Peranan Sumberdaya Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

a. Pengertian Sumberdaya Ekonomi
Potensi sumberdaya ekonomi atau lebih dikenal dengan potensi ekonomi daerah pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu atau segala sesuatu sumberdaya yang dimiliki oleh daerah baik yang tergolong pada sumberdaya alam (natural resources/endowment factors) maupun potensi sumberdaya manusia yang dapat memberikan manfaat (benefit) serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan (ekonomi) wilayah.
Potensi sumberdaya ekonomi khususnya sumberdaya alam (natural resources/endowment factors) pada prinsipnya dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, meliputi : a. sumberdaya alam yang tidak pernah habis (renewable-perpetual resources). Jenis sumberdaya alam yang masuk kategori ini selalu tersedia sepanjang waktu, dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya : lahan pertanian, sinar matahari, angin, gelombang laut (tergolong sebagai sumberdaya energi) dan sebagainya. Pemanfaatan jenis sumberdaya alam seperti ini pada dasarnya dapat dieksploitasi sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia sepanjang masa. Sumberdaya ini secara umum bersifat permanen, namun demikian jenis sumberdaya ini tidak dapat diproduksi oleh manusia.
Sehubungan dengan itu, tingkat ketergantungan terhadap sumberdaya secara struktural harus bisa dialihkan pada sumberdaya alam lain. Misalnya, penggunaan energi sinar matahari, panas bumi, atau gelombang laut termasuk angin, akan dapat mengurangi ketergantungan manusia terhadap sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui. b. sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui (non-renewable or exhaustible resources). Jenis sumberdaya ini pada dasarnya meliputi sumberdaya alam yang mensuplai energi seperti minyak, gas alam, uranium, batubara serta mineral yang non energi seperti misalnya : tembaga, nikel, aluminium dan lain-lain
Sumberdaya alam jenis ini adalah sumberdaya alam dalam jumlah yang tetap berupa deposit mineral (mineral deposits) diberbagai tempat dimuka bumi. Sumberdaya alam jenis ini bisa habis baik karena sifatnya yang tidak bisa diganti oleh proses alam maupun karena proses penggantian alamiahnya berjalan lebih lamban dari jumlah pemanfaatannya. c. sumberdaya alam yang potensial untuk diperbarui (potentially renewable resources). Kategori sumberdaya alam ini tergolong sumberdaya alam yang bisa habis dalam jangka pendek jika digunakan dan dicemari secara cepat, namun demikian lambat laun akan dapat diganti melalui proses alamiah misalnya ; pohon-pohon di hutan, rumput di padang rumput, deposit air tanah, udara segar dan lain-lain (lihat : Yakin, 1997 dan Soeparmoko, 1997).
Sumberdaya alam ini keberadaannya harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam kerangka untuk mendorong, mempercepat dan menunjang proses pembangunan wilayah (daerah). Namun demikian penting untuk diperhatikan aspek ketersediaan termasuk daya dukungnya terhadap mobilitas pembangunan daerah, karena apabila sumberdaya alam dengan 3 kategori ini dimanfaatkan dengan tidak bijaksana dan arif maka sudah barang tentu stagnasi dan kemunduran dinamika pembangunan ekonomi wilayah akan semakin cepat menjelma atau merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.
Disamping komponen sumberdaya alam, pada saat ini peranan sumberdaya manusia (human resources) dalam konteks kegiatan pembangunan ekonomi termasuk pembangunan ekonomi daerah (wilayah) semakin signifikan. Faktor sumberdaya manusia ini telah menghadirkan suatu proses pemikiran baru dalam telaah teori-teori pembangunan ekonomi, yang menempatkan sumberdaya manusia sebagai poros utama pembangunan ekonomi baik dalam skala global, nasional maupun daerah. Strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada pengembangan sumberdaya manusia (human resources development) dianggap sangat relevan dan cocok dengan kondisi dan karakter pembangunan ekonomi terutama di negara-negara berkembang sejak era 80-an. Strategi pembangunan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang pakar perencanaan pembangunan ekonomi berkebangsaan Pakistan yang bernama Mahbub Ul Haq yang pada saat itu menjadi konsultan Utama United Nation Development Programme (UNDP). Mahbub Ul Haq berpendapat bahwa pengembangan sumberdaya manusia harus dijadikan landasan utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, dan hal ini dianggap penting mengingat ketertinggalan negara-negara berkembang terhadap negara-negara industri maju dalam tingkat kesejahteraan ekonomi seperti kualitas dan standar hidup hanya akan dapat diperkecil manakala terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
Dari pola pemikiran seperti diatas maka takaran peranan sumberdaya manusia dalam proses pembangunan ekonomi dalam konteks untuk mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi pada dasarnya harus dilihat dari aspek peningkatan kualitasnya. Dengan kualitas sumberdaya manusia yang semakin meningkat, akan dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi sekaligus sebagai modal dasar untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Bagi kebayakan negara-negara yang tingkat pembangunan ekonominya sudah tergolong lebih maju, produktivitas sumberdaya manusia secara teknis telah dijadikan sebagai instrumen terpenting untuk mempertahankan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, sekaligus dalam upaya untuk memperkuat basis struktural perekonomiannya. Dalam era globalisasi, kualitas sumberdaya manusia yang handal akan sangat membantu suatu negara untuk memenangkan kompetisi atau persaingan dalam perekonomian global sekaligus dapat menjaga eksistensi negara tersebut dalam percaturan dan dinamika perekonomian dunia yang semakin kompetitif.

b. Peranan Sumberdaya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era otonomi daerah dewasa ini, kecepatan dan optimalisasi pembangunan wilayah (daerah) tentu akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi (baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia). Keterbatasan dalam kepemilikan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkulitas dapat menimbulkan kemunduran yang sangat berarti dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah. Konsekuensi lain yang ditimbulkan sebagai akibat terbatasnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi yang dimiliki daerah adalah ketidakleluasaan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan program dan kegiatan pembangunan ekonominya, dan situasi ini menyebabkan munculnya pula disparitas pembangunan ekonomi wilayah. Kondisi ini tampaknya menjadi tak terhindarkan terutama bila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini.
Dalam telaah teoritis, dengan sangat tepat Hadi dan Anwar (1996) yang banyak menganalisis tentang dinamika ketimpangan dan pembangunan ekonomi antar wilayah mengungkapkan bahwa salah satu penyebab munculnya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Indonesia adalah adanya perbedaan dalam karakteristik limpahan sumberdaya alam (resources endowment) dan sumberdaya manusia (human resources) disamping beberapa faktor lain yang juga sangat krusial seperti perbedaan demografi, perbedaan potensi lokasi, perbedaan aspek aksesibilitas dan kekuasaan (power) dalam pengambilan keputusan serta perbedaan aspek potensi pasar.
Dengan pola analisis sebagaimana diilustrasikan diatas dapat digarisbawahi bahwa pengelolaan, ketersediaan, dan kebijakan yang tepat, relevan serta komprehensif amat dibutuhkan dalam kaitannya dengan percepatan proses pembangunan ekonomi daerah dan penguatan tatanan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat menjamin keberlanjutan proses pembangunan ekonomi dimaksud. Namun amat disayangkan, dinamika pelaksanaan pembangunan ekonomi wilayah (daerah) dalam era otonomi daerah dewasa ini, memiliki atau menampakkan suatu kedenderungan dimana daerah yang kaya akan sumberdaya alam lebih cepat menikmati kemajuan pembangunan bila dibandingkan dengan wilayah lain yang miskin akan sumberdaya alam, hal ini diperparah lagi dengan keterbatasan kualitas sumberdaya manusia. Apabila kondisi seperti ini terus berlanjut maka tidaklah terlalu mengherankan manakala issu tentang ketimpangan pembangunan antara wilayah (kawasan) yang merebak di akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama yang lalu, kembali muncul dengan sosok yang semakin mengkhawatirkan.
Sebagai ilustrasi, berikut ini dikutip pendapat seorang pakar yang banyak menyoroti tentang dinamika otonomi daerah : “.. negara Indonesia kaya akan sumberdaya alam, tetapi rakyatnya banyak yang miskin. Kenyataan paradoksal tersebut tentunya ada penyebabnya, antara lain karena lemahnya pengelolaan manajemen sumberdaya alam serta penguasaan oleh segelintir orang yang rakus. Seiring dengan semangat desentralisasi, sebagian besar kewenangan pengelolaan sumberdaya alam sudah diserahkan kepada daerah, termasuk kewenangan di daerah otoritas seperti kawasan kehutanan, kawasan pertambangan, kawasan pelabuhan dan lain sebagainya yang selama ini tidak tersentuh oleh kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (lihat pasal 129 UU Nomor 22 Tahun 1999). Bagaimana menggunakan sumberdaya alam untuk kepentingan rakyat banyak akan sangat tergantung pada kemauan politik (political will) dan tindakan politik (political action) dari pemerintahan daerah”. (Wasistiono, 2003)

Sumber Bacaan:

  • Hadi, Setia dan Anwar Effendi, 1996, “Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan”. Prisma. No. Khusus 25 Tahun (1971-1996) Tahun XXV. 1996
  • Suparmoko. 1997. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis).. BPFE-UGM. Yogyakarta
  • Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Penerbit Fokus Media. Bandung.
  • Yakin Addinul. 1997. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Penerbit Akademika Pressindo. Cetakan Pertama. Jakarta

Rigiditas yg Fleksibel di Asia Timur: Pelajaran untuk Indonesia

I. PENDAHULUAN
Menurut ekonom neoliberal, fleksibilitas dalam perekonomian merupakan prasyarat yang dibutuhkan suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Hal ini ditunjukkan dalam kasus kebangkitan Asia Timur (terutama Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong) yang telah mengalami mengalami peningkatan yang tinggi dalam standar hidup penduduknya, meskipun dihadapkan dengan kendala kepadatan penduduk yang tinggi dan sumberdaya alam yang relatif miskin. Negara-negara ini juga menunjukkan kemampuan yang cepat dalam transformasi struktur produksi, memperbesar perandalam pasar dunia dan kemampuan dalam penyesuaian terhadap guncangan (shock) makroekonomi yang besar.
Fleksibilitas perekonomian Asia Timur selama beberapa dekade terakhir ini menurut ekonom neoliberal, merupakan hasil dari kebijakan “pasar bebas”, sehingga pelaku ekonomi mampu secara cepat merespon perubahan harga. Ekonom neoliberal sangat meyakini kemampuan mekanisme harga untuk mendorong penyesuaian yang cepat. Mereka memandang pembatasan-pembatasan yang diciptakan oleh pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan sebagai penyebab utama kesulitan ekonomi dalam banyak negara, baik di negara berkembang maupun negara maju. Menurut mereka, seluruh aturan, legislasi atau kelembagaan lainnya, lebih dari yang yang dibutuhkan untuk pasar adalah rigiditas yang menghalangi pergerakan sumberdaya ke dalam aktivitas yang lebih menguntungkan. Rigiditas semacam ini tidak hanya mengurangi kemampuan perekonomian untuk menyesuaikan guncangan eksternal tetapi juga mengurangi kemampuan menciptakan pertumbuhan dalam jangka panjang.
Namun demikian banyak studi terkini yang mengungkapkan bahwa perekonomian Asia Timur, khususnya tiga terbesar yaitu Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, pada dasarnya tidak berhasil dalam kebijakan pasar bebasnya. Negara-negara ini memiliki berbagai jenis rigiditas (kekakuan) dan intervensi pemerintah dalam perekonomiannya. Kebijakan industri sektoral mereka menyebabkan perusahaan-perusahaan menghadapi pembatasan untuk keluar-masuk industri, untuk memperluas dan kapasitas, untuk menetapkan harga dan memilih teknologi. Pasar keuangan mereka, khususnya sektor perbankan, memiliki regulasi yang sangat kuat, dengan subsidi bunga pinjaman pada sektor-sektor strategis tertentu. Aliran modal keluar dikendalikan secara ketat, dan seluruh investasi langsung dan pinjaman luar negeri masuk dirintis melalui pemerintah. Selanjutnya, meskipun pasar tenaga kerja dalam perekonomian ini sangat fleksibel, tetapi secara praktis juga terdapat intervensi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pada dasarnya perekonomian Asia Timur memiliki banyak karakteristik yang tidak menggambarkan perekonomian pasar yang fleksibel seperti yang dikemukakan oleh neoliberal.

