Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan

Buku Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan ini menguraikan konsep dasar ekonomi kependudukan serta berbagai teori dan pendekatan ekonomi untuk menjelaskan dinamika penduduk, baik sebagai variabel yang mempengaruhi maupun variabel yang dipengaruhi. Pada dasarnya, teori dan pendekatan  yang digunakan dapat dilihat dari sisi mikro ekonomi maupun makro ekonomi. Namun demikian, buku ini lebih difokuskan pada pembahasan dari sisi makro ekonomi, dan lebih khusus lagi, pada dampak pembangunan ekonomi terhadap dinamika penduduk serta dampak dinamika penduduk terhadap pembangunan ekonomi.

Selain itu, dalam buku ini juga dibahas beberapa isu-isu kependudukan terkini, mengenai indikator kualitas penduduk, isu gender dan penuaan penduduk. Disadari bahwa tidak semua isu-isu terkini dapat dicakup dalam buku ini. Tetapi paling tidak, melalui pembahasan tersebut diharapkan dapat menuntun pembaca untuk menemukan isu-isu lainnya, yang saat ini masih menjadi “embrio” tetapi diperkirakan akan menjadi persoalan krusial  yang akan dihadapi pada masa-masa yang akan datang.

Judul Buku : Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan

Pengarang : Junaidi & Hardiani

Penerbit : Hamada Prima, Tahun 2009

ISBN : 978-979-19971-2-6

Halaman : 149  +  xi halaman

Daftar Isi Buku:

BAB I.     KONSEP DASAR EKONOMI KEPENDUDUKAN

1.1. Pengertian Demografi

1.2. Demografi Formal Versus Demografi Sosial

1.3. Pengertian Ekonomi Kependudukan

BAB II. SEJARAH PERKEMBANGAN PENDUDUK DAN MODEL TRANSISI DEMOGRAFI

2.1. Kependudukan Dunia

2.2. Kependudukan Indonesia

2.3. Model Transisi Demografi

BAB III. PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

3.1. Teori Pre Malthusian

3.2. Teori Malthus

3.3. Aliran Sosialis

3.4. Teori-Teori Lain di Era Modern

3.5. Posisi Penduduk dalam Berbagai Teori Pertumbuhan Ekonomi

3.6. Pembangunan Berwawasan Kependudukan

BAB IV. FERTILITAS DAN PEMBANGUNAN

4.1. Pengertian dan Pengukuran Fertilitas

4.2. Kerangka Dasar Analisis Fertilitas

4.3. Fertilitas dan Pembangunan: Kajian Empiris

BAB V.  MORTALITAS, MORBIDITAS DAN PEMBANGUNAN

5.1. Pengertian dan Istilah Dasar

5.2. Ukuran-Ukuran Mortalitas

5.3. Ukuran-Ukuran Morbiditas

5.4. Teori Transisi Epidemiologi

5.5. Keterkaitan Derajat Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi

BAB VI.  MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN

6.1. Pengertian dan Pengukuran Mobilitas Penduduk.

6.2. Mobilitas Penduduk dan Pembangunan

BAB VII.  ISU-ISU  KEPENDUDUKAN TERKINI:

Indikator Kualitas Penduduk

7.1. Pengertian Kualitas Penduduk

7.2. Indikator-Indikator Kualitas Penduduk

BAB VIII.  ISU-ISU KEPENDUDUKAN TERKINI:

Ketimpangan Gender

8.1. Pengertian Gender

8.2. Diferensiasi Gender

8.3. Gender dalam Dunia Kerja

BAB IX.  ISU-ISU KEPENDUDUKAN TERKINI:

Penuaan Penduduk

9.1. Batasan Lanjut Usia dan Pengertian Penuaan Penduduk

9.2. Dampak Penuaan Penduduk di Negara-Negara Maju

9.3. Dampak Penuaan Penduduk di Negara-Negara Berkembang

Investasi di Indonesia: Perkembangan dan Volatilitas

Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.
Sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Pada tahun 2007, total investasi di Indonesia mencapai Rp 983,9 trilyun (atas dasar harga berlaku). Angka ini hampir tujuh belas kali lipat dibandingkan investasi pada tahun 1990 yang sebesar Rp 58,9 trilyun.
Investasi tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta. Meskipun demikian, peranan investasi pemerintah relatif kecil. Dari total investasi pada tahun 2007, hanya 12,75 persen (Rp 125,4 trilyun) yang merupakan investasi pemerintah, sedangkan sebagian besar lainnya (87,25 persen atau Rp 858,5 trilyun) merupakan investasi masyarakat. Selain itu, jika dilihat selama periode 1990 – 2007, perkembangan investasi pemerintah juga relatif lebih lambat dibandingkan investasi masyarakat. Total investasi masyarakat pada tahun 2007 hampir dua puluh dua kali lipat dibandingkan investasi masyarakat pada tahun 1990, sedangkan investasi pemerintah tahun 2007 hanya sekitar enam kali lipat dibandingkan keadaan tahun 1990.
Gambaran terperinci mengenai perkembangan investasi di Indonesia selama periode 1990 – 2007, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat diberikan pada tabel berikut:
Tabel : Perkembangan Investasi di Indonesia Selama Periode 1990 – 2007

