Iklan

Rigiditas yg Fleksibel di Asia Timur: Pelajaran untuk Indonesia

I. PENDAHULUAN
Menurut ekonom neoliberal, fleksibilitas dalam perekonomian merupakan prasyarat yang dibutuhkan suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Hal ini ditunjukkan dalam kasus kebangkitan Asia Timur (terutama Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong) yang telah mengalami mengalami peningkatan yang tinggi dalam standar hidup penduduknya, meskipun dihadapkan dengan kendala kepadatan penduduk yang tinggi dan sumberdaya alam yang relatif miskin. Negara-negara ini juga menunjukkan kemampuan yang cepat dalam transformasi struktur produksi, memperbesar perandalam pasar dunia dan kemampuan dalam penyesuaian terhadap guncangan (shock) makroekonomi yang besar.
Fleksibilitas perekonomian Asia Timur selama beberapa dekade terakhir ini menurut ekonom neoliberal, merupakan hasil dari kebijakan “pasar bebas”, sehingga pelaku ekonomi mampu secara cepat merespon perubahan harga. Ekonom neoliberal sangat meyakini kemampuan mekanisme harga untuk mendorong penyesuaian yang cepat. Mereka memandang pembatasan-pembatasan yang diciptakan oleh pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan sebagai penyebab utama kesulitan ekonomi dalam banyak negara, baik di negara berkembang maupun negara maju. Menurut mereka, seluruh aturan, legislasi atau kelembagaan lainnya, lebih dari yang yang dibutuhkan untuk pasar adalah rigiditas yang menghalangi pergerakan sumberdaya ke dalam aktivitas yang lebih menguntungkan. Rigiditas semacam ini tidak hanya mengurangi kemampuan perekonomian untuk menyesuaikan guncangan eksternal tetapi juga mengurangi kemampuan menciptakan pertumbuhan dalam jangka panjang.
Namun demikian banyak studi terkini yang mengungkapkan bahwa perekonomian Asia Timur, khususnya tiga terbesar yaitu Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, pada dasarnya tidak berhasil dalam kebijakan pasar bebasnya. Negara-negara ini memiliki berbagai jenis rigiditas (kekakuan) dan intervensi pemerintah dalam perekonomiannya. Kebijakan industri sektoral mereka menyebabkan perusahaan-perusahaan menghadapi pembatasan untuk keluar-masuk industri, untuk memperluas dan kapasitas, untuk menetapkan harga dan memilih teknologi. Pasar keuangan mereka, khususnya sektor perbankan, memiliki regulasi yang sangat kuat, dengan subsidi bunga pinjaman pada sektor-sektor strategis tertentu. Aliran modal keluar dikendalikan secara ketat, dan seluruh investasi langsung dan pinjaman luar negeri masuk dirintis melalui pemerintah. Selanjutnya, meskipun pasar tenaga kerja dalam perekonomian ini sangat fleksibel, tetapi secara praktis juga terdapat intervensi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pada dasarnya perekonomian Asia Timur memiliki banyak karakteristik yang tidak menggambarkan perekonomian pasar yang fleksibel seperti yang dikemukakan oleh neoliberal.