II. RIGIDITAS YANG FLEKSIBEL DI ASIA TIMUR
2.1. Pemikiran Mengenai Rigiditas yang Fleksibilitas
Jika seluruh pelaku ekonomi memiliki kemampuan yang tidak terbatas untuk menyerap dan mengolah informasi, maka mereka juga akan memiliki kemampuan yang tidak terbatas untuk memanfaatkan seluruh peluang yang menguntungkan. Namun demikian, dalam dunia nyata pelaku ekonomi umumnya memiliki kemampuan terbatas. Oleh karenanya perilaku dari pelaku ekonomi umumnya bersifat “bounded-rationality”, yaitu rasional berdasarkan keterbatasan informasi yang mereka miliki.
Pelaku ekonomi dengan “bounded rationality” membutuhkan aturan perilaku yang membatasi fleksibilitas mereka. Tingkat rigiditas tertentu “yang tidak dapat dihindarkan” ini merupakan prasyarat untuk berlangsungnya perekonomian modern yang kompleks secara lebih efisien.
Aturan-aturan yang menyebabkan rigiditas “yang tidak dapat dihindarkan ini”, bukan berarti tidak memerlukan upaya-upaya untuk memperbaikinya. Dalam hal ini tetap diperlukan perbaikan kelembagaan dan rancangan kelembagaan baru untuk memperbaiki rigiditas sistem perekonomian tersebut. Selain itu, juga diperlukan kombinasi optimal dari fleksibilitas dan rigiditas untuk keseluruhan sistem ekonomi.
Selain fakta perlunya rigiditas dalam kaitannya dengan “bounded-rationality” dari pelaku ekonomi, rigiditas juga diperlukan dalam konteks adanya trade-off tertentu antara fleksibilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian. Diperlukan aturan yang membatasi fleksibilitas individu dalam menanggapi perubahan jangka pendek, agar tidak mengurangi fleksibilitas perekonomian dalam jangka panjang.
Selanjutnya dalam konteks fleksibilitas individu dan nasional, ekonom neoliberal menganggap bahwa fleksibilitas maksimum dari ekonomi nasional dicapai melalui fleksibilitas maksimum untuk setiap pelaku. Namun, perilaku fleksibel dari beberapa pelaku dapat berakibat pada pengurangan keseluruhan fleksibilitas ekonomi nasional. Misalnya, dalam kasus pelarian modal (capital flight), dimana reaksi fleksibel individu terhadap kekacauan ekonomi nasional dapat mengakibatkan krisis valuta asing dan akhirnya menyebabkan turunnya investasi, dan akan mengurangi fleksibilitas ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang.
Dengan demikian, individu, perusahaan, atau sektor dalam perekonomian nasional mungkin bereaksi dalam cara yang paling fleksibel untuk mengubah lingkungannya, tetapi dengan akibat buruk untuk fleksibilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Jika terdapat konflik antara fleksibilitas individu dan nasional, maka yang diinginkan dari sudut pandang ekonomi nasional adalah membatasi fleksibilitas individu tersebut.
2.2. Rigiditas yang Fleksibel di Asia Timur
Salah satu tujuan dari intervensi negara di Asia Timur adalah untuk meningkatkan fleksibilitas jangka panjang dari perekonomian nasional melalui peningkatan kapabilitasnya, yang jika diperlukan dengan cara menekan fleksibilitas jangka pendek. Salah satu contoh adalah kebijakan mengembangkan industri “infant” yang strategis. Kebijakan semacam ini memberikan waktu dan sumberdaya untuk perusahaan dalam industri ini untuk mengakumulasi kemampuan teknologi melalui proses belajar.
Hal lainnya dalam menjelaskan rigiditas yang fleksibel di negara-negara Asia Timur adalah akibat pandangan dari pengambil kebijakan di Asia Timur mengakui bahwa jenis fleksibilitas individu tertentu dapat membahayakan fleksibilitas nasional, sehingga diperlukan tindakan untuk membatasi meluasnya fleksibilitas semacam ini melalui berbagai aturan dan intervensi pemerintah.
Satu contoh kebijakan semacam ini adalah membatasi arus keluar dari kapital. Dalam kondisi mobilitas tenaga kerja internasional yang terbatas, akan terdapat efek yang merugikan dari larinya kapital, dan karenanya negara melakukan pengontrolan untuk mengurangi kemampuan pemilik modal memaksimumkan kesejahteraannya melalui pergerakan modalnya antar negara.
Contoh lainnya, dalam kasus pengawasan import teknologi. Dalam kondisi teknologi yang saling terkait, membiarkan individu produsen memilih secara fleksibel teknologinya akan merubah struktur ekonomi dan akan menurunkan kemampuan keseluruhan dari sistem untuk bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan situasi pasar dunia. Ini berarti bahwa, meskipun keinginan mereka untuk mengimpor teknologi luar negeri, pembuat kebijakan Asia Timur mengontrol teknologi impor secara hati-hati sesuai dengan proyek pembangunan nasional.
Faktor kunci lain yang penting untuk menjelaskan rigiditas fleksibel dari perekonomian Asia Timur adalah adanya pandangan perlunya tindakan politik dalam rangka proses perubahan struktural skala besar. Tindakan politik diperlukan karena dengan membiarkan kelompok produsen secara fleksibel melakukan realokasi sumberdaya, akan memungkinkan terjadinya berbagai konsekuensi sosial yang tidak dikehendaki. Oleh karenanya untuk menghindarkan konflik yang timbul dalam proses perubahan struktural skala besar, kebijakan industri di Asia Timur memasukkan secara terbuka elemen ‘politik’ dalam desain dan pelaksanaannya.

III. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan diatas, terlihat bahwa umumnya kebangkitan dan kesuksesan beberapa negara-negara Asia Timur dalam perekonomiannya, bukan disebabkan kemampuan mereka menerapkan perekonomian yang fleksibel secara utuh sebagaimana yang dikemukakan oleh ekonom neolibeal, tetapi lebih disebabkan kemampuan mereka mengkombinasikan secara ideal fleksibilitas dan rigiditas (intervensi pemerintah) untuk keseluruhan sistem ekonomi untuk menjaga fleksibilitas nasional dan fleksibilitas jangka panjang perekonomian. Kemampuan mengkombinasikan ini yang menyebabkan negara-negara tersebut meskipun memiliki berbagai aturan dan intervensi pemerintah, tetapi perekonomiannya menjadi sangat fleksibel dalam menghadapi berbagai guncangan makro ekonomi.
Pengalaman ini seharusnya juga menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam mengarahkan perekonomian nasionalnya.

Sumber: Disarikan dari Ha-Joon Chang,2006, The East Asian Development Experience The Miracle, the Crisis and Future. Zed Books. New York

Monetary Business Cycle (2)

Tulisan ini merupakan lanjutan dari bagian 1.

3. Teori Monetary Business Cycle: Tradisi Continental dan Anglo-Amerika
Dalam teori siklus bisnis, tradisi Continental cenderung menekankan bahwa fenomena riil –khususnya perubahan  teknologi– yang mendorong perekonomian keluar dari keseimbangan dan konsekuensi dari struktur perekonomian riil yang tidak seimbang tersebut yang menyebabkan siklus. Pada tradisi Continental, ketidakseimbangan tersebut bersifat horisontal, yakni ketidakseimbangan antar sektor ekonomi, yang mendorong siklus. Sebaliknya, tradisi Anglo-Amerika memfokuskan bagaimana hal-hal eksternal seperti aspek psikologi, dapat menyebabkan ketidakseimbangan perekonomian dan mendorong siklus. Tetapi untuk Anglo-Amerika, ketidakseimbangan bersifat vertikal, yaitu kesulitan penyelarasan antar waktu.
Terkait dengan teori monetary business cycle, Hawtrey, ekonom Cambridge, mengadopsi pendekatan Anglo-Amerika, sedangkan Hayek, ekonom Austria, mengadopsi pendekatan Continental (Garrison, 2002). Menurut Hawtrey, perekonomian adalah entitas “single sector ” dan siklus digerakkan oleh ketidakseimbangan vertikal – ketidakselarasan antar waktu (yang disebabkan oleh uang). Menurut Hayek, perekonomian adalah suatu “multi-sektoral” yang kompleks, sehingga siklus digerakkan oleh ketidakseimbangan horisontal– ketidakselarasan antar sektor (yang disebabkan oleh uang juga). Jadi, Hawtrey tidak memperhatikan aspek harga relatif. Uang mempengaruhi perekonomian “single-sektor”nya melalui pengaruh tingkat harga absolut. Sebaliknya, dalam perekonomian multi-sektor Hayek, uang mempengaruhi harga relatif dan harga relatif tersebut yang menjadi faktor utama siklus. Harga absolut, dalam pandangannya adalah tidak relevan.

3.1. Siklus “Pure Money” Hawtrey
Karakter utama teori “pure money” Hawtrey (Botha,2007) adalah pedagang (wholesaler dan middlemen) adalah terlalu bergantung pada kredit bank dan karenanya sangat sensitif terhadap suku bunga. Penambahan sedikit saja dari suplai uang yang menurunkan suku bunga akan mendorong pedagang untuk meningkatkan persediaan. Mereka melakukannya dengan meningkatkan pinjaman dari bank-bank dan menuntut peningkatan produksi dari perusahaan.
Tapi karena peningkatan produksi membutuhkan waktu, suplai uang dari perekonomian terlalu besar untuk jumlah pendapatan tertentu. “Unspent margin” ini mendorong permintaan konsumen yang lebih tinggi lagi – tetapi permintaan tambahan tersebut akan menurunkan persediaan barang pedagang. Menyadari turunnya persediaan mereka, pedagang menuntut lagi kepada perusahaan untuk meningkatkan produksi dan meminjam uang untuk melakukannya. Tetapi sekali lagi hal tersebut mendorong ke kelebihan pasokan uang, dan seterusnya.
Titik belok dalam siklus Hawtrey terjadi ketika produksi (dan juga pendapatan) akhirnya seimbang dengan suplai uang. Ini terjadi ketika bank mulai menutup kredit apabila bank melihat cadangan mereka mulai turun.
Apabila bank menghentikan pinjaman ke pedagang, ini akan mengurangi permintaan pedagang pada perusahaan. Produksi akan melambat dan juga pendapatan – tetapi dengan suatu lag lagi. Awalnya terjadi penurunan pasokan uang dan konsumen memiliki “excess demand” untuk uang dan permintaan untuk barang-barang akan lebih rendah. Hal tersebut mengarah ke penumpukan persediaan, terjadi penurunan permintaan oleh perantara ke perusahaan dan produksi akan berkurang. Penurunan tersebut berlanjut sampai bank kelebihan cadangan lagi dan kembali meminjamkan uang.

3.2. Teori Moneter Hayek
Teori siklus bisnis Hayek (Haberler G, 1986) menyatakan bahwa ekspansi kredit pada lembah siklus terjadi karena akumulasi dana yang dapat dipinjamkan menyebabkan tingkat “natural” suku bunga berada dibawah tingkat suku bunga “real”. Perluasan investasi akan terjadi dan permintaan barang-barang modal akan meningkat.
Namun, peningkatan permintaan barang-barang modal, berarti bahwa permintaan agregat dalam perekonomian lebih besar daripada suplai keseluruhan. Dengan asumsi adanya keterbatasan sumberdaya, ini berimplikasi bahwa perusahaan harus memutuskan apakah tidak menanggapi permintaan yang tinggi tersebut dan memproduksi barang konsumsi sama seperti sebelumnya atau meresponnya, sehingga menghasilkan lebih banyak barang modal dan mengurangi produksi barang-barang konsumsi. Hayek berargumentasi yang terakhir akan terjadi – dan dengan demikian proporsi barang modal terhadap barang konsumsi akan naik.
Ketika penawaran barang konsumsi turun, sedangkan pendapatan konsumen tetap, maka akan terjadi apa yang disebut Hayek sebagai “forced saving”: konsumen terpaksa menabung hanya karena tidak ada lebih banyak barang untuk dibeli. Peningkatan tabungan ini, akan mendanai ekspansi kredit.
Tetapi, pada kondisi ini tidak ada fluktuasi dalam output. Fluktuasi dalam output akan terjadi menurut Hayek adalah jika agregat suplai tidak sepenuhnya tetap, karena ada sumber daya baru yang dapat digunakan sebagai input dalam produksi. Oleh karenanya, dalam kondisi ini kemudian produksi barang modal dan konsumsi keduanya akan meningkat. Ini adalah perluasan umum output. Tetapi ekspansi output pada umumnya berarti pendapatan yang lebih tinggi dan pendapatan umum yang lebih tinggi, menyebabkan permintaan konsumen lebih tinggi. Akibat meningkatnya permintaan konsumen terhadap barang konsumsi akan mendorong industri barang-barang konsumsi untuk berproduksi lebih banyak.
Hal ini berlanjut sampai tingkat full-employment tercapai. Pada posisi ini kemudian, kendala pasokan agregat akan berlaku. Dengan asumsi proporsi tidak berubah, meningkatnya permintaan konsumen untuk barang konsumsi mengarah ke meningkatnya harga-harga barang konsumsi relatif terhadap barang modal.
Meningkatnya harga barang konsumsi menyebabkan industri barang-barang konsumsi relatif lebih menguntungkan dari industri barang modal. Industri barang konsumsi mulai bersaing dengan industri barang modal di pasar faktor: yaitu industri barang konsumsi, akan mulai mengambil tenaga kerja dan modal yang digunakan industri barang modal. Persaingan ini akan meningkatkan biaya faktor keseluruhan – upah dan tingkat bunga pinjaman meningkat. Ini adalah puncak siklus.
Pada kondisi ini, keuntungan yang lebih rendah dan permintaan yang lebih rendah pada industri barang modal menyebabkan skala industri barang modal akan mengecil dalam ukuran relatif terhadap industri barang konsumsi. Mulai terjadi ayunan kebawah (downswing).
Selama downswing, skala industri barang modal mengecil, orang yang bekerja pada sektor tersebut akan dirumahkan. Ini akan mengakibatkan penurunan permintaan untuk barang konsumsi, yang akan berakibat pada mengecilnya skala industri barang konsumsi. Tetapi penyusutan industri barang konsumsi berarti bahwa permintaan investasi akan turun lebih lanjut (karena perusahaan barang konsumsi juga meminta barang modal). Ini akan mengakibatkan penyusutan lebih lanjut dari produksi barang modal dan seterusnya. Sebagai akibat penurunan umum dalam output dan permintaan investasi, dana siap dipinjamkan akan mulai lagi menumpuk di bank, sehingga suku bunga pinjaman akan mulai turun. Ketika suku bunga pinjaman berada dibawah tingkat natural, investasi akan mengambilnya lagi. Dengan cara ini, lembah siklus dicapai dan industri barang modal mulai berproduksi lagi – dan ekspansi terjadi.
Poin utama dari teori Hayek adalah: jika tidak ada sistem perbankan yang memberikan kredit, tidak ada siklus karena semuanya berada dalam keseimbangan. Uang (atau lebih tepatnya, pasokan kredit bank pada tingkat bunga di bawah tingkat bunga riil) yang menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran untuk barang modal dan barang konsumsi. Selama ekspansi ada suatu “perpanjangan (lengthening) periode produksi”, yakni suatu peningkatan dalam produksi barang modal relatif terhadap barang-barang konsumsi, tetapi output kedua sektor meningkat. Selama kontraksi, terdapat “perpendekan (shorthening) periode produksi”, yakni turunnya jumlah barang modal yang dihasilkan relatif terhadap barang-barang konsumsi, namun kedua sektor tersebut mengalami penurunan output. “Lengthening/Shortening” selama ekspansi/kontraksi adalah yang disebut dengan “Concertina Efek”.
Yang terpenting, titik balik dari siklus disebabkan oleh terlalu banyaknya permintaan konsumen. Dengan demikian kelebihan permintaan konsumen adalah penyebab langsung dari resesi (penyebab tidak langsung adalah overinvestment sebelumnya, atau lebih tepatnya, kebijakan pinjaman murah sektor perbankan)
Nicholas Kaldor (1939) tidak setuju dengan Hayek. Dia menyatakan bahwa selama ekspansi, proporsi barang-barang modal terhadap barang konsumsi akan turun bukannya meningkat. Menurut Kaldor, pada lembah siklus, secara keseluruhan perusahaan beroperasi dengan kelebihan kapasitas. Dengan kata lain, terdapat stok modal tetap, yaitu bagian yang tidak digunakan. Akibatnya, karena upswing dimulai, hal pertama yang dilakukan pengusaha adalah membangun lebih banyak mesin dan meningkatkan kapasitas. Kaldor mengemukakan, pada tahap awal upswing, lebih banyak tenaga kerja digunakan, namun tidak ada modal baru yang akan diminta. Oleh karena itu, pada awal permintaan konsumen meningkat, keuntungan industri barang konsumsi meningkat. Oleh karena itu, industri barang konsumsi meningkat proporsinya terhadap industri barang modal selama ekspansi. Ketika perusahaan mencapai kapasitas yang ada, maka mereka akan mulai meminta modal. Baru kemudian permintaan barang modal meningkat.
Dalam downswing, Kaldor berpendapat, yang terjadi sebaliknya: ketika puncak siklus mulai hilang, pengusaha tidak dapat menghentikan mesin dalam jangka pendek untuk mengurangi output, tetapi sebaliknya mereka akan memberhentikan pekerja. Namun hal tersebut akan menurunkan permintaan konsumen dan industri barang konsumsi. Dengan demikian, ukuran relatif dari industri barang modal meningkat walaupun output secara keseluruhan akan turun.
Hayek kemudian, membalikkan argumen sebelumnya. Menurut Hayek, ekspansi kredit (pada lembah siklus), akan memperluas permintaan barang konsumsi. Ini, akan meningkatkan keuntungan dalam industri barang konsumsi dan harganya. Ketika harga barang konsumsi meningkat, upah real turun – sehingga meningkatkan keuntungan. Ketika keuntungan meningkat, terjadi peningkatan investasi. Namun, investasi baru ini akan diarahkan pada metode produksi yang intensif-tenaga kerja yang menyebabkan upah riil turun. Ini adalah bagian terakhir Hayek yang mengacu pada “Ricardo Efek”.
Pada dasarnya, efek investasi yang pertama akan meningkatkan permintaan terhadap barang modal sedangkan yang kedua “Ricardo efek” menyebabkan penurunan. Karena Hayek menganggap bahwa “Ricardo efek” lebih kuat dari efek investasi, permintaan investasi dan industri barang modal berkurang dalam ukuran relatif.