Keterangan: Volatilitas merupakan standar deviasi dari pertumbuhan. KV Volatilitas=koefisien variasi volatilitas yang dihitung dari volatilitas dibagi rata-rata pertumbuhan (nilai absolut).
Sumber: Dirangkum dan diolah dari Buku Repelita VI, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berbagai tahun, Laporan Perekonomian Indonesia (Bank Indonesia) berbagai tahun

Tabel diatas juga menunjukkan bahwa perkembangan investasi baik investasi pemerintah maupun masyarakat relatif berlanjut, meskipun pada tahun 1997, Indonesia sebagaimana negara-negara Asia lainnya mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Hal ini terlihat dari rata-rata investasi yang tetap lebih tinggi pada periode setelah krisis (1998 – 2007) dibandingkan periode sebelum krisis (1990 – 1997).
Namun demikian, jika dilihat lebih jauh, rata-rata investasi yang lebih tinggi ini ternyata juga diikuti oleh koefisien variasi volatilitas (volatilitas yang sudah disesuaikan terhadap nilai rata-rata pertumbuhan) yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa perkembangan investasi di Indonesia pada periode setelah krisis lebih berfluktuasi dibandingkan periode sebelum krisis. Fakta lebih tingginya fluktuasi investasi ini terutama terlihat pada investasi masyarakat. Investasi pemerintah memang menunjukkan kondisi penurunan volatilitas pada periode setelah krisis. Namun, karena proporsi investasi pemerintah terhadap investasi total relatif kecil, kondisi ini hampir tidak mempengaruh volatilitas investasi secara keseluruhan.
Selanjutnya, jika dibandingkan investasi terhadap PDB Indonesia, dapat dikemukakan bahwa selama periode 1990-2007, rata-rata persentase investasi terhadap PDB adalah 25,7 persen, dengan persentase investasi pemerintah terhadap PDB sebesar 5,6 persen dan investasi masyarakat terhadap PDB sebesar 20,1 persen. Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah krisis menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan rata-rata persentase investasi terhadap PDB baik pada investasi pemerintah maupun masyarakat. Secara total, persentase investasi terhadap PDB menurun dari 29,6 persen pada periode sebelum krisis menjadi 22,6 persen pada periode setelah krisis. Investasi pemerintah turun dari 7,9 persen menjadi 3,8 persen, sedangkan investasi masyarakat turun dari 21,8 persen menjadi 18,8 persen.
Selain penurunan persentase investasi terhadap PDB, fluktuasi setelah krisis juga menunjukkan peningkatan, yang terlihat dari peningkatan nilai koefisien variasi volatilitas. Bahkan dalam kasus investasi pemerintah, meskipun secara nilai menunjukkan penurunan volatilitas, tetapi sebagai persentase dari PDB, terjadi peningkatan dalam nilai volatilitasnya.
Gambaran secara rinci mengenai perkembangan investasi sebagai persentase dari PDB di Indonesia selama periode 1990 – 2007 diberikan pada gambar berikut:
Gambar: Perkembangan Investasi di Indonesia selama Periode 1990 – 2007 (dalam persen terhadap PDB)