II. RIGIDITAS YANG FLEKSIBEL DI ASIA TIMUR
2.1. Pemikiran Mengenai Rigiditas yang Fleksibilitas
Jika seluruh pelaku ekonomi memiliki kemampuan yang tidak terbatas untuk menyerap dan mengolah informasi, maka mereka juga akan memiliki kemampuan yang tidak terbatas untuk memanfaatkan seluruh peluang yang menguntungkan. Namun demikian, dalam dunia nyata pelaku ekonomi umumnya memiliki kemampuan terbatas. Oleh karenanya perilaku dari pelaku ekonomi umumnya bersifat “bounded-rationality”, yaitu rasional berdasarkan keterbatasan informasi yang mereka miliki.
Pelaku ekonomi dengan “bounded rationality” membutuhkan aturan perilaku yang membatasi fleksibilitas mereka. Tingkat rigiditas tertentu “yang tidak dapat dihindarkan” ini merupakan prasyarat untuk berlangsungnya perekonomian modern yang kompleks secara lebih efisien.
Aturan-aturan yang menyebabkan rigiditas “yang tidak dapat dihindarkan ini”, bukan berarti tidak memerlukan upaya-upaya untuk memperbaikinya. Dalam hal ini tetap diperlukan perbaikan kelembagaan dan rancangan kelembagaan baru untuk memperbaiki rigiditas sistem perekonomian tersebut. Selain itu, juga diperlukan kombinasi optimal dari fleksibilitas dan rigiditas untuk keseluruhan sistem ekonomi.
Selain fakta perlunya rigiditas dalam kaitannya dengan “bounded-rationality” dari pelaku ekonomi, rigiditas juga diperlukan dalam konteks adanya trade-off tertentu antara fleksibilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian. Diperlukan aturan yang membatasi fleksibilitas individu dalam menanggapi perubahan jangka pendek, agar tidak mengurangi fleksibilitas perekonomian dalam jangka panjang.
Selanjutnya dalam konteks fleksibilitas individu dan nasional, ekonom neoliberal menganggap bahwa fleksibilitas maksimum dari ekonomi nasional dicapai melalui fleksibilitas maksimum untuk setiap pelaku. Namun, perilaku fleksibel dari beberapa pelaku dapat berakibat pada pengurangan keseluruhan fleksibilitas ekonomi nasional. Misalnya, dalam kasus pelarian modal (capital flight), dimana reaksi fleksibel individu terhadap kekacauan ekonomi nasional dapat mengakibatkan krisis valuta asing dan akhirnya menyebabkan turunnya investasi, dan akan mengurangi fleksibilitas ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang.
Dengan demikian, individu, perusahaan, atau sektor dalam perekonomian nasional mungkin bereaksi dalam cara yang paling fleksibel untuk mengubah lingkungannya, tetapi dengan akibat buruk untuk fleksibilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Jika terdapat konflik antara fleksibilitas individu dan nasional, maka yang diinginkan dari sudut pandang ekonomi nasional adalah membatasi fleksibilitas individu tersebut.
2.2. Rigiditas yang Fleksibel di Asia Timur
Salah satu tujuan dari intervensi negara di Asia Timur adalah untuk meningkatkan fleksibilitas jangka panjang dari perekonomian nasional melalui peningkatan kapabilitasnya, yang jika diperlukan dengan cara menekan fleksibilitas jangka pendek. Salah satu contoh adalah kebijakan mengembangkan industri “infant” yang strategis. Kebijakan semacam ini memberikan waktu dan sumberdaya untuk perusahaan dalam industri ini untuk mengakumulasi kemampuan teknologi melalui proses belajar.
Hal lainnya dalam menjelaskan rigiditas yang fleksibel di negara-negara Asia Timur adalah akibat pandangan dari pengambil kebijakan di Asia Timur mengakui bahwa jenis fleksibilitas individu tertentu dapat membahayakan fleksibilitas nasional, sehingga diperlukan tindakan untuk membatasi meluasnya fleksibilitas semacam ini melalui berbagai aturan dan intervensi pemerintah.
Satu contoh kebijakan semacam ini adalah membatasi arus keluar dari kapital. Dalam kondisi mobilitas tenaga kerja internasional yang terbatas, akan terdapat efek yang merugikan dari larinya kapital, dan karenanya negara melakukan pengontrolan untuk mengurangi kemampuan pemilik modal memaksimumkan kesejahteraannya melalui pergerakan modalnya antar negara.
Contoh lainnya, dalam kasus pengawasan import teknologi. Dalam kondisi teknologi yang saling terkait, membiarkan individu produsen memilih secara fleksibel teknologinya akan merubah struktur ekonomi dan akan menurunkan kemampuan keseluruhan dari sistem untuk bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan situasi pasar dunia. Ini berarti bahwa, meskipun keinginan mereka untuk mengimpor teknologi luar negeri, pembuat kebijakan Asia Timur mengontrol teknologi impor secara hati-hati sesuai dengan proyek pembangunan nasional.
Faktor kunci lain yang penting untuk menjelaskan rigiditas fleksibel dari perekonomian Asia Timur adalah adanya pandangan perlunya tindakan politik dalam rangka proses perubahan struktural skala besar. Tindakan politik diperlukan karena dengan membiarkan kelompok produsen secara fleksibel melakukan realokasi sumberdaya, akan memungkinkan terjadinya berbagai konsekuensi sosial yang tidak dikehendaki. Oleh karenanya untuk menghindarkan konflik yang timbul dalam proses perubahan struktural skala besar, kebijakan industri di Asia Timur memasukkan secara terbuka elemen ‘politik’ dalam desain dan pelaksanaannya.

III. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan diatas, terlihat bahwa umumnya kebangkitan dan kesuksesan beberapa negara-negara Asia Timur dalam perekonomiannya, bukan disebabkan kemampuan mereka menerapkan perekonomian yang fleksibel secara utuh sebagaimana yang dikemukakan oleh ekonom neolibeal, tetapi lebih disebabkan kemampuan mereka mengkombinasikan secara ideal fleksibilitas dan rigiditas (intervensi pemerintah) untuk keseluruhan sistem ekonomi untuk menjaga fleksibilitas nasional dan fleksibilitas jangka panjang perekonomian. Kemampuan mengkombinasikan ini yang menyebabkan negara-negara tersebut meskipun memiliki berbagai aturan dan intervensi pemerintah, tetapi perekonomiannya menjadi sangat fleksibel dalam menghadapi berbagai guncangan makro ekonomi.
Pengalaman ini seharusnya juga menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam mengarahkan perekonomian nasionalnya.

Sumber: Disarikan dari Ha-Joon Chang,2006, The East Asian Development Experience The Miracle, the Crisis and Future. Zed Books. New York

Iklan

Monetary Business Cycle (2)

Tulisan ini merupakan lanjutan dari bagian 1.

3. Teori Monetary Business Cycle: Tradisi Continental dan Anglo-Amerika
Dalam teori siklus bisnis, tradisi Continental cenderung menekankan bahwa fenomena riil –khususnya perubahan  teknologi– yang mendorong perekonomian keluar dari keseimbangan dan konsekuensi dari struktur perekonomian riil yang tidak seimbang tersebut yang menyebabkan siklus. Pada tradisi Continental, ketidakseimbangan tersebut bersifat horisontal, yakni ketidakseimbangan antar sektor ekonomi, yang mendorong siklus. Sebaliknya, tradisi Anglo-Amerika memfokuskan bagaimana hal-hal eksternal seperti aspek psikologi, dapat menyebabkan ketidakseimbangan perekonomian dan mendorong siklus. Tetapi untuk Anglo-Amerika, ketidakseimbangan bersifat vertikal, yaitu kesulitan penyelarasan antar waktu.
Terkait dengan teori monetary business cycle, Hawtrey, ekonom Cambridge, mengadopsi pendekatan Anglo-Amerika, sedangkan Hayek, ekonom Austria, mengadopsi pendekatan Continental (Garrison, 2002). Menurut Hawtrey, perekonomian adalah entitas “single sector ” dan siklus digerakkan oleh ketidakseimbangan vertikal – ketidakselarasan antar waktu (yang disebabkan oleh uang). Menurut Hayek, perekonomian adalah suatu “multi-sektoral” yang kompleks, sehingga siklus digerakkan oleh ketidakseimbangan horisontal– ketidakselarasan antar sektor (yang disebabkan oleh uang juga). Jadi, Hawtrey tidak memperhatikan aspek harga relatif. Uang mempengaruhi perekonomian “single-sektor”nya melalui pengaruh tingkat harga absolut. Sebaliknya, dalam perekonomian multi-sektor Hayek, uang mempengaruhi harga relatif dan harga relatif tersebut yang menjadi faktor utama siklus. Harga absolut, dalam pandangannya adalah tidak relevan.