Bahan Bacaan
Priyanti,A, dkk, 2002, “Falsafah Kebenaran dalam Perkembangan Ilmu, (Pendekatan Aliran Pemikiran Makroekonomi)”, Makalah pada PPS IPB, Bogor
Zijp, R, 1990, Serie Research Memoranda: New Classical Monetary Business Cycle Theory, Facultelt der Economische Wetenschappen en Econometrie, vrije Universiteit, Amsterdam.
Garrison, RW, 2002, “Business Cycles: Austrian Approach” dalam An Encyclopedia of Macroeconomics (Vane H dan Snowdon B, eds), Aldershot: Edward Elgar
Botha,D.J.J,2007, “Professor Wijnholds’ Budget Theory of Money (Review Article)”. Journal Compilation (c) 2008 The Economic Society of South Africa
Haberler,G,1986, “Reflections on Hayek’s Business Cycle Theory”, Cato Journal, Vol. 6, No.2

Monetary Business Cycle (1)

1. Pendahuluan: Pemikiran Moneteris (Monetarism)

Pada tahun 1960-an, dipelopori Milton Friedman, berkembang suatu aliran pemikiran dalam makroekonomi yang dikenal sebagai aliran moneteris (monetarism). Aliran moneteris berbeda pandangan dengan aliran Keynesian, terutama menyangkut penentuan pendapatan. Kaum moneteris menghendaki agar analisis tentang penentuan pendapatan memberi penekanan pada pentingnya peranan jumlah uang beredar (money supply) di dalam perekonomian.
Bagi kaum moneteris, jumlah uang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga di dalam suatu perekonomian. Dalam jangka pendek, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja. Dalam jangka panjang jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga atau inflasi. Pertumbuhan uang beredar yang berlebihan menyebabkan terjadinya inflasi, dan pertumbuhan moneter yang tidak stabil menyebabkan gejolak atau fluktuasi ekonomi.
Adapun gagasan pokok dari aliran moneteris yang dianggap penting di antaranya adalah (Priyanti,A,dkk, 2002):
1. Sektor atau perekonomian swasta pada dasarnya adalah stabil.
2. Kebijakan makroekonomi aktif seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya akan membuat keadaan perekonomian menjadi lebih buruk. Karenanya, kaum moneteris menghendaki suatu peran atau campur tangan pemerintah seminimum mungkin dalam perekonomian.
3. Seperti halnya dengan aliran Klasik, kaum moneteris berpendapat bahwa harga-harga dan upah di dalam perekonomian adalah relatif fleksibel, yang akan menjamin keadaan keseimbangan di dalam perekonomian selalu bisa diwujudkan.
4. Jumlah uang beredar merupakan faktor penentu yang sangat penting dari tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

2. Teori Monetary Business Cycle Neo-Klasik/Teori Monetary Overinvestment
Leijonhufvud (1984) dalam Zijp (1990) mendefinisikan empat jenis teori siklus bisnis. Jenis ini diidentifikasi dalam kaitannya dengan (1) sifat yang menyebabkan siklus, dan (2) sifat dari fenomena yang membentuk siklus. Sifat (nature) ini berbentuk ‘real’ (R) atau ‘nominal’ (N), sehingga taksonomi siklus bisnis adalah: N/N, N/R, R/N, dan R/R. Teori Monetary Bussines Cycle (MBC) Neo-Klasik adalah teori N/R: penyebabnya adalah siklus moneter (yakni nominal); sedangkan bentuk fenomenanya adalah siklus ril. Gangguan eksogenus yang menyebabkan siklus adalah peningkatan dalam tingkat ekspansi moneter, sebaliknya fenomena ril yang membentuk siklus adalah kelebihan investasi (overinvestment). Karenanya teori MBC Neo-Klasik juga disebut teori “monetary overinvestment”.
MBC Neo-Klasik adalah model ‘pulau’, di mana masing-masing individu hanya dapat beroperasi dalam satu pasar lokal, di mana barang dihasilkan. Mereka juga berasumsi bahwa perdagangan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan uang. Selain itu, suplai uang berfluktuasi secara acak, yang disebabkan oleh pengeluaran pemerintah. Shock acak ini tersebar merata di seluruh perekonomian.
Dengan informasi yang lengkap, individu tahu bahwa peningkatan “money balances”nya karena adanya shock moneter dalam perekonomian. Namun, pada MBC Neo-Klasik, tidak terdapat informasi yang lengkap. Informasi diasumsikan memiliki lag satu periode. Shock moneter dalam perekonomian akan mengubah tingkat harga nominal (yakni, rata-rata nilai tukar antara uang dan barang) melalui efek keseimbangan tunai riil (real cash-balance effect). Ini menyebabkan harga lokal akan berubah.
Individu kemudian dihadapi dengan masalah interpretasi, yaitu apakah pergerakan harga disebabkan oleh bergesernya permintaan relatif atau oleh perubahan dalam ekonomi moneter. Karena tidak tahu adanya tambahan kenaikan stok uang, mereka akan mengabaikan komponen nominal dari kenaikan harga dan akan meningkatkan produksi. Dengan kata lain, dalam jangka pendek, perubahan moneter akan mengakibatkan perubahan variabel ril. Namun, segera setelah informasi mengenai tingkat harga umum tersedia, individu tahu bahwa mereka keliru menginterpretasikan kenaikan harga. Mereka kemudian akan menyesuaikan produksi ke tingkat yang sebenarnya (natural rate), sehingga mengembalikan netralitas uang dalam jangka panjang. Ini berarti bahwa tidak akan ada korelasi serial dalam fluktuasi output.
Namun, siklus bisnis dicirikan oleh fakta bahwa akibat dari kesalahan ekspektasi adalah bersifat korelasi serial. Karenanya banyak kritik yang memperdebatkan Neo-Klasik, terutama yang terkait dengan kegagalan Neo-Klasik membedakan antara sumber-sumber gangguan (impulses) dan mekanisme perambatan (yang akan membuat impulses memiliki efek yang lama). Siklus hanya akan terjadi jika shock berkorelasi secara serial, atau jika mekanisme perambatan membawa dampak dari kesalahan ekspektasi ke periode lainnya

2.1. Mekanisme Perambatan (Propagation Mechanisms)
Beberapa modifikasi model Neo-Klasik telah menggunakan mekanisme perambatan dalam analisisnya. Dalam model Lucas (1975 dalam Zijp,1990) , suatu peningkatan dalam suplai uang hanya akan meningkatkan tingkat harga umum ketika informasi mengenai shock moneter tersedia. Jadi, uang adalah netral dalam jangka lebih panjang. Tetapi, uang tidak bersifat super netral: perubahan dalam tingkat pertumbuhan suplai uang tidak menyebabkan perubahan tingkat inflasi secara proporsional. Ini akan menyebabkan perubahan dalam nilai ril uang.
Blinder dan Fischer (1981 dalam Zijp,1990) menggunakan penyesuaian bertahap dari stok barang untuk mencapai suatu model Neo-Klasik yang menghasilkan siklus bisnis. Dalam konteks tersebut diperkenalkan istilah efek kapasitas. Dia menyatakan bahwa pada awalnya investasi akan meningkat tajam setelah shock, akan tetapi sesudah itu menurun secara bertahap. Hal ini disebabkan, perusahaan tidak dapat mengurangi secara drastis kapasitas terpasang dari produksi yang telah ada.
Namun, hal ini tidak sesuai dengan bukti-bukti empiris yang menunjukkan bahwa investasi dan output meningkat selama beberapa periode sebelum menurun. Dua penjelasan dapat diberikan untuk ini. Pertama, lag informasi mungkin lebih dari satu periode. Kedua, proyek investasi melibatkan perencanaan, sehingga terdapat lag yang panjang dari perencanaan untuk meningkatkan stok kapital sampai ketika kapital baru tersebut mulai berproduksi.

2.2. Pandangan Neo-Klasik terhadap Kebijakan Moneter
Pandangan mengenai efektivitas kebijakan moneter tergantung pada asumsi mengenai informasi. Pertama, dalam situasi informasi yang sempurna, kebijakan moneter tidak akan efektif: tidak mempengaruhi variabel ril. Posisi ini disebut sebagai proposisi netralitas. Kedua, dalam situasi informasi tidak sempurna, kebijakan moneter akan efektif. Posisi ini disebut sebagai proposisi non-netralitas

Proposisi Netralitas
Dalam tingkat keseimbangan alami (NRE=natural rate equilibrium) kebijakan moneter adalah netral dalam arti tidak mempengaruhi variabel ril. Jika semua individu memiliki pengetahuan dan tinjauan ke masa depan yang sempurna, individu tidak akan membuat kesalahan ekspektasi. Individu akan tahu apa yang akan dilakukan pemerintah dan/atau otoritas moneter, yang memungkinkan mereka untuk mengantisipasi langkah-langkah kebijakan dengan benar (dalam arti probabilistik). Pada kondisi ini, kebijakan moneter tidak efektif. Ekspansi moneter hanya akan meningkatkan tingkat harga, namun tidak berpengaruh terhadap output ril. Proposisi ini disebut sebagai proposisi netralitas.

Proposisi Non-Netralitas
Jika individu tidak memiliki pengetahuan dan tinjauan ke masa depan yang sempurna, maka individu akan membuat kesalahan ekspektasi. Kebijakan moneter akan efektif mempengaruhi variabel riil.
Kebijakan pemerintah akan mempunyai efek ril jika pemerintah memang memiliki keunggulan informasi. Namun, lama efek ini akan tergantung pada lamanya keuntungan informasi tersebut. Jika keuntungan bersifat sementara, maka pengaruhnya juga akan sementara. Individu-individu akan menggunakan kebijakan inflasi dalam keputusannya, menyebabkan mereka menduga inflasi akan lebih tinggi lagi. Oleh karenanya, kebijakan moneter hanya akan mengakibatkan hiperinflasi, tanpa berdampak positif pada sektor riil.

Bersambung ke bagian 2.

Bagian 3: Diskusi Kecil ttg Tulisan dlm Blog Ini

Postingan ini merupakan bagian ketiga dari dua postingan sebelumnya yang merangkum diskusi kecil mengenai tulisan dalam blog ini. Silakan lihat bagian 1 dan bagian 2. Lihat juga tulisan mengenai “Mengapa Saya Nge-Blog ?”

2 Responses to “Prospek Mobilitas Penduduk di Era Otonomi Daerah”

  1. Sdrmn, di/pada Juni 25th, 2008 pada 3:17 am

    Keren juga pak, saya mau copy pak ya..trimakasih

    Jawab:Ya silakan. Terimakasih kembali

  2. Sugiarto Sumas, di/pada April 20th, 2009 pada 5:56 am

    Menarik, Boleh saya copy Pak untuk rujukan di Depnakertrans.

    Jawab:Silakan Pak. Bahan ini juga pernah saya sampaikan pada kegiatan Pembekalan Teknis Wawasan Kependudukan bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jambi

One Response to “Visi Indonesia 2030: Tinjauan Upaya Pencapaian dari Aspek Dinamika Kependudukan”

  1. Angie, di/pada Februari 4th, 2009 pada 2:16 pm

    terima kasih atas data-datanya…
    artikel ini memudahkan saya untuk menyelesaikan tgs sekolah.

One Response to “Kajian Teoritis Mengenai Ketimpangan Gender”

  1. Hertomo Heroe, di/pada Januari 24th, 2009 pada 4:48 pm

    Assalamualaikum wr.wb
    yth. Pak junaidi,

    saya menaruh penghargaan kepada bapak atas perhatian Bapak terhadap isu gender dikaitkan dengan kebijakan makro ekonomi.
    akan sangat memberikan sumbangan pemikiran ttg nilai tambah ekonomi jika peran dan kedudukan perempuan meningkat relatif terhadap laki2

    selamat berkarya,
    wass,

    heroe

One Response to “Model-Model Proyeksi Penduduk”

  1. madie, di/pada Maret 12th, 2009 pada 5:16 am

    terima kasih mas….saya kebetulan sedang mencari metode2 proyeksi penduduk buat tugas kuliah teknik sanitasi

One Response to “Bank Syariah: Urgensi, Pengertian dan Prinsip”

  1. hapiz, di/pada September 21st, 2008 pada 5:31 pm

    Alhamdulillah, akhirnya FEUI tobat juga. Setelah hari sabtu tanggal 20 september kemarin, berhasil menandatangani MoU dengan Bank Muamalat. FEUI akan segera mendirikan Bank Muamalat di kampus FEUI. sebaik-baiknya pendosa adalah bertobat, FEUI siap menjadi motor untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Allahu Akbar!

One Response to “Aplikasi Model REMI-EDFS dalam Analisis Keterkaitan Variabel Demografi dan Ekonomi serta Proyeksi Penduduk”

  1. nanang, di/pada Maret 23rd, 2009 pada 6:48 am

    REMI EDFS apakah suatu sistem informasi? saya lihat di http://www.remi.com ada penawaran produknya.

    Bagaimana dengan analisis ekonominya? yang nampak proyeksi penduduk

    Tq

    Jawab:Model REMI adalah model untuk peramalan dan simulasi makro ekonomi yang memperlihatkan bagaimana pengaruh kebijakan terhadap variabel-variabel ekonomi, demografi dan fiskal suatu daerah. Oleh karenanya, model ini juga dikenal dengan istilah REMI-EDFS (Regional Economic Model Inc. – Economic Demographic Forecasting and Simulation).
    Model REMI-EDFS adalah suatu model structural ekonomi-demografi. Model ini mengintegrasikan pendekatan input-output, keseimbangan umum (general equilibrium), ekonometrik dan ekonomi geografi.
    Perbedaan mendasar model REMI dengan model I-O adalah bahwa model REMI merupakan model dinamik, sedangkan I-O adalah model statis. Model REMI menggunakan Computable General Equilibrium (CGE) techniques dan estimasi ekonometrik menggunakan data panel time series.
    Jadi sebenarnya model memiliki tujuan penggunaan yang luas. Tapi dalam tulisan ini, saya hanya mengambil bagian kecilnya dengan sasaran untuk proyeksi penduduk. Karenanya, analisis ekonominya memang tidak saya bahas.