Sumber: Diolah dari tabel diatas

Peranan Sumberdaya Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

a. Pengertian Sumberdaya Ekonomi
Potensi sumberdaya ekonomi atau lebih dikenal dengan potensi ekonomi daerah pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu atau segala sesuatu sumberdaya yang dimiliki oleh daerah baik yang tergolong pada sumberdaya alam (natural resources/endowment factors) maupun potensi sumberdaya manusia yang dapat memberikan manfaat (benefit) serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan (ekonomi) wilayah.
Potensi sumberdaya ekonomi khususnya sumberdaya alam (natural resources/endowment factors) pada prinsipnya dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, meliputi : a. sumberdaya alam yang tidak pernah habis (renewable-perpetual resources). Jenis sumberdaya alam yang masuk kategori ini selalu tersedia sepanjang waktu, dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya : lahan pertanian, sinar matahari, angin, gelombang laut (tergolong sebagai sumberdaya energi) dan sebagainya. Pemanfaatan jenis sumberdaya alam seperti ini pada dasarnya dapat dieksploitasi sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia sepanjang masa. Sumberdaya ini secara umum bersifat permanen, namun demikian jenis sumberdaya ini tidak dapat diproduksi oleh manusia.
Sehubungan dengan itu, tingkat ketergantungan terhadap sumberdaya secara struktural harus bisa dialihkan pada sumberdaya alam lain. Misalnya, penggunaan energi sinar matahari, panas bumi, atau gelombang laut termasuk angin, akan dapat mengurangi ketergantungan manusia terhadap sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui. b. sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui (non-renewable or exhaustible resources). Jenis sumberdaya ini pada dasarnya meliputi sumberdaya alam yang mensuplai energi seperti minyak, gas alam, uranium, batubara serta mineral yang non energi seperti misalnya : tembaga, nikel, aluminium dan lain-lain
Sumberdaya alam jenis ini adalah sumberdaya alam dalam jumlah yang tetap berupa deposit mineral (mineral deposits) diberbagai tempat dimuka bumi. Sumberdaya alam jenis ini bisa habis baik karena sifatnya yang tidak bisa diganti oleh proses alam maupun karena proses penggantian alamiahnya berjalan lebih lamban dari jumlah pemanfaatannya. c. sumberdaya alam yang potensial untuk diperbarui (potentially renewable resources). Kategori sumberdaya alam ini tergolong sumberdaya alam yang bisa habis dalam jangka pendek jika digunakan dan dicemari secara cepat, namun demikian lambat laun akan dapat diganti melalui proses alamiah misalnya ; pohon-pohon di hutan, rumput di padang rumput, deposit air tanah, udara segar dan lain-lain (lihat : Yakin, 1997 dan Soeparmoko, 1997).
Sumberdaya alam ini keberadaannya harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam kerangka untuk mendorong, mempercepat dan menunjang proses pembangunan wilayah (daerah). Namun demikian penting untuk diperhatikan aspek ketersediaan termasuk daya dukungnya terhadap mobilitas pembangunan daerah, karena apabila sumberdaya alam dengan 3 kategori ini dimanfaatkan dengan tidak bijaksana dan arif maka sudah barang tentu stagnasi dan kemunduran dinamika pembangunan ekonomi wilayah akan semakin cepat menjelma atau merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.
Disamping komponen sumberdaya alam, pada saat ini peranan sumberdaya manusia (human resources) dalam konteks kegiatan pembangunan ekonomi termasuk pembangunan ekonomi daerah (wilayah) semakin signifikan. Faktor sumberdaya manusia ini telah menghadirkan suatu proses pemikiran baru dalam telaah teori-teori pembangunan ekonomi, yang menempatkan sumberdaya manusia sebagai poros utama pembangunan ekonomi baik dalam skala global, nasional maupun daerah. Strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada pengembangan sumberdaya manusia (human resources development) dianggap sangat relevan dan cocok dengan kondisi dan karakter pembangunan ekonomi terutama di negara-negara berkembang sejak era 80-an. Strategi pembangunan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang pakar perencanaan pembangunan ekonomi berkebangsaan Pakistan yang bernama Mahbub Ul Haq yang pada saat itu menjadi konsultan Utama United Nation Development Programme (UNDP). Mahbub Ul Haq berpendapat bahwa pengembangan sumberdaya manusia harus dijadikan landasan utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, dan hal ini dianggap penting mengingat ketertinggalan negara-negara berkembang terhadap negara-negara industri maju dalam tingkat kesejahteraan ekonomi seperti kualitas dan standar hidup hanya akan dapat diperkecil manakala terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
Dari pola pemikiran seperti diatas maka takaran peranan sumberdaya manusia dalam proses pembangunan ekonomi dalam konteks untuk mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi pada dasarnya harus dilihat dari aspek peningkatan kualitasnya. Dengan kualitas sumberdaya manusia yang semakin meningkat, akan dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi sekaligus sebagai modal dasar untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Bagi kebayakan negara-negara yang tingkat pembangunan ekonominya sudah tergolong lebih maju, produktivitas sumberdaya manusia secara teknis telah dijadikan sebagai instrumen terpenting untuk mempertahankan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, sekaligus dalam upaya untuk memperkuat basis struktural perekonomiannya. Dalam era globalisasi, kualitas sumberdaya manusia yang handal akan sangat membantu suatu negara untuk memenangkan kompetisi atau persaingan dalam perekonomian global sekaligus dapat menjaga eksistensi negara tersebut dalam percaturan dan dinamika perekonomian dunia yang semakin kompetitif.

b. Peranan Sumberdaya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era otonomi daerah dewasa ini, kecepatan dan optimalisasi pembangunan wilayah (daerah) tentu akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi (baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia). Keterbatasan dalam kepemilikan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkulitas dapat menimbulkan kemunduran yang sangat berarti dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah. Konsekuensi lain yang ditimbulkan sebagai akibat terbatasnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi yang dimiliki daerah adalah ketidakleluasaan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan program dan kegiatan pembangunan ekonominya, dan situasi ini menyebabkan munculnya pula disparitas pembangunan ekonomi wilayah. Kondisi ini tampaknya menjadi tak terhindarkan terutama bila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini.
Dalam telaah teoritis, dengan sangat tepat Hadi dan Anwar (1996) yang banyak menganalisis tentang dinamika ketimpangan dan pembangunan ekonomi antar wilayah mengungkapkan bahwa salah satu penyebab munculnya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Indonesia adalah adanya perbedaan dalam karakteristik limpahan sumberdaya alam (resources endowment) dan sumberdaya manusia (human resources) disamping beberapa faktor lain yang juga sangat krusial seperti perbedaan demografi, perbedaan potensi lokasi, perbedaan aspek aksesibilitas dan kekuasaan (power) dalam pengambilan keputusan serta perbedaan aspek potensi pasar.
Dengan pola analisis sebagaimana diilustrasikan diatas dapat digarisbawahi bahwa pengelolaan, ketersediaan, dan kebijakan yang tepat, relevan serta komprehensif amat dibutuhkan dalam kaitannya dengan percepatan proses pembangunan ekonomi daerah dan penguatan tatanan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat menjamin keberlanjutan proses pembangunan ekonomi dimaksud. Namun amat disayangkan, dinamika pelaksanaan pembangunan ekonomi wilayah (daerah) dalam era otonomi daerah dewasa ini, memiliki atau menampakkan suatu kedenderungan dimana daerah yang kaya akan sumberdaya alam lebih cepat menikmati kemajuan pembangunan bila dibandingkan dengan wilayah lain yang miskin akan sumberdaya alam, hal ini diperparah lagi dengan keterbatasan kualitas sumberdaya manusia. Apabila kondisi seperti ini terus berlanjut maka tidaklah terlalu mengherankan manakala issu tentang ketimpangan pembangunan antara wilayah (kawasan) yang merebak di akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama yang lalu, kembali muncul dengan sosok yang semakin mengkhawatirkan.
Sebagai ilustrasi, berikut ini dikutip pendapat seorang pakar yang banyak menyoroti tentang dinamika otonomi daerah : “.. negara Indonesia kaya akan sumberdaya alam, tetapi rakyatnya banyak yang miskin. Kenyataan paradoksal tersebut tentunya ada penyebabnya, antara lain karena lemahnya pengelolaan manajemen sumberdaya alam serta penguasaan oleh segelintir orang yang rakus. Seiring dengan semangat desentralisasi, sebagian besar kewenangan pengelolaan sumberdaya alam sudah diserahkan kepada daerah, termasuk kewenangan di daerah otoritas seperti kawasan kehutanan, kawasan pertambangan, kawasan pelabuhan dan lain sebagainya yang selama ini tidak tersentuh oleh kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (lihat pasal 129 UU Nomor 22 Tahun 1999). Bagaimana menggunakan sumberdaya alam untuk kepentingan rakyat banyak akan sangat tergantung pada kemauan politik (political will) dan tindakan politik (political action) dari pemerintahan daerah”. (Wasistiono, 2003)