3.1. Siklus “Pure Money” Hawtrey
Karakter utama teori “pure money” Hawtrey (Botha,2007) adalah pedagang (wholesaler dan middlemen) adalah terlalu bergantung pada kredit bank dan karenanya sangat sensitif terhadap suku bunga. Penambahan sedikit saja dari suplai uang yang menurunkan suku bunga akan mendorong pedagang untuk meningkatkan persediaan. Mereka melakukannya dengan meningkatkan pinjaman dari bank-bank dan menuntut peningkatan produksi dari perusahaan.
Tapi karena peningkatan produksi membutuhkan waktu, suplai uang dari perekonomian terlalu besar untuk jumlah pendapatan tertentu. “Unspent margin” ini mendorong permintaan konsumen yang lebih tinggi lagi – tetapi permintaan tambahan tersebut akan menurunkan persediaan barang pedagang. Menyadari turunnya persediaan mereka, pedagang menuntut lagi kepada perusahaan untuk meningkatkan produksi dan meminjam uang untuk melakukannya. Tetapi sekali lagi hal tersebut mendorong ke kelebihan pasokan uang, dan seterusnya.
Titik belok dalam siklus Hawtrey terjadi ketika produksi (dan juga pendapatan) akhirnya seimbang dengan suplai uang. Ini terjadi ketika bank mulai menutup kredit apabila bank melihat cadangan mereka mulai turun.
Apabila bank menghentikan pinjaman ke pedagang, ini akan mengurangi permintaan pedagang pada perusahaan. Produksi akan melambat dan juga pendapatan – tetapi dengan suatu lag lagi. Awalnya terjadi penurunan pasokan uang dan konsumen memiliki “excess demand” untuk uang dan permintaan untuk barang-barang akan lebih rendah. Hal tersebut mengarah ke penumpukan persediaan, terjadi penurunan permintaan oleh perantara ke perusahaan dan produksi akan berkurang. Penurunan tersebut berlanjut sampai bank kelebihan cadangan lagi dan kembali meminjamkan uang.