3 Responses to “Analisis Transfer Pendapatan (Remitan) Migran dari Pulau Jawa di Propinsi Jambi”

  1. Ambo Upe (Olenk), di/pada Desember 27th, 2008 pada 12:34 pm

    cukup menarik artikelnya walaupun baca sekilas. Lain kali balik lagi tuk belajar lebih banyak. Soal migran kebutaln saya juga di lembaga penelitian dan advokasi untuk pekerja migran, tepatnya di Institute For Migrant Worker bagian Pengembangan Media, ini media migran yg sedang diolah saat ini http://www.zonamigran.com

    Jawab: terima kasih atas kunjungan dan komentarnya. Juga komentar di linkreferral. Kebetulan kalau begitu, kita punya minat yang sama mengenai migrasi. Kalau ada informasi baru bisa saling tukaran.

  2. ishomuzzaman, di/pada Januari 28th, 2009 pada 2:56 pm

    makasih atas artikelnya mengenai remitan yang baba tulis semoga dapat berarti besar dalam pembuatan skripsi ku mengenai remitan kaum urban. doakan saya lulus dengan lancar

    Jawab: Sama-sama. Semoga skripsinya cepat selesai. Semoga sukses

  3. enthix, di/pada Maret 4th, 2009 pada 2:54 am

    saya sangat tertarik dengan artikel yg bapak tulis, saat ini saya sedang mencari bahan-bahan berkaitan dengan remitan untuk skripsi. sejujurnya saya tidak begitu tau tentang remitan, namun berhubung di Gunungkidul menurut berbagai sumber mempunyai remitan yang cukup tinggi, saya tertarik untuk meneliti tentang alokasi remitan untuk kebutuhan rumah tangga. kalau bapak berkenan, saya mohon untuk bersedia berbagi ilmu, terutama saya sangat mengharapkan arahan agar skripsi saya berjalan lancar. Terimakasih.

    Jawab:Setahu saya, literatur dan penelitian mengenai remitan yang cukup banyak ada di Pusat Studi Kependudukan UGM. Di sana ada perpustakaannya. Jadi Sdr. bisa datang kesana. Kalau ada yang bisa saya bantu, silakan saja ajukan permasalahannya disini. Mudah-mudahan skripsinya bisa cepat selesai

One Response to “Ketimpangan Gender dlm Pembangunan SDM di Prop.Jambi*”

  1. Dorogoblog, di/pada Maret 7th, 2009 pada 9:12 pm

    Butuh perhatian yang lebih tuh…
    Jangan sampai masalh Gender masih terus menjadi permasalahan di negara ini.

One Response to “Sekilas Mengenai Saham Syariah dan Jakarta Islamic Index (JII)”

  1. sandy, di/pada April 8th, 2009 pada 10:22 am

    gmn caranya bergabung sama JII? duh ga ngerti
    padahal mau bgt

    Jawab:Untuk mengetahui mengenai JII dan cara terlibat dalam pasar saham JII, silakan klik disini

One Response to “Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Kerangka Perlindungan TK dan Perluasan Kes.Kerja”

  1. Adib, di/pada April 4th, 2009 pada 8:29 am

    Sangat menarik, bagaimana tanggapan bapak tentang kebijakan pemanfaatan tenaga kerja outsourcing, yang tampaknya merugikan posisi tenaga kerja
    Kebijakan tenaga kerja outsourcing hanya merupakan bagian kecil dari arah kebijakan pemerintah kita dalam rangka memperbaiki iklim ketenagakerjaan menuju ke pasar kerja yang lebih fleksibel. Dan kalau kita cermati lebih rinci, bukan hanya kebijakan outsourcing saja (dalam kerangka menuju pasar kerja fleksibel) yang akan berpotensi merugikan posisi dan kesejahteraan tenaga kerja. Ini yang kadang dilupakan orang ketika mengkritisi kebijakan ketenagakerjaan pemerintah.

    Jawab:Penerapan pasar kerja fleksibel (didalamnya termasuk outsourcing), sebenarnya memiliki dampak positif baik secara makro maupun mikro (pekerja dan perusahaan). Pertama, sistem kontrak dan outsourcing serta jam kerja dan besaran upah yang dapat disesuaikan dengan fluktuasi permintaan pasar barang/jasa yang diproduksi, akan menciptakan efisiensi produksi dan maksimalisasi keuntungan modal. Kedua, pasar kerja fleksibel akan lebih memeratakan kesempatan kerja. Pekerja tidak terikat pada satu perusahaan dalam jangka waktu lama. Kemudahan berpindah kerja tersebut membuka peluang kesempatan kerja yang lebih besar kepada lebih banyak pencari kerja karena lowongan pekerjaan akan tersedia bagi para pencari kerja. Ketiga, fleksibilitas pasar kerja membuka peluang para pekerja di sektor informal untuk berpindah ke sektor formal.
    Tapi, dampak positif tersebut memerlukan berbagai persyaratan yang mendukung fleksibilitas pasar kerja.
    Terkait dengan struktur pasar kerja di Indonesia, fakta terpenting yang harus diperhatikan adalah karakteristik pasar kerja yang surplus tenaga kerja, lapangan kerja sektor informal yang sangat besar, banyaknya pekerja berada dalam kondisi setengah menganggur, rendahnya kualitas tenaga kerja. Data tahun 2005 menunjukkan 70,06 persen tenaga kerja berada pada sektor informal, 31,22 persen yang bekerja berada dalam kondisi setengah menganggur, 60,0 persen berpendidikan SD. Hal ini menunjukkan besarnya proporsi pekerja kelompok marjinal, yang berdasarkan pengalaman negara-negara dalam penerapan pasar kerja fleksibel merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak degradasi pasar kerja fleksibel. Selain itu, kita juga memiliki sistem jaminan sosial nasional untuk pekerja-pekerja yang sementara (kalaupun sementara) tidak bekerja karena beralih pekerjaan. Kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel hanya dapat diimplementasikan jika telah terdapat pemerataan jaminan sosial bagi warga negara.
    Jadi, pendapat saya untuk sementara sebaiknya kita benahi dulu pasar kerja kita baru kemudian menerapkan kebijakan pasar kerja fleksibel.

1 Responses to “Subsidi BBM”

  1. wapannuri, di/pada Juli 31st, 2008 pada 5:17 am

    hm….menarik sekali pembahasan subsidi BBM ini…dan makin hangat juga ! ha…ha..ha…ada satu hal yang menarik, yaitu sudut pandang dari balik layar. Saya baru saja membaca suatu buku yang berjudul Conffessions of an economic hitman karangan jhon perkins. Dan masalah ini diungkap oleh pak jhon…jika ada waktu bisa membaca buku yang bakalan mengubah sudut pandang bapak. mengenai resume-nya bisa anda lihat di website saya. Terima kasih ! salam sejahtera

One Response to “Telur Diganti Telur”

  1. johannessimatupang, di/pada Desember 28th, 2008 pada 9:04 am

    Begitulah yang maha kuasa bekerja. Kala kita hanya melihat peristiwa telur diganti telur, Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Dia mengetahui jauh lebih dalam apa yang layak untuk kita.

    Jawab: Saya setuju Pak Joh. Seringkali kita lupa bahwa Dia lebih tahu apa yang layak untuk kita, sehingga kita begitu cemas dan takutnya menghadapi berbagai persoalan dunia. (Junaidi)

3 Responses to “Seorang Perempuan Berjilbab Tertangkap Mencopet”

  1. realylife, di/pada Juni 15th, 2008 pada 12:24 pm

    Ya Allah , jangan biarkan banyak orang menodai agama ini , Amin

    Jawab:Amin.

  2. ighel, di/pada Juli 2nd, 2008 pada 4:49 am

    mungkin maksud ibu itu napa sdh pake jilbab jadi copet….
    kan aneh.., jilbab adalah lambang kesucian, kebersihan, keindahan, tapi kalo ada yang pake jilbab masih mau mencopet, msih mau peluk2an, pegangan tangan,
    jdai menurut saya ibu itu tidak salah….
    hanya perempuan pencopet yg berjilbab saja yang gak bener…
    klo berjilbab jaga perilaku donk….
    jangan untuk menutpi sifatnya yang gak baik…

    dasar zaman canggih…..
    nilai2 kebaikan digunakn untuk melakukan cara-cara tidak baik..

    Jawab:Yap. Saya setuju bahwa jilbab sebagai lambang kesucian,kebersihan dan keindahan. Mudah-mudahan si ibu tadi memang tidak bermaksud untuk mencemarkan agamanya sendiri, dan pernyataannya hanya sebagai respons seketika saja.
    Tapi seringkali, pernyataan-pernyataan yang senada dengan itu, menyebabkan banyak perempuan muslim yang takut pakai jilbab. Kalau ditanya kenapa belum pakai jilbab, seringkali jawaban yang kita dengar, “nantilah, saya belum sanggup menjaga perilaku saya”. Padahal, bukankah menurut aurat suatu kewajiban ? Sebagai suatu kewajiban, tentunya tidak harus menunggu berperilaku baik terlebih dahulu. (Junaidi)

  3. hardiani, di/pada September 8th, 2008 pada 3:02 pm

    yah, saya juga sependapat, bahwa banyak teman kita yang seiman baik laki-laki maupun perempuan masih beranggapan bahwa perempuan yang mengenakan jilbab hanya untuk menutupi kebusukan perempuan tersebut, sehingga ketika mereka yang berjilbab melakukan kekhilafan, apakah itu berupa perbuatan ataupun perkataan, yang disinggungnya adalah jilbab yang dipakai. Padahal perempuan yang memakai jilbab bertujuan untuk menutup aurat yang merupakan kewajiban agamanya.
    Oleh karenanya perlu diberikan penjelasan bagi mereka yang kurang tau batasan aurat bagi perempuan dan masih berfikiran negatif terhadap perempuan yang pakai jilbab.

    Jawab: Ya benar bu Dian. Terimakasih tanggapannya (Junaidi)

3 Responses to “Handphone dan Komunikasi dengan Tuhan”

  1. mmi, di/pada Juli 22nd, 2008 pada 6:30 am

    iya harus intropeksi diri

    karena virus HP sangat cepat menyebar

  2. indra yonni, di/pada Juli 24th, 2008 pada 8:18 am

    ………

  3. ratna, di/pada Maret 23rd, 2009 pada 9:28 am

    benar-benar jadi renungan saya pak…
    boleh saya publish di facebook?
    agar bisa jadi renungan untuk yang lain juga….
    terima kasih sebelumnya…

    Jawab:Silakan di publish Mbak Tiwi. Saya senang-senang saja. Ini memang saya tulis untuk mengingatkan diri saya sendiri. Mudah-mudahan juga bisa mengingatkan orang lain

5 Responses to “Delapan Kebohongan Seorang Ibu”

  1. dediivandi, di/pada Juli 8th, 2008 pada 10:35 am

    saya membaca artikel mas, saya sangat tersentuh hati saya, artikel ini membuat saya lebih mengerti akan pengorbanan seorang ibu…

    Jawab:Alhamdulillah. Semoga kita sama-sama dapat memetik hikmahnya.

  2. aRuL, di/pada Juli 8th, 2008 pada 6:35 pm

    subhanallah

  3. eddymesakh, di/pada Juli 8th, 2008 pada 7:21 pm

    Ibuuuuu….. I Love You so much…!!!

  4. ANgga, di/pada Juli 9th, 2008 pada 1:33 pm

    ibu,,,,ja tebja lubju,,!!,,ich liebe dich,!

  5. priyotenanan, di/pada September 10th, 2008 pada 4:02 pm

    IBUku pahlawanku yang sejati

2 Responses to “Lagi, Larangan Berjilbab. Kemana Dikau Pejuang Gender dan HAM?”

  1. alfi, di/pada Desember 8th, 2008 pada 1:57 pm

    hidup islam

  2. jeprie, di/pada Januari 20th, 2009 pada 7:19 am

    Islam sama HAM sebetulnya ga ada hubungannya. Masing-masing punya ide dasar sendiri. Jadi jangan harap pejuang HAM bakal berjuang buat Islam, mereka paling berjuang buat alasan kemanusiaan aja. Bedanya sama Islam, standar baik buruk mereka akal, bukan syariah.

One Response to “Suatu Ketika Seorang Manusia diberi …….”

  1. Jefry Austin, di/pada Januari 16th, 2009 pada 6:51 am

    Saya telah membaca karya kamu. semua bagus. Tampaknya kita memiliki aliran dan semangat tulis yang mirip. Oleh karena itu saya ingin agar kita saling berkunjung blog.

    Kami akan menyajikan mater-materi kami untuk menyambut anda. kami mengundang anda. Di blog saya selain ada refelksi, juga terdapat banyak hal di sana. Mari kita saling memperkaya pengetahuan dan pengalaman.

    Selamat datang. Kami menunggu anda.

2 Responses to “Mulailah untuk Tidak Berburuk Sangka pada Keadilan Allah”

  1. Wee Fee, di/pada April 7th, 2009 pada 2:05 pm

    Masya Allah….. Ya, saya pun sering menganggap Allah tidak adil, tidak bijaksana Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk dan peringatan dan mudah-mudahan saya tahu petunjuk dan peringatanNya

  2. aloy, di/pada April 25th, 2009 pada 1:11 pm

    Apa yang dialami Bpk Jun sering Kita ( SAYA tertutama ) alami juga. Apa lagi saya yang setiap hari berangkat dari rumah untuk mencari nafkah terkadang menemui berbagai masalah yang Kita sendiri tidak tahu maksudnya….pada saat Kita hadapi masalah tersebut kadang merasa bahwa Allah SWT. tidak adil…padahal setelah masalah tersebut bisa dilewati Saya sering merasa malu…ternyata semua yang terjadi pada Kita itu mempunyai maksud yang baik.

    Pada intinya “Tidak ada pekerjaan Allah SWT. yang jelek” semua yang di kehendaki Allah SWT. atas Kita itu baik.

1 Responses to “Jangan Terlalu Cepat Menvonis Virus”

  1. mul14, di/pada Desember 25th, 2008 pada 10:06 pm

    Hahaa.. kasian juga pengguna Windows..