Sumber Bacaan:

  • Hadi, Setia dan Anwar Effendi, 1996, “Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan”. Prisma. No. Khusus 25 Tahun (1971-1996) Tahun XXV. 1996
  • Suparmoko. 1997. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis).. BPFE-UGM. Yogyakarta
  • Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Penerbit Fokus Media. Bandung.
  • Yakin Addinul. 1997. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Penerbit Akademika Pressindo. Cetakan Pertama. Jakarta

Metode Hubungan Deret Waktu untuk Peramalan (Seri 1 Peramalan)

Ramalan (forecast) merupakan dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Ramalan ini sangat berguna dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam rangka perencanaan untuk mengantisipasi berbagai keadaan yang terjadi pada masa yang akan datang.

Ramalan memang tidak akan pernah tepat 100%, karena masa depan mengandung masalah ketidakpastian. Namun demikian, dengan pemilihan metode yang tepat, kita membuat peramalan dengan tingkat kesalahan yang kecil atau memberikan perkiraan yang sebaik mungkin terhadap keadaan masa yang akan datang.

Ramalan bisa dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Terkait dengan ramalan kuantitatif, metode peramalannya pada dasarnya dapat dibedakan atas:

1. Metode peramalan melalui analisis suatu variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu, yang dikenal dengan metode hubungan deret waktu. Data yang digunakan adalah data deret waktu (time series).

2. Metode peramalan melalui analisis pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya (waktu dan/serta bukan waktu). Metode ini sering disebut metode hubungan sebab akibat (causal method). Data yang digunakan dapat berupa data time series maupun data cross section.

Tulisan ini merupakan seri pertama (pengantar) dari seri tulisan yang akan memperkenalkan berbagai metode peramalan hubungan deret waktu. Secara lebih khusus, seri tulisan ini akan mencakup beberapa jenis model/metode peramalan hubungan deret waktu yaitu:

  1. Model Linear
  2. Model Quadratic
  3. Model Exponential Growth
  4. Model S-Curve (Pearl-Reed Logistic)
  5. Model Moving Average
  6. Model Single Exponential Smoothing
  7. Model Double Exponential Smoothing
  8. Metode Winter
  9. Model ARIMA

Masing-masing model/metode akan dibahas pada seri berikutnya dari seri tulisan ini.

Iklim Berusaha di Indonesia

Investasi atau penanaman modal membutuhkan iklim berusaha yang sehat. Oleh karenanya, keberhasilan negara untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari komitmen dan kemampuan negara dalam merumuskan dan mengimplementasikan secara konsisten kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha.

Dalam konteks iklim berusaha ini, berbagai tantangan dan hambatan dalam berinvestasi masih dirasakan dunia usaha di Indonesia. Berdasarkan laporan Doing Business 2009 (Bank Dunia) peringkat Indonesia untuk indikator “kemudahan berusaha” (ease of doing business) menurun dua posisi dari posisi 127 pada tahun 2008 menjadi posisi 129 pada tahun 2009. Pada tahun yang sama rangking rata-rata untuk negara-negara di kawasan Asia Timur (tidak termasuk Indonesia) adalah 79.

Dalam Doing Business 2009, Indonesia merupakan salah satu diantara negara-negara yang termasuk dalam Pasar Berkembang di wilayah Asia Timur, bersama dengan China, Thailand, Filipina dan Vietnam. Walaupun peringkat Indonesia berada diatas Filipina (140), peringkat ini masih berada jauh dibawah China (83), Thailand (13), Malaysia (20), dan Vietnam (92). (Catatan: Indonesia diregionalisasi dalam Doing Business sebagai negara kawasan Asia Timur bersama-sama dengan Singapura, Hong Kong, Thailand, Malaysia, Mongolia, Taiwan, China, Brunei, Vietnam, Kamboja, Pilipina, Lao PDR dan Timor Leste).

