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7-12 tahun
“Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13-15 tahun
” Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 16-18 tahun

APK sebagaimana dapat diamati pada Tabel di atas dapat dibedakan untuk tiga kategori yaitu SD, SMP,dan SMA. Penjelasan terkait dengan hal ini sebagai berikut.
a) Untuk tingkat SD, empat wilayah nilai APK melebihi 100 yaitu Haraman, Baram, Rantau Pelita, dan Jembar. Sementara dua kecamatan nilai APK di bawah 100 adalah Kota Tua dan Kota Baru.
b) Untuk tingkat SMP, semua wilayah angka APK tidak mencapai 100. Dua kecamatan dengan nilai terendah berada di Kecamatan Haraman, kemudian disusul oleh Jembar. Sedangkan dua kecamatan dengan nilai tertinggi berada di Baram dan Rantau Pelita.
c) Untuk tingkat SMA, nilai terendah berada di Haraman dan Jembar, sedangkan tertinggi berada di Rantau Pelita dan Kota Baru.
Angka di atas menunjukkan kondisi yang berbeda untuk masing-masing jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD angka partisipasi sekolah di atas 100 menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk mengikuti pendidikan baik, khususnya bagi kecamatan dimana nilainya melebihi 100. Bagi wilayah yang besaran APK tidak sampai 100 menunjukkan masih ada wilayah dimana terdapat anak yang seharusnya sekolah ternyata tidak. Angka partisipasi sekolah untuk tingkat SMP dan SMA menunjukkan gejala yang sama, tidak satu kecamatan pun yang menunjukkan nilai 100, dan kecenderungan lain pun terlihat karena APK untuk tingkat SMA semakin turun. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa masih didapat gejala angka putus sekolah, dimana anak usia sekolah setamat dari SD tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi yaitu SMP dan SMA.
2. Perbandingan Antar Jenjang Pendidikan (PAJ)
Perbandingan Antar Jenjang Pendidikan (PAJ) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara jumlah sekolah pada jenjang lebih rendah dengan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.
Rumus :
PAJ = (Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu/Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi) X 100
Kriteria :
Makin tinggi nilai PAJ berarti makin besar kesenjangan antara sekolah jenjang pendidikan tertentu dengan jenjang yang lebih tinggi.

Dengan memperhatikan Tabel di atas terlihat bagaimana kesenjangan antara jenjang pendidikan setiap kecamatan hingga. Dengan membandingkan jumlah siswa pada jenjang SD/SMP dan SMP/SMA di masing-masing kecamatan dapat dicatat hal berikut:
1) Dua kecamatan dengan jenjang pendidikan tertinggi ada di Kota Baru dan Baram, sementara jenjang pendidikan terendah ada di Jembar dan Haraman.
2) Jenjang pendidikan seperti di atas menunjukkan bahwa tidak seluruhnya jumlah siswa yang mengikuti jenjang pendidikan di SD/SMP yang melanjut ke SMP/SMA.
Secara umum jenjang pendidikan ini menggambarkan bahwa bila dibandingkan antara siswa yang mengikuti jenjang pendidikan di tingkat SD/SMP dengan SMP/SMA, secara rata-rata jumlah siswa di SD/SMP hampir 5 kali dari jumlah siswa di jenjang SMP/SMA. Ukuran ini menunjukkan bahwa memang jumlah siswa ini mengalami kesenjangan. Penyebabnya baik dikarenakan oleh alasan ekonomi karena semakin tinggi jenjang pendidikan akan membutuhkan biaya yang semakin tinggi pula, atau juga dikarenakan oleh preferensi usia sekolah mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi semakin menurun.
3. Rasio Murid per Sekolah (R-M/S),
Rasio murid per sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antar jumlah murid dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan sekolah di suatu daerah.
Kriteria :
” Semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan sekolah makin tinggi.
Pada umumnya terdapat suatu pola bahwa makin tinggi jenjang pendidikan makin padat jumlah murid di sekolah. Kondisi ini juga menunjukkan makin tinggi jenjang pendidikan, makin kurang jumlah sekolahnya

Rumus :
R-M/S = Jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu/Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu

Menyimak Tabel di atas dapat disampaikan hal-hal berikut:
1. Rata-rata jumlah siswa per sekolah untuk tingkat SD mencapai 122 orang. Akan tetapi didapat dua kecamatan dengan jumlah siswa yang paling rendah yaitu Jembar (75,81) dan Kota Baru (93,68) orang.
2. Untuk tingkat SMP rata-rata siswa per sekolah mencapai 271 orang, dengan jumlah siswa per sekolah terendah adalah di Kecamatan Jembar yaitu 166,5 orang saja.
3. Untuk tingkat SMA rata-rata jumlah siswa per sekolah mencapai 183,85 orang dengan jumlah siswa terendah mencapai 75 orang.
Untuk jenjang pendidikan SD rata-rata jumlah siswa adalah 122 orang saja, sementara semakin ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi jumlah siswa semakin tinggi. Untuk SMP dan SMA besarannya masing-masing adalah 271 dan 183 siswa per kelas. Dari gambaran jumlah siswa persekolah seperti ini dapat ditunjukkan bahwa semakin tinggi rasio siswa dengan kelas maka semakin efisien PBM di satu sekolah karena semakin intensif pemakaian sumberdaya yang ada.
4. Rasio Siswa per Kelas (R-M/K),
Rasio murid per kelas didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan kelas di suatu sekolah atau daerah tertentu.
Rumus :
R-M/K = Jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu/Jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu
Kriteria :
” Semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas makin tinggi

Dengan mengamati Tabel di atas dapat ditunjukkan hal-hal berikut:
1) Untuk jenjang pendidikan SD rasio tertinggi ada di Haraman (28,43) dan Rantau Pelita (23,04), sementara terendah ada di Jembar (16,06) dan Kota Baru (17,20).
2) Untuk jenjang pendidikan SMP rasio tertinggi berada di Kota Baru (36,56) dan Baram (30,38).
3) Untuk jenjang pendidikan SMA rasio tertinggi ada di Rantau Pelita (58.80) dan Kota Tua (57.18)
Dengan menyimak lebih dalam angka-angka di atas dan membandingkan tingkat rasio murid perkelas maka kondisi sekolah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas bermakna banyak. Untuk tingkat SD terlihat bahwa tidak satu kecamatan pun yang dapat memenuhi ketercukupan siswa di kelas bila dibandingkan dengan rasio standar bahwa satu kelas dapat ditempati oleh 40 siswa. Sementara itu untuk tingkat SMP jumlah siswa per kelas perlahan mengalami peningkatan mendekat angka 40 orang perkelas, dan selanjutnya untuk jenjang pendidikan SMA angka ini melebihi angka standar yaitu 40 orang per kelas. Di sisi lain, angka ini juga menggambarkan bahwa untuk tingkat SD didapat gejala kekurangan murid, hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa terendah mencapai 16,08 dan 17,20 untuk masing-masing kecamatan Jembar dan Kota Baru. Kekurangan murid di sisi lain juga secara implisit menunjukkan adanya gejala kelebihan ruang yang mengakibatkan rasio murid dengan kelas rendah. Artinya ruang dan fasilitas yang juga dapat disebut sarana dan prasarana belum termanfaatkan secara maksimal.

Bersambung ke bagian 2.