Sekilas Mengenai Saham Syariah dan Jakarta Islamic Index (JII)

Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan syariah compliant . Terdapat beberapa pendekatan untuk menyeleksi suatu saham apakah bisa dikategorikan sebagai saham syariah atau tidak (Kurniawan,T,2008), yaitu:

  • Pendekatan jual beli. Dalam pendekatan ini diasumsikan saham adalah asset dan dalam jual beli ada pertukaran asset ini dengan uang. Juga bisa dikategorikan sebagai sebuah kerja sama yang memakai prinsip bagi hasil (profit-loss sharing).
  • Pendekatan aktivitas keuangan atau produksi. Dengan menggunakan pendekatan produksi ini, sebuah saham bisa diklaim sebagai saham yang halal ketika produksi dari barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan bebas dari element-element yang haram yang secara explicit disebut di dalam Al-Quran seperti riba, judi, minuman yang memabukkan, zina, babi dan semua turunan-turunannya.
  • Pendekatan pendapatan. Metode ini lebih melihat pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Ketika ada pendapatan yang diperoleh dari Bunga (interest) maka secara umum kita bisa mengatakan bahwa saham perusahaan tersebut tidak syariah karena masih ada unsur riba disana. Oleh karena itu seluruh pendapatan yang didapat oleh perusahaan harus terhindar dan bebas dari bunga atau interest.
  • Pendekatan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dengan melihat ratio hutang terhadap modal atau yang lebih dikenal dengan debt/equity ratio. Dengan melihat ratio ini maka diketahui jumlah hutang yang digunakan untuk modal atas perusahaan ini. Semakin besar ratio ini semakin besar ketergantungan modal terhadap hutang. Akan tetapi untuk saat ini bagi perusahan agak sulit untuk membuat ratio ini nol, atau sama sekali tidak ada hutang atas modal. Oleh karena itu ada toleransi-toleransi atau batasan seberapa besar Debt to Equity ratio ini. Dan masing masing syariah indeks di dunia berbeda dalam penetapan hal ini. Namun secara keseluruhan kurang dari 45% bisa diklaim sebagai perusahaan yang memiliki saham sariah.

Instrumen pasar modal syariah diperdagangkan di pasar perdana dan pasar sekunder. Prinsip dasar pasar perdana adalah (Harahap, 2001):

1.     Semua efek harus berbasis pada harta atau transaksi riil.

2.     Tidak boleh menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang (bay al dayn bi al dayn).

3.     Dana atau hasil penjualan efek akan diterima oleh perusahaan.

4.     Hasil investasi akan diterima pemodal (shohibul maal) yang merupakan fungsi dari manfaat yang diterima perusahaan dari dana atau harta hasil penjualan efek.

5.     Tidak boleh memberikan jaminan hasil yang semata-mata merupakan fungsi dari waktu.

Sedangkan untuk pasar sekunder ada tambahan dari prinsip dasar pasar perdana:

1.     Tidak boleh membeli efek berbasis trend (indeks).

2.     Suatu efek dapat diperjualbelikan namun hasil (manfaat) yang diperoleh dari efek tersebut berupa kupon atau deviden tidak boleh diperjual belikan.

3.     Tidak boleh melakukan suatu transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan.

Adapun jenis instrumen pasar modal yang jelas diharamkan syariah adalah sebagai berikut:

1.     Preferred Stock (saham istimewa)

Saham jenis ini diharamkan oleh ketentuan syariah karena terdapat dua karakteristik utama, yaitu:

a. Adanya keuntungan tetap (pre-determinant revenue). Hal ini menurut kalangan ulama dikategorikan sebagai riba.

b. Pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat likuidasi. Hal ini mengandung unsur ketidakadilan.

2.     Forward Contract Forward contract diharamkan karena segala bentuk jual beli utang (dayn bi dayn) tidak sesuai dengan syariah. Bentuk kontrak forward ini dilarang dalam Islam karena dianggap jual beli utang/piutang terdapat unsur ribawi, sedangkan terjadinya transaksi jual beli dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.

3.     Option

Option merupakan hak, yaitu untuk membeli dan menjual barang yang tidak disertai dengan underlying asset atau real asset. Transaksi option ini bersifat tidak ada (non exist) dan dinilai oleh kalangan ulama bahwa kontrak option ini termasuk future, yaitu mengandung unsur gharar (penipuan/spekulasi) dan maysir (judi).

Di Indonesia, pasar modal telah berkembang sejalan dengan perkembangan perekonomian. Bahkan di tahun 2007, berdasarkan pencapaian peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), telah menempatkan Bursa Efek Indonesia sebagai bursa berkinerja terbaik kedua diantara bursa-bursa utama di dunia.

Seiring perkembangan pasar modal, di Indonesia juga telah dikembangkan pasar modal syariah, dimana pada pertengahan tahun 2000 dikeluarkan Jakarta Islamic Index (JII). Indeks ini mensyaratkan saham dengan jenis usaha utama dan ratio keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan diharapkan menjadi tolak ukur kinerja saham-saham yang berbasis syariah serta untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah (PT.BEI,2008).

Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Pada awal peluncurannya, pemilihan saham yang masuk dalam kriteria syariah melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment Management. Akan tetapi seiring perkembangan pasar, tugas pemilihan saham-saham tersebut dilakukan oleh Bapepam – LK, bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bapepam – LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. (PT.BEI,2008b)

a. Kriteria Pemilihan Saham yang Memenuhi Prinsip-prinsip Syariah

Berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam – LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis kegiatan utama suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariah Islam adalah:

  • Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  • Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung gharar dan maysir.
  • Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan :
  • Barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (haram li-dzatihi)
  • Barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dan atau
  • Barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
  • Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI.

Sedangkan kriteria saham yang masuk dalam katagori syariah adalah:

  • Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikan di atas.
  • Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang / jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu
  • Tidak melebihi rasio keuangan sebagai berikut:
    • Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% : 55%)
    • Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%

b. Kriteria Pemilihan Saham Jakarta Islamic Index

Untuk menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index dilakukan proses seleksi sebagai berikut:

  • Saham-saham yang akan dipilih berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam – LK.
  • Memilih 60 saham dari Daftar Efek Syariah tersebut berdasarkan urutan kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir.
  • Dari 60 saham tersebut, dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas yaitu nilai transaksi di pasar reguler selama 1 tahun terakhir.

c. Hari Dasar Jakarta Islamic Index

Jakarta Islamic Index diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000. Akan tetapi untuk mendapatkan data historikal yang cukup panjang, hari dasar yang digunakan adalah tanggal 2 Januari 1995, dengan nilai indeks sebesar 100.

c. Evaluasi Indeks dan Penggantian Saham

Jakarta Islamic Index direview setiap 6 bulan, yaitu setiap bulan Januari dan Juli atau berdasarkan periode yang ditetapkan oleh Bapepam-LK. Sedangkan perubahan jenis usaha emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data public yang tersedia.

Berikut ini diberikan perkembangan daftar saham perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index selama periode Tahun 2007 – 2008

Daftar Nama Saham dalam JII Periode Tahun 2007 – 2008

No.

Nama Saham

Kode

Jan-Juni 2007

Juli – Des 2007

Jan-Juni 2008

Juli-Des 2008

1 Astra Agro Lestari Tbk AALI

v

v

v

v

2 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM

v

v

v

v

3 Bumi Resources Tbk BUMI

v

v

v

v

4 Ciputra Development Tbk CTRA

v

v

v

v

5 International NickelInd .Tbk INCO

v

v

v

v

6 Indocement Tunggal Prakasa Tbk INTP

v

v

v

v

7 Kalbe Farma Tbk KLBF

v

v

v

v

8 Lippo Karawaci Tbk LPKR

v

v

v

9 PP London Sumatera Tbk LSIP

v

v

v

10 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PTBA

v

v

v

v

11 Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM

v

v

v

v

12 Total Bangun Persada Tbk TOTL

v

v

13 Bakrie Sumatra Plantations Tbk UNSP

v

v

14 United Tractors Tbk UNTR

v

v

v

v

15 Unilever Indonesia Tbk UNVR

v

v

v

v

16 Alam Sutera Realty Tbk ASRI

v

17 Bisi International Tbk BISI

v

18 Sentul City Tbk BKSL

v

19 Global Mediacom Tbk BMTR

v

v

20 Ciputra Property Tbk CTRP

v

21 Elnusa Tbk ELSA

v

22 Bakrieland Development Tbk ELTY

v

v

23 Indo Tambangraya Megah Tbk ITMG

v

24 Kawasan Industri Jababeka Tbk KIJA

v

v

25 Media Nusantara Citra Tbk MNCN

v

26 Sampoerna Agro Tbk SCRO

v

27 Semen Gresik (Persero) Tbk SMGR

v

v

v

28 Timah Tbk TINS

v

v

v

29 Truba Alam Manunggal Eng. Tbk TRUB

v

v

v

30 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA

v

31 Adhi Karya (Persero) Tbk. ADHI

v

32 Astra International Tbk ASII

v

v

33 Berlian Laju Tanker Tbk BLTA

v

v

34 Bakrie & Brothers Tbk BNBR

v

v

v

35 Bakrie Telecom Tbk BTEL

v

v

v

36 Citra Marga Nusaphala Persada Tbk CMNP

v

v

37 Ciputra Surya Tbk CTRS

v

38 Gajah Tunggal Tbk GJTL

v

39 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF

v

v

40 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk INKP

v

v

41 Indosat Tbk ISAT

v

v

42 Medco Energi International Tbk MEDC

v

v

43 Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS

v

v

44 Holcim Indonesia Tbk SMCB

v

v

45 Sumalindo Lestari Jaya Tbk SULI

v

46 Apexindo Pratama Duta Tbk APEX

v

v

47 Central Proteinaprima Tbk CPRO

v

48 Mobile-8 Telecom Tbk. FREN

v

v

49 Humpuss Intermoda Transportasi Tbk HITS

v

50 Jaya Real Property Tbk JRPT

v

51 Matahari Putra Prima Tbk MPPA

v

52 Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN

v

53 Ramayana Lestari Sentosa Tbk RALS

v

54 SMART Tbk SMAR

v

v

55 Summarecon Agung Tbk SMRA

v

56 Tempo Scan Pacific Tbk TSPC

v

Sumber Bacaan:

Kurniawan,T,2008, “Volatilitas Saham Syariah (Analisis Atas Jakarta Islamic Index)”. Karim Review. Special Edition. January 2008

Harahap, Sofyan S, 2001, Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, Pustaka Quantum

PT.BEI,2008b, Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia, PT. Bursa Efek Indonesia, Jakarta

Iklim Berusaha di Indonesia

Investasi atau penanaman modal membutuhkan iklim berusaha yang sehat. Oleh karenanya, keberhasilan negara untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari komitmen dan kemampuan negara dalam merumuskan dan mengimplementasikan secara konsisten kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha.

Dalam konteks iklim berusaha ini, berbagai tantangan dan hambatan dalam berinvestasi masih dirasakan dunia usaha di Indonesia. Berdasarkan laporan Doing Business 2009 (Bank Dunia) peringkat Indonesia untuk indikator “kemudahan berusaha” (ease of doing business) menurun dua posisi dari posisi 127 pada tahun 2008 menjadi posisi 129 pada tahun 2009. Pada tahun yang sama rangking rata-rata untuk negara-negara di kawasan Asia Timur (tidak termasuk Indonesia) adalah 79.

Dalam Doing Business 2009, Indonesia merupakan salah satu diantara negara-negara yang termasuk dalam Pasar Berkembang di wilayah Asia Timur, bersama dengan China, Thailand, Filipina dan Vietnam. Walaupun peringkat Indonesia berada diatas Filipina (140), peringkat ini masih berada jauh dibawah China (83), Thailand (13), Malaysia (20), dan Vietnam (92). (Catatan: Indonesia diregionalisasi dalam Doing Business sebagai negara kawasan Asia Timur bersama-sama dengan Singapura, Hong Kong, Thailand, Malaysia, Mongolia, Taiwan, China, Brunei, Vietnam, Kamboja, Pilipina, Lao PDR dan Timor Leste).

Bank Dunia menggunakan 10 indikator dalam menilai kemudahan berusaha di berbagai negara di dunia, mulai dari pembukaan usaha, pelaksanaan kegiatan usaha dan penutupan usaha. Secara umum, dari ke 10 indikator tersebut, dibandingkan dengan rata-rata negara kawasan Asia Timur, Indonesia hanya lebih baik dalam hal prosedur dan biaya mendirikan bangunan, perlindungan terhadap investor dan prosedur serta biaya ekpor-impor. Delapan indikator lainnya berupa waktu dan biaya memulai usaha, perekrutan dan pemutusan hubungan kerja, pengurusan sertifikat kepemilikan properti, akses terhadap kredit lembaga keuangan, pembayaran pajak, perlindungan hukum terhadap perjanjian/kontrak dan penutupan usaha, terlihat posisi (rangking) Indonesia yang berada di bawah rata-rata.

Secara lebih terperinci, indikator-indikator Easy Doing Bussines dapat dilihat pada Tabel di bawah dengan penjelasan ringkas sebagai berikut:

a. Waktu dan Biaya Memulai Usaha

Untuk memulai usaha di Indonesia dibutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal. Untuk mendapatkan izin usaha dibutuhkan 11 prosedur, waktu 76 hari, biaya rata-rata 78 persen dari pendapatan per kapita dan minimum modal 74.2 persen dari pendapatan per kapita. Sementara itu, secara rata-rata untuk Asia Timur (perhitungan rata-rata dengan mengeluarkan Indonesia) hanya membutuhkan 10 prosedur, waktu 50 hari, biaya rata-rata 21 persen dari pendapatan per kapita dan minimum modal 60 persen dari pendapatan per kapita.

b. Waktu dan Biaya Pengurusan Mendirikan Bangunan

Dalam konteks mendirikan bangunan, Indonesia memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan rata-rata negara kawasan Asia Timur yang terlihat baik dari jumlah prosedur yang harus dilalui dan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusannya. Meskipun demikian dari segi biaya (persen dari pendapatan per kapita), di Indonesia relatif lebih mahal dibandingkan rata-rata negara kawasan Asia Timur.

c. Rigiditas Pasar Kerja

Berdasarkan indeks rigiditas pasar kerja, Indonesia memiliki angka yang jauh lebih tinggi (lebih kaku) dibandingkan rata-rata negara Asia Timur, yaitu 40 berbanding 25. Tingginya indeks rigiditas pasar kerja ini terutama disebabkan tingginya indeks kesulitan merekrut tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya, untuk rigiditas jam kerja, Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara-negara dikawasan Asia Timur.

Selain sulitnya prosedur dalam PHK, biaya untuk PHK di Indonesia juga jauh lebih tinggi, yaitu lebih dua kali lipat dari biaya rata-rata negara-negara di kawasan Asia Timur.

d. Pengurusan Sertifikat Kepemilikan Properti (Tanah dan Bangunan)

Dalam konteks pengurusan sertifikat kepemilikan properti ini, meskipun prosedur di Indonesia lebih banyak dibandingkan rata-rata, tetapi waktu yang dibutuhkan relatif lebih cepat, yaitu 39 hari dibandingkan dengan rata-rata negara kawasan Asia Timur yang selama 49 hari. Tetapi, tukar imbang terhadap waktu yang lebih cepat ini adalah biaya yang lebih mahal, dimana untuk Indonesia mencapai 10.7 persen dari nilai properti, sedangkan untuk rata-rata kawasan Asia Timur dan Pasifik hanya 3 persen.

e. Akses terhadap Kredit Lembaga Keuangan

Terkait dengan akses terhadap kredit lembaga keuangan, Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal peraturan-peraturan yang terkait dengan collateral dan kepailitan (legal rights index), namun untuk untuk tiga indicator lainnya yaitu “publik registry coverage” dan “private burau coverage” (yang dilihat dari persentase individu dan perusahaan yang tercakup kredit publik dan swasta terhadap total penduduk dewasa), serta sistem informasi perkreditan masih memiliki kelemahan.

f. Perlindungan Terhadap Investor

Indonesia memiliki tingkat perlindungan investor yang lebih baik dibandingkan negara-negara kawasan Asia Timur. Hal ini merupakan salah satu faktor kekuatan internal yang dapat menarik investasi ke Indonesia. Namun demikian, indeks disclosure untuk Indonesia masih berada di bawah rata-rata kawasan Asia Timur.

g. Perpajakan

Perpajakan di Indonesia kurang memberikan rangsangan dalam berinvestasi, terutama dalam hal jumlah pembayaran yang lebih dua kali lipat dibandingkan rata-rata negara kawasan Asia Timur. Selain itu, pajak laba di Indonesia juga relatif lebih mahal secara proporsional.