Bank Dunia menggunakan 10 indikator dalam menilai kemudahan berusaha di berbagai negara di dunia, mulai dari pembukaan usaha, pelaksanaan kegiatan usaha dan penutupan usaha. Secara umum, dari ke 10 indikator tersebut, dibandingkan dengan rata-rata negara kawasan Asia Timur, Indonesia hanya lebih baik dalam hal prosedur dan biaya mendirikan bangunan, perlindungan terhadap investor dan prosedur serta biaya ekpor-impor. Delapan indikator lainnya berupa waktu dan biaya memulai usaha, perekrutan dan pemutusan hubungan kerja, pengurusan sertifikat kepemilikan properti, akses terhadap kredit lembaga keuangan, pembayaran pajak, perlindungan hukum terhadap perjanjian/kontrak dan penutupan usaha, terlihat posisi (rangking) Indonesia yang berada di bawah rata-rata.

Secara lebih terperinci, indikator-indikator Easy Doing Bussines dapat dilihat pada Tabel di bawah dengan penjelasan ringkas sebagai berikut:

a. Waktu dan Biaya Memulai Usaha

Untuk memulai usaha di Indonesia dibutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal. Untuk mendapatkan izin usaha dibutuhkan 11 prosedur, waktu 76 hari, biaya rata-rata 78 persen dari pendapatan per kapita dan minimum modal 74.2 persen dari pendapatan per kapita. Sementara itu, secara rata-rata untuk Asia Timur (perhitungan rata-rata dengan mengeluarkan Indonesia) hanya membutuhkan 10 prosedur, waktu 50 hari, biaya rata-rata 21 persen dari pendapatan per kapita dan minimum modal 60 persen dari pendapatan per kapita.

b. Waktu dan Biaya Pengurusan Mendirikan Bangunan

Dalam konteks mendirikan bangunan, Indonesia memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan rata-rata negara kawasan Asia Timur yang terlihat baik dari jumlah prosedur yang harus dilalui dan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusannya. Meskipun demikian dari segi biaya (persen dari pendapatan per kapita), di Indonesia relatif lebih mahal dibandingkan rata-rata negara kawasan Asia Timur.

c. Rigiditas Pasar Kerja

Berdasarkan indeks rigiditas pasar kerja, Indonesia memiliki angka yang jauh lebih tinggi (lebih kaku) dibandingkan rata-rata negara Asia Timur, yaitu 40 berbanding 25. Tingginya indeks rigiditas pasar kerja ini terutama disebabkan tingginya indeks kesulitan merekrut tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya, untuk rigiditas jam kerja, Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara-negara dikawasan Asia Timur.

Selain sulitnya prosedur dalam PHK, biaya untuk PHK di Indonesia juga jauh lebih tinggi, yaitu lebih dua kali lipat dari biaya rata-rata negara-negara di kawasan Asia Timur.

d. Pengurusan Sertifikat Kepemilikan Properti (Tanah dan Bangunan)

Dalam konteks pengurusan sertifikat kepemilikan properti ini, meskipun prosedur di Indonesia lebih banyak dibandingkan rata-rata, tetapi waktu yang dibutuhkan relatif lebih cepat, yaitu 39 hari dibandingkan dengan rata-rata negara kawasan Asia Timur yang selama 49 hari. Tetapi, tukar imbang terhadap waktu yang lebih cepat ini adalah biaya yang lebih mahal, dimana untuk Indonesia mencapai 10.7 persen dari nilai properti, sedangkan untuk rata-rata kawasan Asia Timur dan Pasifik hanya 3 persen.

e. Akses terhadap Kredit Lembaga Keuangan

Terkait dengan akses terhadap kredit lembaga keuangan, Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal peraturan-peraturan yang terkait dengan collateral dan kepailitan (legal rights index), namun untuk untuk tiga indicator lainnya yaitu “publik registry coverage” dan “private burau coverage” (yang dilihat dari persentase individu dan perusahaan yang tercakup kredit publik dan swasta terhadap total penduduk dewasa), serta sistem informasi perkreditan masih memiliki kelemahan.

f. Perlindungan Terhadap Investor

Indonesia memiliki tingkat perlindungan investor yang lebih baik dibandingkan negara-negara kawasan Asia Timur. Hal ini merupakan salah satu faktor kekuatan internal yang dapat menarik investasi ke Indonesia. Namun demikian, indeks disclosure untuk Indonesia masih berada di bawah rata-rata kawasan Asia Timur.

g. Perpajakan

Perpajakan di Indonesia kurang memberikan rangsangan dalam berinvestasi, terutama dalam hal jumlah pembayaran yang lebih dua kali lipat dibandingkan rata-rata negara kawasan Asia Timur. Selain itu, pajak laba di Indonesia juga relatif lebih mahal secara proporsional.

Meskipun demikian, dari sisi waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan pajak lebih pendek di Indonesia dibandingkan negara-negara kawasan Asia Timur. Demikian juga Indonesia memiliki pajak yang lebih murah jika dilihat dari pajak tenaga kerja, pajak lainnya dan tingkat pajak total terhadap laba dibandingkan rata-rata negara kawasan Asia Timur.

h. Prosedur dan Biaya Ekspor-Impor

Secara umum, Indonesia memiliki kondisi yang lebih baik terkait dengan prosedur dan biaya ekspor-impor ini. Untuk melakukan ekspor di Indonesia hanya butuh 5 jenis dokumen, dengan waktu pengurusan 21 hari dan biaya ekspor per kontainer hanya 704 US$. Sebaliknya untuk negara-negara di Kawasan Asia Timur, rata-rata dibutuhkan 7 dokumen dengan waktu pengurusan 22 hari dan biaya ekspor 868 US$ perkontainer.