Meskipun demikian, dari sisi waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan pajak lebih pendek di Indonesia dibandingkan negara-negara kawasan Asia Timur. Demikian juga Indonesia memiliki pajak yang lebih murah jika dilihat dari pajak tenaga kerja, pajak lainnya dan tingkat pajak total terhadap laba dibandingkan rata-rata negara kawasan Asia Timur.

h. Prosedur dan Biaya Ekspor-Impor

Secara umum, Indonesia memiliki kondisi yang lebih baik terkait dengan prosedur dan biaya ekspor-impor ini. Untuk melakukan ekspor di Indonesia hanya butuh 5 jenis dokumen, dengan waktu pengurusan 21 hari dan biaya ekspor per kontainer hanya 704 US$. Sebaliknya untuk negara-negara di Kawasan Asia Timur, rata-rata dibutuhkan 7 dokumen dengan waktu pengurusan 22 hari dan biaya ekspor 868 US$ perkontainer.

Untuk melakukan impor, meskipun waktu pengurusan dokumennya sedikit lebih lama dari rata-rata negara kawasan Asia Timur, tetapi dokumen yang dibutuhkan lebih sedikit dan biaya impor per kontainer lebih murah.

i. Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian/Kontrak

Untuk mendapatkan klaim atas piutang di Indonesia dibutuhkan biaya lebih besar dari piutangnya. Oleh karenanya, perusahaan Indonesia lebih senang menggunakan jasa debt colector. Dibutuhkan 39 prosedur dan waktu rata-rata 570 hari dengan biaya 122.7 persen dari piutangnya apabila menyelesaikan perkara utang-piutang melalui peradilan di Indonesia. Sebaliknya, rata-rata untuk negara kawasan Asia Timur hanya membutuhkan 38 prosedur, dengan waktu yang dibutuhkan rata-rata 538 hari dan biaya hanya 41 persen dari piutangnya.

j. Penutupan Perusahaan

Untuk menutup perusahaan dan mendapatkan status pailit di Indonesia dibutuhkan waktu 5.5 tahun dengan biaya 18 persen dari aset tanah dan bangunan yang dimilikinya serta tingkat pengembalian (recovery rate) hanya 13.7 sen dari tiap 1 dollar pinjaman. Hal ini menyebabkan iklim investasi kurang menarik di Indonesia jika dibandingkan rata-rata negara kawasan Asia Timur lainnya, dimana waktu yang dibutuhkan hanya 3 tahun, dengan biaya 15 persen dari asset, dan tingkat pengembalian yang mencapai 35 sen dari tiap dolar pinjaman.

Indikator Easy Doing Bussines Indonesia 2009 dan Perbandingannya dengan Rata-Rata Negara Kawasan Asia Timur

INDIKATOR EASY DOING BUSSINES 2009

Indonesia

Rata-Rata Asia Timur

Waktu dan Biaya Memulai Usaha

Ranking

171

98

Prosedur (jumlah)

11

10

Waktu (hari)

76

50

Biaya (Persen dari pendapatan perkapita)

78

21

Minimum Modal (Persen dari pendapatan perkapita)

74.2

60

Izin Mendirikan Bangunan

Ranking

80

88

Prosedur (jumlah)

18

22

Waktu (hari)

176

229

Biaya (Persen dari pendapatan perkapita)

221.1

128

Perekrutan dan Pemutusan Hubungan Kerja

Ranking

157

76

Indeks Kesulitan Merekrut TK

61

23

Indeks Rigiditas Jam Kerja

0

26

Indeks Kesulitan PHK

60

25

Indeks Rigiditas Pasar Kerja

40

25

Biaya PHK (upah mingguan)

108

50

Pengurusan Sertifikat Kepemilikan Properti (Tanah dan Bangunan)

Ranking

107

78

Prosedur (jumlah)

6

5

Waktu (hari)

39

49

Biaya (Persen dari nilai properti)

10.7

3

Akses terhadap Kredit Lembaga Keuangan

Ranking

109

72

Legal Rights Index

3

6

Credit Information Index

4

3

Public registry coverage (Persen dari penduduk dewasa)

26.1

11

Private bureau coverage (Persen dari penduduk dewasa)

0

18

Perlindungan Investor

Ranking

53

76

Indeks Disclosure

9

6

Indeks Director Liability

5

5

Indeks Shareholder Suits

3

6

Indeks Perlindungan Investor

5.7

6

Pembayaran Pajak

Ranking

116

72

Pembayaran (jumlah)

51

22

Waktu (jam)

266

334

Pajak laba (Persen)

26.6

20.1

Pajak tenaga kerja (Persen)

10.6

14

Pajak lainnya (Persen)

0.1

4

Tingkat pajak total (Persen laba)

37.3

38

Ekspor-Impor

Ranking

37

62

Dokumen ekspor (jumlah)

5

7

Waktu ekspor (hari)

21

22

Biaya ekspor (US$ per container)

704

868

Dokumen impor (jumlah)

6

7

Waktu impor (hari)

27

22

Biaya impor (US$ per container)

660

943

Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian/Kontrak

Ranking

140

76

Prosedur (jumlah)

39

38

Waktu (hari)

570

538

Biaya (Persen dari hutang)

122.7

41

Penutupan Usaha

Ranking

139

88

Waktu (hari)

5.5

3

Biaya (Persen aset)

18

15

Recovery rate (sent dari dolar)

13.7

35

Sumber : Doing Business 2009 (data diolah)

Sekilas Daya Saing Global Indonesia

Daya saing suatu negara dapat diartikan sebagai kumpulan dari faktor-faktor kelembagaan, kebijakan dan faktor-faktor lainnya yang menentukan produktivitas negara. Tingkat produktivitas ini menentukan tingkat pengembalian hasil (rate of return) yang dapat diperoleh oleh suatu investasi dalam perekonomian.

Investasi yang diikuti dengan peningkatan daya saing, investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang pada gilirannya akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan-kegiatan produksi. Kegiatan produksi tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan proses tersebut pada akhirnya meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi karena diversifikasi kegiatannya.

Peningkatan nilai tambah perekonomian tersebut akan memberikan dampak positif pada besaran balas jasa terhadap faktor-faktor produksi, misalnya dalam bentuk sewa tanah, upah, bunga dan keuntungan akan meningkat karena adanya aktivitas penanaman modal. Selain itu, meningkatnya intensitas perekonomian akan membuka peluang kerja bagi perekonomian dan penduduk di daerah sekitar penanaman modal. Dengan demikian, secara langsung dan tidak langsung akan terwujud efek multiplier terhadap kegiatan ekonomi dan pendapatan penduduk di kawasan-kawasan sekitar dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Lingkaran ekonomi ini akan semakin besar dengan munculnya investasi pada potensi-potensi baru dalam membangun sektor industri lainnya.

World Economic Forum (WEF) telah memperingkat negara-negara di dunia berdasarkan indeks daya saing ini. Terdapat 12 pilar yang digunakan dalam indeks daya saing, yang dapat dikelompokkan lagi atas tiga kelompok utama yaitu kelompok persyaratan utama, kelompok pendorong efisiensi dan kelompok faktor kecanggihan dan inovasi.

Kelompok persyaratan utama terdiri dari empat pilar yang menjadi penggerak utama perekonomian, yaitu institusi, infrastruktur, stabilitas ekonomi serta pendidikan dan kesehatan dasar. Kelompok pendorong efisiensi terdiri dari enam pilar yang menjadi penggerak efisiensi perekonomian yaitu pelatihan dan pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, kecanggihan pasar keuangan, kesiapan teknologi, dan ukuran pasar. Selanjutnya, kelompok faktor kecanggihan dan inovasi terdiri dari dua pilar yang menjadi penggerak inovasi dalam perekonomian yaitu kecanggihan bisnis dan inovasi.

Berdasarkan indeks daya saing global ini, dapat dikemukakan bahwa Indonesia memiliki daya saing global yang relatif baik, yaitu berada pada peringkat 55 dari 134 negara-negara di dunia yang dinilai. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara di Kawasan Asia Timur, Indonesia berada pada posisi yang sedikit lebih rendah. Secara rata-rata, peringkat daya saing negara-negara Kawasan Asia Timur adalah 53. Selain itu, jika dilihat perkembangan rangking daya saing ini, terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir terlihat adanya penurunan rangking daya saing Indonesia. Pada tahun 2006 rangking daya saing Indonesia adalah 50 dari 125 negara menjadi rangking 54 dari 131 negara pada tahun 2007 dan 55 dari 134 negara pada tahun 2008.

Dari 13 negara kawasan Asia Timur, Indonesia berada pada posisi keenam terendah dan hanya lebih tinggi dari Timor Leste (peringkat 129), Kamboja (peringkat 109), Mongolia (peringkat 100), Philipina (71) dan Vietnam (peringkat 70). Sebaliknya Indonesia berada di bawah daya saing Singapura (5), Hong Kong (11), Taiwan (17), Malaysia (21), Thailand (34) dan Brunei (39).

Secara terperinci, untuk ketiga kelompok pilar daya saing tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Persyaratan Utama

Indonesia memiliki kelemahan yang mendasar terkait dengan pilar persyaratan utama dalam menggerakan perekonomian ini. Secara total, peringkat Indonesia untuk persyaratan utama ini berada pada posisi 76 dari 134 negara.

Selanjutnya, jika dilihat dari keempat pilar dari persyaratan utama ini, terlihat bahwa secara keseluruhan peringkat Indonesia selalu berada di bawah rata-rata capaian negara-negara kawasan Asia Timur. Dengan kata lain, faktor kelembagaan, infrastruktur, stabilitas ekonomi dan kondisi pendidikan serta kesehatan dasar penduduk yang secara umum belum optimal dalam menggerakkan perekonomian nasional.

b. Pendorong Efisiensi

Secara umum, Indonesia telah memiliki pilar-pilar yang relatif kokoh dalam mendorong peningkatan efisiensi perekonomian. Ini terutama terlihat dari relatif baiknya efisiensi pasar barang, kecanggihan pasar keuangan serta ukuran pasar dibandingkan negara-negara kawasan Asia Timur. Namun demikian, terkait dengan pilar pendorong efisiensi ini, terdapat kelemahan utama Indonesia yaitu dalam konteks pelatihan dan pendidikan tinggi, masih rendahnya efisiensi pasar tenaga kerja serta belum siapnya teknologi yang mampu memicu efisiensi perekonomian.

c. Faktor Kecanggihan dan Inovasi

Secara umum, Indonesia memiliki keunggulan dalam hal kecanggihan bisnis dan inovasi yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam perekonomian global. Hal ini terlihat dari relatif tingginya posisi Indonesia untuk kedua pilar yang menjadi penggerak inovasi dalam perekonomian, dibandingkan rata-rata posisi yang dicapai oleh negara-negara kawasan Asia Timur.

Daya Saing Global Indonesia dan Negara-Negara Kawasan Asia Timur, 2008 – 2009

PILAR DAYA SAING

Peringkat Indonesia

Peringkat Rata-Rata Kawasan Asia Timur

DAYA SAING GLOBAL

55

53

Persyaratan utama

76

56

Institusi

68

63

Infrastruktur

86

59

Stabilitas Ekonomi

72

39

Pendidikan dan Kesehatan Dasar

87

63

Pendorong Efisiensi

49

58

Pelatihan dan Pendidikan Tinggi

71

64

Efisiensi Pasar Barang

37

59

Efisiensi Pasar TK

43

39

Kecanggihan Pasar keuangan

57

70

Kesiapan teknologi

88

63

Ukuran Pasar

17

56

Faktor Kecanggihan dan inovasi

45

61

Kecanggihan Bisnis

39

63

Inovasi

47

60

Sumber: The Global Competitiveness Report 2008-2009 (data diolah)

Ketimpangan Gender dlm Pembangunan SDM di Prop.Jambi*

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kondisi dan karakteristik ketimpangan gender dalam pembangunan sumberdaya manusia di Propinsi Jambi (2) menganalisis faktor penyebab ketimpangan gender dalam pembangunan sumberdaya manusia di Propinsi Jambi,

Lingkup wilayah analisis adalah Propinsi Jambi dengan periode analisis Tahun 1999-2002. Data penelitian utama bersumber dari “Indonesia Human Development Report” Tahun 2001 dan 2004. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menganalisis kondisi dan karakteristik ketimpangan gender dalam pembangunan sumberdaya manusia di Propinsi Jambi. Fokus analisis dalam hal ini adalah kondisi dan perkembangan IPM, IPG, dan IKG selama periode tahun 1999-2002, dengan membandingkan antara Propinsi Jambi dengan propinsi lainnya di Indonesia serta membandingkan antara kabupaten/kota dalam Propinsi Jambi (khusus tahun 2002). Untuk menganalisis faktor penyebab ketimpangan gender juga akan dianalisis secara deskriptif dengan melihat perkembangan komponen-komponen penyusun IPM, IPG dan IKG selama periode tahun 1999-2002, dengan membandingkan antara Propinsi Jambi dengan propinsi lainnya di Indonesia, membandingkan antara kabupaten/kota dalam Propinsi Jambi, serta membandingkan antara kabupaten/kota di Propinsi Jambi (khusus tahun 2002). Penggunaan analisis statistik sederhana (seperti koefisien variasi) akan dimanfaatkan dalam menganalisis komponen-komponen penyebab ketimpangan gender dalam pembangunan sumberdaya manusia ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pembangunan sumberdaya manusia di Propinsi Jambi sudah relatif baik dibandingkan propinsi-propinsi lainnya di Indonesia. Pada Tahun 2002 nilai IPM Propinsi Jambi adalah sebesar 67,1 dan termasuk dalam kategori menengah tinggi (meskipun masih berada pada lapisan bawah dalam kategori ini). Selanjutnya jika dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia, posisi Propinsi Jambi relatif baik yaitu berada pada posisi kesepuluh dari tiga puluh propinsi di Indonesia. Pada kategori menengah tinggi ini pencapaian pembangunan sumberdaya manusia di Propinsi Jambi masih lebih tinggi dibandingkan Propinsi Banten, Maluku, Jawa Tengah, Bengkulu, Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Selatan. Namun demikian, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Propinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, DI. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bali.

Perkembangan selama tahun 1999-2002 menunjukkan hampir seluruh propinsi di Indonesia telah menunjukkan peningkatan nilai IPM (kecuali Nusa Tenggara Timur dan Maluku). Untuk Propinsi Jambi, pada periode tersebut, terjadi peningkatan sebesar 1,7 poin (0,57 poin pertahun), dari 65,4 menjadi 67,1. Dari pengukuran “shortfall value” terjadi peningkatan 1,73 persen pertahun dibandingkan kondisi optimum (nilai IPM 100). Fakta yang menggembirakan juga, ternyata peningkatan “shortfall value” Propinsi Jambi relatif lebih tinggi dibandingkan peningkatan pada tingkat nasional, yang sebesar 1,60 persen pertahun. Beberapa propinsi yang juga mengalami peningkatan relatif tinggi ini adalah Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, DI. Yogyakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bali dan Sumatera Barat.

Peningkatan nilai IPM yang cukup pesat ini menyebabkan peringkat Propinsi Jambi kembali mengalami peningkatan. Jika sebelumnya (pada Tahun 1999) berada pada peringkat 11, maka pada Tahun 2002 menempati peringkat 10 dari tiga puluh propinsi yang ada.

Namun demikian, jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota di Propinsi Jambi, kondisi ini ternyata tidak menyebar secara merata. Terdapat daerah dengan kualitas sumberdaya manusia yang masih sangat rendah, tetapi juga terdapat daerah dengan kualitas sumberdaya manusia yang sudah relatif tinggi.

Selain itu, jika dibedakan antara laki-laki dan perempuan melalui pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG), kondisi Propinsi Jambi ternyata belum menunjukkan keadaan yang memuaskan. Pada tahun 2002 nilai IPGnya adalah sebesar 53,3 persen. Nilai ini termasuk kategori rendah terutama jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia, yaitu berada pada posisi ke 27 dari 30 propinsi (hanya lebih tinggi dibandingkan Propinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Barat dan Bangka Belitung). IPG Propinsi Jambi bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun 1999 yang sebesar 54,6 dengan posisi ke 18 dari 26 propinsi.

Selain rendahnya pencapaian IPG, jika dibandingkan dengan pencapaian IPM, nilai gap Propinsi Jambi juga relatif tinggi. Pada tahun 1999 angkanya sebesar 10,8 persen dan berada pada peringkat ke 21 gap tertinggi dari 26 propinsi yang ada. Selanjutnya, sejalan dengan penurunan nilai IPG, pada tahun 2002, nilai gap Propinsi Jambi juga mengalami peningkatan menjadi 13.8 Dari sisi peringkat, pada tahun ini berada pada peringkat ke 28 gap tertinggi dari 30 propinsi yang ada. Posisi ini hanya berada di atas Propinsi Kalimantan Timur dan Bangka Belitung.

Berdasarkan komponen-komponen pembentuknya dapat dikemukakan bahwa faktor utama penyebab rendahnya IPG Propinsi Jambi adalah rendahnya kontribusi perempuan terhadap total pendapatan. Pada tahun 1999, kontribusi wanita terhadap pendapatan hanya 24,9 persen dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 75,1 persen. Dari sisi nilai indeks komponen ini, Propinsi Jambi berada pada peringkat ke 22 terendah dari 26 propinsi yang ada. Pada tahun 2002, kontribusi perempuan bahkan mengalami penurunan menjadi 21,9 persen, sedangkan laki-laki mengalami peningkatan menjadi 78,1 persen. Hal ini menyebabkan turunnya indeks komponen ini serta peringkat Propinsi Jambi menjadi peringkat ke 28 dari 30 propinsi (lihat lampiran 8 sampai 11)

Sebagaimana halnya dengan nilai IPM, juga terlihat adanya variasi kondisi pencapaian IPG antar daerah yang cukup tinggi. Kabupaten Muaro Jambi dengan IPG tertinggi telah mampu mencapai posisi ke 149 tertinggi dari 341 kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini berarti sudah berada pada posisi separuh kabupaten/kota di Indonesia dengan IPG tinggi. Sebaliknya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nilai IPG terendah hanya mampu berada pada posisi ke 322. Dengan kata lain, hanya terdapat 19 kabupaten/kota lainnya di Indonesia dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Fakta variasi yang tinggi dalam pencapaian pembangunan gender antar daerah di Propinsi Jambi ini juga terlihat nyata jika dilihat dalam konteks gap IPM-IPG. Terdapat daerah (Kabupaten Muaro Jambi) dengan gap yang hanya 9,2 persen, tetapi juga terdapat daerah (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) dengan gap yang mencapai 22,1 persen, atau lebih satu setengah kali dibandingkan gap rata-rata Propinsi Jambi. Variasi gap yang tinggi menunjukkan belum adanya kesamaan persepsi antar daerah di Propinsi Jambi dalam memahami dan memaknai pelaksanaan pembangunan berwawasan gender

Dalam konteks IKG, pada tahun 1999 nilai IKG Propinsi Jambi adalah sebesar 46,8 persen dan tetap bertahan pada angka yang sama pada tahun 2002. Nilai ini relatif rendah terutama jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Pada tahun 1999 berada pada peringkat ke 17 dan pada tahun 2002 mengalami penurunan menjadi peringkat ke 21. (lihat lampiran 12)

Fakta ini memberikan arti bahwa proses marginalisasi perempuan di Propinsi Jambi ternyata tidak hanya terlihat dari sisi pembangunan sumberdaya manusia perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (yang tercermin dari nilai IPG), tetapi juga dari sisi kesempatan perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, politik dan pengambilan keputusan (yang tercermin dari nilai IKG).

Pada penelitian ini disarankan kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam peningkatan pengarus-utamaan gender dalam masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan maupun pembinaan kelembagaan masyarakat peduli gender.

* Ringkasan Penelitian: Junaidi, Hardiani, Tona Aurora Lubis, 2005

 


Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Kerangka Perlindungan TK dan Perluasan Kes.Kerja

Oleh : Junaidi

I. PENDAHULUAN

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 hingga 1998 diakui telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang cukup signifikan. Selama tahun 2000-2007, perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan kisaran antara 4 – 5 persen pertahun, yang terutama disebabkan menguatnya peran investasi dan ekspor. Indikator-indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Inflasi rata-rata tahunan mengalami penurunan dari 9,35 persen pada tahun 2000 menjadi 6,59 persen pada tahun 2007. Suku bunga SBI (1 bulan) mengalami penurunan dari 14,5 persen pada tahun 2000 menjadi 8,00 persen pada tahun 2007. Demikian juga jika diamati dari nilai tukar rata-rata tahunan mata uang rupiah terhadap dollar, dimana pada periode krisis (1998) sebesar 10.210 telah menjadi 9.140 pada tahun 2007 (Laporan Tahunan Bank Indonesia, berbagai tahun)

Namun demikian, dalam konteks ketenagakerjaan, berbagai perbaikan pada indikator makroekonomi tersebut ternyata belum memberikan dampak yang menggembirakan terhadap penciptaan kesempatan kerja. Hal ini terlihat dari kenyataan meningkatnya angka pengangguran baik secara absolut maupun relatif. Pada tahun 2000 tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,08 persen menjadi 9,67 persen pada tahun 2003 dan 9,75 persen pada tahun 2007. Secara absolut, pengangguran terbuka bertambah sebanyak 4,74 juta dari 5,81 juta pada tahun 2000 menjadi 9,53 juta pada tahun 2003 dan 10,55 juta pada tahun 2007. (Statistik Indonesia berbagai tahun, Badan Pusat Statistika).

Pasar kerja di Indonesia – sebagaimana karakteristik umumnya negara sedang berkembang – bersifat dualistik. Lapangan kerja sektor modern (formal) dengan jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit dan sektor tradisional (informal) dengan jumlah tenaga kerja yang besar, berjalan secara bersamaan dalam perekonomian. Sektor modern memiliki upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik dibandingkan sektor tradisional. Selain itu, pekerja sektor modern memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan akses terhadap pelatihan sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, pekerja di sektor tradisional melakukan kegiatan yang rendah tingkat produktivitasnya dengan upah rendah. Kesenjangan produktivitas-upah antara sektor modern dan sektor tradisional juga mencerminkan perbedaan tingkat pendidikan. Pekerja sektor modern berpendidikan lebih tinggi dibandingkan pekerja sektor tradisional.

Oleh karenanya, persoalan ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya terkait dengan upaya perluasan kesempatan kerja, tetapi juga mencakup upaya memfasilitasi perpindahan ’surplus tenaga kerja’ keluar dari sektor informal ke sektor modern yang lebih produktif dan memberikan upah yang lebih tinggi. Perpindahan surplus tenaga kerja dari sektor informal ini selain bertujuan meningkatkan hak-hak tenaga kerja juga menjadi tujuan utama dari siklus pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara selaras, maka dalam konteks kebijakan tenaga kerja di Indonesia, perlu dijalin keseimbangan yang tepat antara perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Tulisan ini menganalisis kebijakan tenaga kerja di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Diawali dengan pembahasan mengenai trade-off antara perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Dilanjutkan dengan analisis mengenai kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia khususnya UU No. 13 Tahun 2003. Selanjutnya, pada bagian akhir adalah rekomendasi dalam penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada keseimbangan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

II.    TRADE-OFF ANTARA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Perlunya kebijakan perlindungan tenaga kerja didasarkan pada kenyataan bahwa setiap pekerja menghadapi berbagai risiko, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Risiko-risiko tersebut berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Beberapa risiko pasar kerja (labor market risks) yang utama adalah:

  1. Risiko kehilangan pekerjaan (unemployment risks): Kehilangan pekerjaan dapat terjadi baik karena faktor kinerja individu, kinerja perusahaan maupun karena faktor ekonomi makro. Kehilangan pekerjaan akan berdampak secara langsung pada penurunan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
  2. Risiko kesehatan (health risks): Risiko kesehatan yang berdampak pada penurunan/kehilangan sumber pendapatan dari seorang pekerja dapat terjadi baik pada saat sedang bekerja maupun di luar pekerjaan.
  3. Risiko penurunan upah riil (declining wage risks): Penurunan upah riil adalah penurunan daya beli, sehingga secara langsung menurunkan tingkat kesej ahteraan pekerja dan keluarganya. Penurunan upah riil dapat terjadi karena pemotongan tingkat upah atau karena laju inflasi yang lebih tinggi dari kenaikan upah nominal.
  4. Risiko usia lanjut (old-age risks): Dampak menjadi tua bagi seorang pekerja adalah menurunnya tingkat produktivitas, dan kehilangan pekerjaan ketika kondisi fisik sebagai akibat faktor usia tidak memungkinkan lagi bagi pekerja tersebut untuk bekerja. Ini berarti bahwa semakin tua seorang pekerja akan menyebabkan risiko menurunnya/kehilangan pendapatan mereka.

Risiko-risiko tersebut dapat bersifat individual pekerja ataupun melibatkan banyak pekerja. Munculnya risiko-risiko tersebut dapat berkaitan dengan kondisi individu, kondisi mikro perusahaan ataupun kondisi perekonomian secara makro yang tidak menguntungkan. Oleh karenanya, tujuan dari kebijakan perlindungan tenaga kerja adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari berbagai risiko pasar kerja terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Secara garis besar, kebijakan perlindungan pekerja dapat dikelompokkan ke dalam pengaturan hubungan pekerjaan (employment relations) dan penyediaan jaminan sosial (social security).Kebijakan hubungan pekerjaan atau hubungan industrial umumnya mencakup pengaturan dan syarat- syarat hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, mulai dari rekrutmen, interaksi selama masa kerja, sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Bentuk-bentuk jaminan sosial umumnya terdiri dari tabungan wajib hari tua (provident fund), asuransi kesehatan (health insurance), asuransi kematian (life insurance), kompensasi atau asuransi kecelakaan kerja (work accident insurance), pesangon untuk pemutusan hubungan kerja atau asuransi pengangguran (unemployment insurance), dan lain-lain.

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat kebijakan perlindungan tenaga kerja baik dari sisi pengaturan hubungan kerja maupun penyediaan jaminan sosial, ditanggung sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemberi kerja. Oleh karenanya, dilihat dari sudut pandang pemberi kerja penerapan kebijakan ini menambah terhadap total biaya tenaga kerja (labor costs).

Sebagai akibat dari hal ini, apabila kebijakan pelindungan pekerja terlalu berlebihan maka dapat timbul dampak negatif yang tidak diinginkan. Dari sudut pandang pemberi kerja, meningkatnya total biaya tenaga kerja yang terlalu besar dapat menjadi hambatan (disincentive) terhadap penciptaan kesempatan kerja. Sebaliknya bagi pekerja, kebijakan pelindungan pekerja yang terlalu berlebihan dapat menjadi hambatan untuk bekerja. Bagi perekonomian secara makro, hal ini dapat menciptakan kekakuan (inflexibility) dalam pasar kerja.

Berbagai fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan tenaga kerja yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kesempatan kerja (Suharyadi,2003). Di negara-negara Eropa Barat, penerapan kebijakan pemberian tunjangan pengangguran yang relatif tinggi (generous) telah berdampak pada tingginya tingkat pengangguran. Di Bangladesh, kebijakan yang melarang pekerja anak di bawah usia 15 tahun, berdampak pada pemecatan pekerja anak secara besar-besaran yang justru menyebabkan anak-anak ini terpaksa menjadi anak-anak jalanan dan berubah profesi menjadi pengemis atau pekerja seks komersial. Demikian juga, larangan bagi pemberi kerja untuk merekrut pekerja yang bukan anggota serikat pekerja di sektor pelabuhan di Australia menyebabkan pasar kerja di sektor ini menjadi bersifat monopsonistik sehingga efisiensi sektor secara keseluruhan menjadi rendah. Studi pada skala makro pada 48 negara juga menunjukkan fakta adanya hubungan negatif antara banyaknya kebijakan perlindungan tenaga kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja dan kenaikan upah riil.

Oleh karena itu, pembuatan kebijakan perlindungan pekerja perlu didasarkan pada kebutuhan riil pekerja terhadap perlindungan, dengan memperhitungkan seberapa besar dan siapa yang akan menanggung biaya kebijakan yang dibuat, dan memperhatikan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Di samping itu, perlu pula diperhatikan agar kebijakan perlindungan pekerja yang dibuat tidak memperbesar diskriminasi antara pekerja yang terlindungi (pekerja sektor formal) dan pekerja yang tidak terlindungi (pekerja sektor informal) oleh kebijakan tersebut.

III. ANALISIS KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA (UU No. 13 Tahun 2003)

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat empat kebijakan pokok yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yaitu kebijakan upah minimum, ketentuan PHK dan pembayaran uang pesangon, ketentuan yang berkaitan hubungan kerja dan ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja.

Upah Minimum

Pengaturan mengenai upah minimum dijelaskan pada pasal 88 – 90. Dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu komponen/kebijakan pengupahan adalah upah minimum (pasal 88). Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (pasal 88). Upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota serta berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (pasal 89). Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum tersebut dapat dilakukan penangguhan (pasal 90).