Untuk melakukan impor, meskipun waktu pengurusan dokumennya sedikit lebih lama dari rata-rata negara kawasan Asia Timur, tetapi dokumen yang dibutuhkan lebih sedikit dan biaya impor per kontainer lebih murah.

i. Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian/Kontrak

Untuk mendapatkan klaim atas piutang di Indonesia dibutuhkan biaya lebih besar dari piutangnya. Oleh karenanya, perusahaan Indonesia lebih senang menggunakan jasa debt colector. Dibutuhkan 39 prosedur dan waktu rata-rata 570 hari dengan biaya 122.7 persen dari piutangnya apabila menyelesaikan perkara utang-piutang melalui peradilan di Indonesia. Sebaliknya, rata-rata untuk negara kawasan Asia Timur hanya membutuhkan 38 prosedur, dengan waktu yang dibutuhkan rata-rata 538 hari dan biaya hanya 41 persen dari piutangnya.

j. Penutupan Perusahaan

Untuk menutup perusahaan dan mendapatkan status pailit di Indonesia dibutuhkan waktu 5.5 tahun dengan biaya 18 persen dari aset tanah dan bangunan yang dimilikinya serta tingkat pengembalian (recovery rate) hanya 13.7 sen dari tiap 1 dollar pinjaman. Hal ini menyebabkan iklim investasi kurang menarik di Indonesia jika dibandingkan rata-rata negara kawasan Asia Timur lainnya, dimana waktu yang dibutuhkan hanya 3 tahun, dengan biaya 15 persen dari asset, dan tingkat pengembalian yang mencapai 35 sen dari tiap dolar pinjaman.

Indikator Easy Doing Bussines Indonesia 2009 dan Perbandingannya dengan Rata-Rata Negara Kawasan Asia Timur

INDIKATOR EASY DOING BUSSINES 2009

Indonesia

Rata-Rata Asia Timur

Waktu dan Biaya Memulai Usaha

Ranking

171

98

Prosedur (jumlah)

11

10

Waktu (hari)

76

50

Biaya (Persen dari pendapatan perkapita)

78

21

Minimum Modal (Persen dari pendapatan perkapita)

74.2

60

Izin Mendirikan Bangunan

Ranking

80

88

Prosedur (jumlah)

18

22

Waktu (hari)

176

229

Biaya (Persen dari pendapatan perkapita)

221.1

128

Perekrutan dan Pemutusan Hubungan Kerja

Ranking

157

76

Indeks Kesulitan Merekrut TK

61

23

Indeks Rigiditas Jam Kerja

0

26

Indeks Kesulitan PHK

60

25

Indeks Rigiditas Pasar Kerja

40

25

Biaya PHK (upah mingguan)

108

50

Pengurusan Sertifikat Kepemilikan Properti (Tanah dan Bangunan)

Ranking

107

78

Prosedur (jumlah)

6

5

Waktu (hari)

39

49

Biaya (Persen dari nilai properti)

10.7

3

Akses terhadap Kredit Lembaga Keuangan

Ranking

109

72

Legal Rights Index

3

6

Credit Information Index

4

3

Public registry coverage (Persen dari penduduk dewasa)

26.1

11

Private bureau coverage (Persen dari penduduk dewasa)

0

18

Perlindungan Investor

Ranking

53

76

Indeks Disclosure

9

6

Indeks Director Liability

5

5

Indeks Shareholder Suits

3

6

Indeks Perlindungan Investor

5.7

6

Pembayaran Pajak

Ranking

116

72

Pembayaran (jumlah)

51

22

Waktu (jam)

266

334

Pajak laba (Persen)

26.6

20.1

Pajak tenaga kerja (Persen)

10.6

14

Pajak lainnya (Persen)

0.1

4

Tingkat pajak total (Persen laba)

37.3

38

Ekspor-Impor

Ranking

37

62

Dokumen ekspor (jumlah)

5

7

Waktu ekspor (hari)

21

22

Biaya ekspor (US$ per container)

704

868

Dokumen impor (jumlah)

6

7

Waktu impor (hari)

27

22

Biaya impor (US$ per container)

660

943

Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian/Kontrak

Ranking

140

76

Prosedur (jumlah)

39

38

Waktu (hari)

570

538

Biaya (Persen dari hutang)

122.7

41

Penutupan Usaha

Ranking

139

88

Waktu (hari)

5.5

3

Biaya (Persen aset)

18

15

Recovery rate (sent dari dolar)

13.7

35

Sumber : Doing Business 2009 (data diolah)

Sekilas Daya Saing Global Indonesia

Daya saing suatu negara dapat diartikan sebagai kumpulan dari faktor-faktor kelembagaan, kebijakan dan faktor-faktor lainnya yang menentukan produktivitas negara. Tingkat produktivitas ini menentukan tingkat pengembalian hasil (rate of return) yang dapat diperoleh oleh suatu investasi dalam perekonomian.

Investasi yang diikuti dengan peningkatan daya saing, investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang pada gilirannya akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan-kegiatan produksi. Kegiatan produksi tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan proses tersebut pada akhirnya meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi karena diversifikasi kegiatannya.

Peningkatan nilai tambah perekonomian tersebut akan memberikan dampak positif pada besaran balas jasa terhadap faktor-faktor produksi, misalnya dalam bentuk sewa tanah, upah, bunga dan keuntungan akan meningkat karena adanya aktivitas penanaman modal. Selain itu, meningkatnya intensitas perekonomian akan membuka peluang kerja bagi perekonomian dan penduduk di daerah sekitar penanaman modal. Dengan demikian, secara langsung dan tidak langsung akan terwujud efek multiplier terhadap kegiatan ekonomi dan pendapatan penduduk di kawasan-kawasan sekitar dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Lingkaran ekonomi ini akan semakin besar dengan munculnya investasi pada potensi-potensi baru dalam membangun sektor industri lainnya.

World Economic Forum (WEF) telah memperingkat negara-negara di dunia berdasarkan indeks daya saing ini. Terdapat 12 pilar yang digunakan dalam indeks daya saing, yang dapat dikelompokkan lagi atas tiga kelompok utama yaitu kelompok persyaratan utama, kelompok pendorong efisiensi dan kelompok faktor kecanggihan dan inovasi.

Kelompok persyaratan utama terdiri dari empat pilar yang menjadi penggerak utama perekonomian, yaitu institusi, infrastruktur, stabilitas ekonomi serta pendidikan dan kesehatan dasar. Kelompok pendorong efisiensi terdiri dari enam pilar yang menjadi penggerak efisiensi perekonomian yaitu pelatihan dan pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, kecanggihan pasar keuangan, kesiapan teknologi, dan ukuran pasar. Selanjutnya, kelompok faktor kecanggihan dan inovasi terdiri dari dua pilar yang menjadi penggerak inovasi dalam perekonomian yaitu kecanggihan bisnis dan inovasi.

Berdasarkan indeks daya saing global ini, dapat dikemukakan bahwa Indonesia memiliki daya saing global yang relatif baik, yaitu berada pada peringkat 55 dari 134 negara-negara di dunia yang dinilai. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara di Kawasan Asia Timur, Indonesia berada pada posisi yang sedikit lebih rendah. Secara rata-rata, peringkat daya saing negara-negara Kawasan Asia Timur adalah 53. Selain itu, jika dilihat perkembangan rangking daya saing ini, terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir terlihat adanya penurunan rangking daya saing Indonesia. Pada tahun 2006 rangking daya saing Indonesia adalah 50 dari 125 negara menjadi rangking 54 dari 131 negara pada tahun 2007 dan 55 dari 134 negara pada tahun 2008.

Dari 13 negara kawasan Asia Timur, Indonesia berada pada posisi keenam terendah dan hanya lebih tinggi dari Timor Leste (peringkat 129), Kamboja (peringkat 109), Mongolia (peringkat 100), Philipina (71) dan Vietnam (peringkat 70). Sebaliknya Indonesia berada di bawah daya saing Singapura (5), Hong Kong (11), Taiwan (17), Malaysia (21), Thailand (34) dan Brunei (39).

Secara terperinci, untuk ketiga kelompok pilar daya saing tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Persyaratan Utama

Indonesia memiliki kelemahan yang mendasar terkait dengan pilar persyaratan utama dalam menggerakan perekonomian ini. Secara total, peringkat Indonesia untuk persyaratan utama ini berada pada posisi 76 dari 134 negara.

Selanjutnya, jika dilihat dari keempat pilar dari persyaratan utama ini, terlihat bahwa secara keseluruhan peringkat Indonesia selalu berada di bawah rata-rata capaian negara-negara kawasan Asia Timur. Dengan kata lain, faktor kelembagaan, infrastruktur, stabilitas ekonomi dan kondisi pendidikan serta kesehatan dasar penduduk yang secara umum belum optimal dalam menggerakkan perekonomian nasional.

b. Pendorong Efisiensi

Secara umum, Indonesia telah memiliki pilar-pilar yang relatif kokoh dalam mendorong peningkatan efisiensi perekonomian. Ini terutama terlihat dari relatif baiknya efisiensi pasar barang, kecanggihan pasar keuangan serta ukuran pasar dibandingkan negara-negara kawasan Asia Timur. Namun demikian, terkait dengan pilar pendorong efisiensi ini, terdapat kelemahan utama Indonesia yaitu dalam konteks pelatihan dan pendidikan tinggi, masih rendahnya efisiensi pasar tenaga kerja serta belum siapnya teknologi yang mampu memicu efisiensi perekonomian.

c. Faktor Kecanggihan dan Inovasi

Secara umum, Indonesia memiliki keunggulan dalam hal kecanggihan bisnis dan inovasi yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam perekonomian global. Hal ini terlihat dari relatif tingginya posisi Indonesia untuk kedua pilar yang menjadi penggerak inovasi dalam perekonomian, dibandingkan rata-rata posisi yang dicapai oleh negara-negara kawasan Asia Timur.