Jika diterapkan secara proporsional, kebijakan upah minimum bermanfaat dalam melindungi kelompok kerja marjinal yang tidak terorganisasi di sektor modern. Namun demikian, kenaikan upah minimum yang tinggi dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah di Indonesia belakangan ini telah berdampak pada turunnya keunggulan komparatif industri-industri padat karya, yang pada gilirannya menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja akibat berkurangnya aktivitas produksi.

Kenaikan upah minimum yang terlalu cepat ini selain berdampak negatif terhadap prospek pekerja memperoleh pekerjaan di sektor formal, juga menyebabkan tingkat pengangguran terbuka menjadi lebih tinggi, terutama di kalangan angkatan kerja usia muda. Studi SMERU (2002) tentang upah minimum menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum selama periode 1990 hingga 1999 tidak mengurangi kesempatan kerja bagi pekerja laki- laki dewasa, pekerja berpendidikan tinggi atau para profesional. Sebaliknya, kenaikan upah minimum tersebut telah mengurangi kesempatan kerja bagi pekerja perempuan, pekerja usia muda dan pekerja kurang terdidik (yaitu mereka yang berpendidikan dasar atau lebih rendah). Studi SMERU menunjukkan bahwa secara rata–rata, kenaikan upah minimum riil sebesar 20%, sebagaimana terjadi di beberapa daerah pada tahun 2002, menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan sektor formal di daerah perkotaan sebesar 2%, lapangan pekerjaan bagi pekerja perempuan dan pekerja usia muda berkurang masing-masing sebesar 6%, dan bagi pekerja kurang terdidik sebesar 4%. Kenaikan upah minimum memberikan dampak yang lebih besar terhadap lapangan pekerjaan bagi kelompok pekerja marjinal karena upah minimum telah mendekati tingkat upah rata-rata kelompok tersebut di pasar kerja.

Kenaikan upah minimum yang tinggi akhir- akhir ini di seluruh Indonesia disebabkan oleh sejumlah kelemahan dalam proses penetapan upah minimum diantaranya, ketergantungan yang besar terhadap indeks kebutuhan hidup minimum atau KHM, penetapan indeks secara kurang hati- hati sej ak diberlakukannya otonomi daerah, tidak adanya pedoman mengenai bagaimana menggunakan kriteria lain dalam penetapan upah minimum, dan rendahnya partisipasi para stakeholder utamanya dalam proses penetapan upah. Proses penetapan upah minimum menjadi semakin rumit sejak penyerahan kewenangan penetapan upah minimum kepada pemerintah daerah di era otonomi.

PHK dan Pembayaran Uang Pesangon

Pengaturan mengenai PHK dan pembayaran uang pesangon dijelaskan pada Bab XII pada pasal 150 – 172. PHK hanya dapat dilakukan perusahaan atas perundingan dengan serikat pekerja (pasal 151), dan jika dari perundingan tersebut tidak mendapatkan persetujuan maka permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang mendasarinya (pasal 152). Selanjutnya dalam pasal 153-155 dijelaskan alasan-alasan yang diperbolehkannya PHK dan alasan-alasan tidak diperbolehkannya PHK.

Aturan PHK yang diberlakukan pada UU ini telah mempersulit dan menimbulkan biaya tinggi bagi perusahaan untuk memberhentikan pekerja karena setiap kasus pengurangan pekerja wajib diajukan kepada pemerintah agar dikeluarkan izinnya. Tidak terdapat kewenangan manajemen dalam memutuskan penerimaan dan pemecatan karyawan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan hendaknya memberikan kewenangan kepada manajemen dalam memutuskan penerimaan dan pemecatan karyawan, tergantung pada pelaksanaan kontrak, negosiasi bipartit terhadap keadaan yang menyebabkan terjadinya PHK yang tidak adil, dan kerangka hukum yang memungkinkan pekerja dan serikat pekerja naik banding ke lembaga penyelesaian perselisihan industrial. Sekalipun dalam UU Ketenagakerjaan keputusan dilakukannya PHK harus didasarkan pada alasan yang jelas, persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan PHK tidak diwajibkan oleh standar ketenagakerjaan internasional dan tidak diatur oleh sebagian besar undang- undang ketenagakerjaan modern. Persetujuan terlebih dahulu hendaknya hanya diwajibkan oleh UU untuk kategori kelompok pekerja tertentu yang rawan pemecatan seperti misalnya pengurus serikat pekerja.

Jika terjadi PHK perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima (pasal 156). Dalam pasal tersebut juga dirincikan besarnya uang pesangon/penghargaan tersebut.

Pada pasal 158 dinyatakan bahwa pengusaha tidak wajib pemberi kerja membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja kepada pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela atau dipecat karena pelanggaran berat (misalnya, pencurian atau melakukan kekerasan di tempat kerja). Namun, pengusaha diwajibkan membayar “uang pisah” kepada pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela atau dipecat karena pelanggaran berat, yang besarannya ditetapkan melalui proses perundingan bersama.

Terkait dengan aturan mengenai uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, Widianto (2006) mengemukakan UU ini telah menaikkan tingkat uang pesangon sebesar antara 19% sampai 63% bagi pekerja yang masa kerjanya mencapai lima tahun atau lebih. Tingkat uang pesangon yang baru tersebut termasuk tertinggi di kawasan Asia, khususnya untuk pesangon yang diberikan kepada pekerja yang terkena PHK karena pengurangan karyawan .

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan ketentuan pesangon ini:

  1. Biaya pesangon meningkat pesat dari waktu ke waktu, baik terkait dengan peningkatan besaran uang pesangon maupun melalui kenaikan upah minimum yang tinggi. Peningkatan besarnya uang pesangon meningkatkan insentif bagi pekerja untuk menjadikan dirinya dipecat dengan melakukan pelanggaran ringan pada setiap waktu tertentu.
  2. Diberlakukannya uang pesangon yang tinggi dapat dianggap sebagai pajak di bidang ketenagakerjaan. Karena pemberi kerja harus membayar uang pesangon secara lump sum pada saat pekerja dikeluarkan atau saat terjadi pengurangan karyawan, maka uang pesangon dapat dianggap sebagai pajak atas pemecatan dan penerimaan karyawan baru, yang dapat mengurangi lapangan pekerjaan di sektor modern dalam jangka panjang.
  3. Uang pesangon berkaitan langsung dengan masa kerja pekerja di perusahaan. Hal ini menciptakan distorsi dalam pasar kerja. Misalnya, perusahaan akan cenderung mempertahankan para pekerja yang lebih tua usianya, walaupun mereka kurang produktif dibandingkan yang jauh lebih muda karena biaya yang harus dikeluarkan untuk memecat pekerja yang lebih tua lebih mahal. Dengan cara demikian, struktur uang pesangon saat ini berpotensi menghambat bagi penempatan pekerja usia muda sebagai pekerja.
  4. Mengaitkan uang pesangon dengan masa kerja juga mengurangi insentif pemberi kerja untuk berinvestasi dalam SDM (human capital) terutama jika keahlian yang diperlukan merupakan keahlian khusus. Alasannya adalah bahwa pembayaran uang pesangon mendorong pekerja tersebut untuk berganti pekerjaan dan ini akan merupakan biaya besar bagi perusahaan sehingga dalam jangka panjang perusahaan kehilangan insentif untuk berinvestasi bagi pekerjanya.
  5. Besarnya uang pesangon mendorong timbulnya perselisihan industrial karena kebanyakan perusahaan tidak menyiapkan diri untuk melakukan pembayaran uang pesangon, sehingga pekerja mempunyai inisiatif untuk menunggu dipecat daripada mengundurkan diri secara sukarela walaupun pekerja sudah tidak produktif lagi.

Hubungan Kerja

Dalam pasal 56 dinyatakan perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Selanjutnya, pada pasal 59 dinyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Undang-undang ini juga mengatur berbagai persyaratan penggunaan tenaga kerja dan pemborongan produk dari luar perusahaan. Penggunaan pekerja kontrak, pemborongan pekerjaan produksi dan jasa pada pihak luar (outsourcing), dan perekrutan tenaga kerja melalui agen penempatan tenaga kerja dibatasi hanya untuk beberapa jenis pekerjaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Pemborongan pekerjaan produksi dan jasa pada pihak luar hanya diperbolehkan bagi pekerjaan yang bukan pekerjaan utama dari perusahaan. Selanjutnya dalam konteks ini hubungan kerja yang terjadi adalah antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; (pasal 64 – 66)

Tujuan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kerja di tingkat perusahaan bagi pekerja di sektor modern. Meskipun demikian, bila ketentuan-ketentuan UU tersebut diimplementasikan secara kaku, ketentuan-ketentuan tersebut akan menghambat sebagian angkatan kerja untuk memperoleh kesempatan kerja di sektor modern. Selain itu, pekerja kontrak memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk cuti libur yang dibayar, cuti sakit, tidak termasuk dalam program pensiun, dan kurang memperoleh akses untuk pelatihan. Meskipun, pekerja kontrak biasanya terus memperoleh pekerjaan dan pada akhirnya menjadi pekerja tetap, tetapi hal ini jarang terjadi pada pekerja berpendidikan rendah.

Dalam kaitannya dengan lembaga outsourcing, lebih jauh Nugroho (2004), mengemukakan bahwa lembaga outsourcing akan mengaburkan hubungan industrial. Terutama adanya ketidakjelasan status antara lembaga penyalur dengan perusahaan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial. Posisi tawar buruh akan menjadi semakin lemah, sedangkan di pihak lain posisi perusahaan dan lembaga penyalur/outsourcing akan semakin kuat. Ini akan menciptakan hubungan yang subordinatif terhadap pekerja

Waktu Kerja

Terkait dengan waktu kerja, pada pasal 76 dinyatakan adanya larangan mempekerjakan pekerja perempuan di bawah 18 tahun dan pekerja perempuan hamil pada malam hari (Pukul 23.00 7.00). Selanjutnya pada pasal 77 dinyatakan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan ketentuan waktu kerja 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja berkewajiban membayar upah lembur, tetapi harus memenuhi syarat : a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu (pasal 78).

Aturan mengenai waktu kerja ini, secara eksplisit memberikan keterbatasan perusahaan untuk mempekerjakan pekerja sesuai dengan kebutuhan produksi. Meskipun, misalnya karena kekurangan bahan baku, perusahaan hanya membutuhkan masing-masing pekerja untuk bekerja kurang dari 40 jam seminggu, tetapi perusahaan harus tetap mempekerjakan pekerja dalam batas jam kerja tersebut. Demikian juga misalnya, karena peningkatan permintaan yang mengharuskan perusahaan meningkatkan produksi, perusahaan dibatasi dengan aturan tidak boleh mempekerjakan pekerja lembur lebih dari 3 jam perharinya.

IV. REKOMENDASI

Dari kajian mengenai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tulisan ini merekomendasikan beberapa poin rekomendasi dalam rangka menyeimbangkan antara tujuan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, sebagai berikut:

  1. Substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rekruitmen, PHK, upah minimum, perlindungan kerja dan waktu kerja, dengan tetap memperhatikan jaminan keberadaan upah dan perlindungan kerja yang layak, serta struktur pasar kerja di Indonesia, perlu ditinjau ulang dalam konteks keseimbangan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Terkait dengan struktur pasar kerja di Indonesia, yang harus diperhatikan adalah karakteristik pasar kerja yang surplus tenaga kerja, lapangan kerja sektor informal yang sangat besar, banyaknya pekerja berada dalam kondisi setengah menganggur, rendahnya kualitas tenaga kerja. Data tahun 2005 menunjukkan 70,06 persen tenaga kerja berada pada sektor informal, 31,22 persen yang bekerja berada dalam kondisi setengah menganggur, 60,0 persen berpendidikan SD. Hal ini menunjukkan besarnya proporsi pekerja kelompok marjinal, yang berdasarkan pengalaman negara-negara dalam penerapan pasar kerja fleksibel merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak degradasi pasar kerja fleksibel.
  2. UU NO. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang telah dikeluarkan pemerintah pada dasarnya telah mengacu pada kebijakan perlindungan tenaga kerja yang lebih komprehensif. Namun demikian, implementasi UU tersebut belum berlaku efektif dalam menjamin pemerataan jaminan sosial.
  3. PP No. 31 Tahun 2006 Tentang sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu segera diefektifkan dalam kerangka meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan-pelatihan kerja. Sebagai dampak era otonomi daerah, Departemen Tenaga Kerja sebagai instansi yang memiliki kewenangan utama dalam pelatihan tenaga kerja ini telah kehilangan kendali dalam mengarahkan kebijakan pelatihan-pelatihan tenaga kerja di daerah. Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu pusat pelatihan, di banyak daerah pada saat ini berada dalam kondisi “mati suri”.
  4. Perlunya peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi dialog, komunikasi, dan negosiasi untuk mendorong hubungan yang baik antara pengusaha dengan pekerja seperti.
  5. Perlunya meningkatkan aksesibilitas pencari kerja pada informasi pasar kerja. PP No. 15 Tahun 2007 telah mengatur tentang tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Namun demikian, dalam PP tersebut belum terlihat secara tegas upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pencari kerja.
  6. Perlunya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparat yang terkait dengan proses pengawasan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparat dalam pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek-praktek penyelewengan peraturan-peraturan yang dapat merugikan buruh. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial diperlukan dalam rangka meningkatkan kepastian hubungan industrial dan dapat menekan biaya tinggi yang selama ini dialami baik oleh pengusaha maupun pekerja.

Bahan Bacaan

Anonim. 2003.
Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Anonim. 2004. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Anonim. 2004. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Anonim. 2004. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Anonim. 2005. Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2005 Tentang Lembaga Produktivitas Nasional

Anonim. 2006. Peraturan Pemerintah No. 31/ 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Anonim. 2007. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.

Heckman, James J. & Carmen Pages, “The Cost of Job Security Regulation: Evidence from Latin America Labour Market.” NBER Working Paper No. 7773, June 2000.

Jepsen, M. and Klammer, U. (2004) .Editorial., TRANSFER . European Review of Labour and Research. Vol.10 No.2, pp.157~159.

Lindenthal, Roland. 2005. “Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pasar Tenaga Kerja di Indonesia: Beberapa Isu dan Pilihan“, UNSFIR, Discussion Paper Series no. 05/5-IND

Nugroho, Y, Menyoal Kebijakan Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja,
(working paper) dalam Seminar “Implikasi Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja (Labor Market Flexibility) terhadap Prospek Dunia Kerja di Kawasan Asia” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Asia Timur, LPA, Unika Atmajaya, Jakarta, 9 Maret 2004

Rapley, J. 1997. Understanding Development : Theory and Practice in the Third World. London: UCL Press

Salomon, M. 1992. Industrial Relations: Theory and Practices. 2nd.ed. Hertfordshire: Prentice Hall.Int.Ltd

Suharyadi, A,2003, Mencari Keseimbangan Antara Perlindungan Pekerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Lembaga Penelitian SMERU

Widianto, B. 2006. “Kebijakan untuk Memperluas Kesempatan Kerja” Bahan Presentasi dalam Sarasehan Bappenas dan Wartawan. 15 Desember 2006