Daya Saing Global Indonesia dan Negara-Negara Kawasan Asia Timur, 2008 – 2009

PILAR DAYA SAING

Peringkat Indonesia

Peringkat Rata-Rata Kawasan Asia Timur

DAYA SAING GLOBAL

55

53

Persyaratan utama

76

56

Institusi

68

63

Infrastruktur

86

59

Stabilitas Ekonomi

72

39

Pendidikan dan Kesehatan Dasar

87

63

Pendorong Efisiensi

49

58

Pelatihan dan Pendidikan Tinggi

71

64

Efisiensi Pasar Barang

37

59

Efisiensi Pasar TK

43

39

Kecanggihan Pasar keuangan

57

70

Kesiapan teknologi

88

63

Ukuran Pasar

17

56

Faktor Kecanggihan dan inovasi

45

61

Kecanggihan Bisnis

39

63

Inovasi

47

60

Sumber: The Global Competitiveness Report 2008-2009 (data diolah)

Pasar Tradisional, Nasibmu Kini

Dalam terminologi ilmu ekonomi, sebenarnya tidak terdapat istilah pasar tradisional. Istilah tersebut muncul ketika terdapat fenomena di berbagai negara (terutama di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia), dimana adanya dua tipe pasar yang secara operasional berbeda tetapi berjalan secara bersamaan, yang kemudian diistilahkan dengan pasar tradisional dan pasar modern.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar modern dari sisi barang yang diperdagangkan, tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun dalam pasar modern penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan, hypermarket, supermarket, dan minimarket

Dalam sejarahnya pasar tradisional di Indonesia sudah ada pada jaman sebelum adanya Pemerintahan Indonesia, baik pada masa penjajahan maupun kerajaan. Dari Indonesian Heritage, Ancient History (1996), dinyatakan bahwa pasar tradisional telah lahir dalam abad 10. Secara formal tercatat dalam prasasti masa kerajaan Mpu Sindok dengan istilah Pkan.

Pasar tradisional dalam awal-awal keberadaannya memiliki peranan yang penting dalam perkembangan wilayah dan terbentuknya kota. Sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, pasar tradisional telah mendorong tumbuhnya pemukiman-pemukiman dan aktivitas sosial-ekonomi lainnya di sekitar pasar tersebut, dan pada tahap selanjutnya berkembang menjadi pusat pemerintahan. Jasa besar pasar tradisional (tentunya dengan pelaku-pelaku di dalam pasar tersebut), hampir tidak terbantahkan terutama jika kita lihat sejarah berdirinya hampir seluruh kota di Indonesia.

Namun demikian, sejalan dengan perkembangan zaman, jasa besar pasar tradisional dan para pelaku didalamnya mulai terlupakan. Pasar tradisional sekarang dipandang sebagai daerah yang kumuh dan ruwet, yang telah menyebabkan rusaknya keindahan kota serta menimbulkan kemacetan lalu lintas perkotaan. Oleh karenanya, pasar tradisional ini harus disingkirkan jauh-jauh dari kota.

Pandangan ini yang kemudian menjadi dasar pertimbangan pemerintah di daerah, sehingga muncullah berbagai kebijakan di daerah yang berakibat pada penggusuran pasar tradisional ke pinggiran kota. Selain penggusuran yang sudah terjadi, dalam berbagai rencana tata ruang juga terlihat adanya keinginan kuat dari pemerintah-pemerintah di daerah untuk menggusur pasar tradisional.

Bersamaan dengan hal tersebut, muncullah mall-mall, departmen store, pusat-pusat perbelanjaan mewah dan modern di pusat-pusat kota. Dan dalam kondisi dimana pasar modern tersebut memiliki segala keunggulan (jarak yang relatif dekat, suasana belanja yang lebih bersih dan nyaman), akhirnya menyebabkan masyarakat cenderung meninggalkan pasar tradisional. Ini kemudian menyebabkan pasar tradisional yang terpinggirkan tersebut menjadi mati suri dan lambat laun menjadi mati tidak suri (mati benaran maksudnya).

Ada apa sebenarnya dengan kita? Ada apa sebenarnya dengan pemerintahan kita? Apakah tidak pernah terbayangkan bahwa ketika suatu pasar dipindahkan, maka untuk bisa mencapai kestabilan aktivitas (kalaupun pasar itu bisa bertahan hidup) paling tidak dibutuhkan waktu sekitar 5 tahunan. Artinya, jika terdapat tiga ribuan pelaku dalam pasar tersebut (pedagang kecil, kuli angkut, tukang becak, petugas parkir), maka akan terdapat tiga ribuan masyarakat yang notabene masyarakat lapisan ekonomi bawah yang akan menderita selama 5 tahun tersebut.

Ke arah mana sebenarnya kebijakan kita berpihak? Kalaupun pasar tradisional dianggap menyebabkan kemacetan lalu lintas perkotaan, apakah benar-benar tidak ada solusi lain untuk mengatasi kemacetan tersebut selain melakukan penggusuran pasar tradisional? Kalaupun pasar tradisional menyebabkan kota menjadi tidak cantik, apakah tidak ada cara untuk mempercantik pasar tersebut?

Seseorang berkata: ” Ini mekanisme pasar, bung!! Dalam pertempuran ruang ekonomi (battle of economic space) harus ada pemenangnya. Dan pemenangnya adalah pasar modern yang memiliki kemampuan lebih dalam bertempur”
Saya jawab: “Ini bukan fenomena mekanisme pasar. Ini adalah kegagalan pasar (market failure) yang diikuti oleh kegagalan pemerintah (government failure) dalam mewujudkan distribusi sumberdaya guna memenuhi prinsip pemerataan, keberimbangan dan keadilan”