3.2. Teori Moneter Hayek
Teori siklus bisnis Hayek (Haberler G, 1986) menyatakan bahwa ekspansi kredit pada lembah siklus terjadi karena akumulasi dana yang dapat dipinjamkan menyebabkan tingkat “natural” suku bunga berada dibawah tingkat suku bunga “real”. Perluasan investasi akan terjadi dan permintaan barang-barang modal akan meningkat.
Namun, peningkatan permintaan barang-barang modal, berarti bahwa permintaan agregat dalam perekonomian lebih besar daripada suplai keseluruhan. Dengan asumsi adanya keterbatasan sumberdaya, ini berimplikasi bahwa perusahaan harus memutuskan apakah tidak menanggapi permintaan yang tinggi tersebut dan memproduksi barang konsumsi sama seperti sebelumnya atau meresponnya, sehingga menghasilkan lebih banyak barang modal dan mengurangi produksi barang-barang konsumsi. Hayek berargumentasi yang terakhir akan terjadi – dan dengan demikian proporsi barang modal terhadap barang konsumsi akan naik.
Ketika penawaran barang konsumsi turun, sedangkan pendapatan konsumen tetap, maka akan terjadi apa yang disebut Hayek sebagai “forced saving”: konsumen terpaksa menabung hanya karena tidak ada lebih banyak barang untuk dibeli. Peningkatan tabungan ini, akan mendanai ekspansi kredit.
Tetapi, pada kondisi ini tidak ada fluktuasi dalam output. Fluktuasi dalam output akan terjadi menurut Hayek adalah jika agregat suplai tidak sepenuhnya tetap, karena ada sumber daya baru yang dapat digunakan sebagai input dalam produksi. Oleh karenanya, dalam kondisi ini kemudian produksi barang modal dan konsumsi keduanya akan meningkat. Ini adalah perluasan umum output. Tetapi ekspansi output pada umumnya berarti pendapatan yang lebih tinggi dan pendapatan umum yang lebih tinggi, menyebabkan permintaan konsumen lebih tinggi. Akibat meningkatnya permintaan konsumen terhadap barang konsumsi akan mendorong industri barang-barang konsumsi untuk berproduksi lebih banyak.
Hal ini berlanjut sampai tingkat full-employment tercapai. Pada posisi ini kemudian, kendala pasokan agregat akan berlaku. Dengan asumsi proporsi tidak berubah, meningkatnya permintaan konsumen untuk barang konsumsi mengarah ke meningkatnya harga-harga barang konsumsi relatif terhadap barang modal.
Meningkatnya harga barang konsumsi menyebabkan industri barang-barang konsumsi relatif lebih menguntungkan dari industri barang modal. Industri barang konsumsi mulai bersaing dengan industri barang modal di pasar faktor: yaitu industri barang konsumsi, akan mulai mengambil tenaga kerja dan modal yang digunakan industri barang modal. Persaingan ini akan meningkatkan biaya faktor keseluruhan – upah dan tingkat bunga pinjaman meningkat. Ini adalah puncak siklus.
Pada kondisi ini, keuntungan yang lebih rendah dan permintaan yang lebih rendah pada industri barang modal menyebabkan skala industri barang modal akan mengecil dalam ukuran relatif terhadap industri barang konsumsi. Mulai terjadi ayunan kebawah (downswing).
Selama downswing, skala industri barang modal mengecil, orang yang bekerja pada sektor tersebut akan dirumahkan. Ini akan mengakibatkan penurunan permintaan untuk barang konsumsi, yang akan berakibat pada mengecilnya skala industri barang konsumsi. Tetapi penyusutan industri barang konsumsi berarti bahwa permintaan investasi akan turun lebih lanjut (karena perusahaan barang konsumsi juga meminta barang modal). Ini akan mengakibatkan penyusutan lebih lanjut dari produksi barang modal dan seterusnya. Sebagai akibat penurunan umum dalam output dan permintaan investasi, dana siap dipinjamkan akan mulai lagi menumpuk di bank, sehingga suku bunga pinjaman akan mulai turun. Ketika suku bunga pinjaman berada dibawah tingkat natural, investasi akan mengambilnya lagi. Dengan cara ini, lembah siklus dicapai dan industri barang modal mulai berproduksi lagi – dan ekspansi terjadi.
Poin utama dari teori Hayek adalah: jika tidak ada sistem perbankan yang memberikan kredit, tidak ada siklus karena semuanya berada dalam keseimbangan. Uang (atau lebih tepatnya, pasokan kredit bank pada tingkat bunga di bawah tingkat bunga riil) yang menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran untuk barang modal dan barang konsumsi. Selama ekspansi ada suatu “perpanjangan (lengthening) periode produksi”, yakni suatu peningkatan dalam produksi barang modal relatif terhadap barang-barang konsumsi, tetapi output kedua sektor meningkat. Selama kontraksi, terdapat “perpendekan (shorthening) periode produksi”, yakni turunnya jumlah barang modal yang dihasilkan relatif terhadap barang-barang konsumsi, namun kedua sektor tersebut mengalami penurunan output. “Lengthening/Shortening” selama ekspansi/kontraksi adalah yang disebut dengan “Concertina Efek”.
Yang terpenting, titik balik dari siklus disebabkan oleh terlalu banyaknya permintaan konsumen. Dengan demikian kelebihan permintaan konsumen adalah penyebab langsung dari resesi (penyebab tidak langsung adalah overinvestment sebelumnya, atau lebih tepatnya, kebijakan pinjaman murah sektor perbankan)
Nicholas Kaldor (1939) tidak setuju dengan Hayek. Dia menyatakan bahwa selama ekspansi, proporsi barang-barang modal terhadap barang konsumsi akan turun bukannya meningkat. Menurut Kaldor, pada lembah siklus, secara keseluruhan perusahaan beroperasi dengan kelebihan kapasitas. Dengan kata lain, terdapat stok modal tetap, yaitu bagian yang tidak digunakan. Akibatnya, karena upswing dimulai, hal pertama yang dilakukan pengusaha adalah membangun lebih banyak mesin dan meningkatkan kapasitas. Kaldor mengemukakan, pada tahap awal upswing, lebih banyak tenaga kerja digunakan, namun tidak ada modal baru yang akan diminta. Oleh karena itu, pada awal permintaan konsumen meningkat, keuntungan industri barang konsumsi meningkat. Oleh karena itu, industri barang konsumsi meningkat proporsinya terhadap industri barang modal selama ekspansi. Ketika perusahaan mencapai kapasitas yang ada, maka mereka akan mulai meminta modal. Baru kemudian permintaan barang modal meningkat.
Dalam downswing, Kaldor berpendapat, yang terjadi sebaliknya: ketika puncak siklus mulai hilang, pengusaha tidak dapat menghentikan mesin dalam jangka pendek untuk mengurangi output, tetapi sebaliknya mereka akan memberhentikan pekerja. Namun hal tersebut akan menurunkan permintaan konsumen dan industri barang konsumsi. Dengan demikian, ukuran relatif dari industri barang modal meningkat walaupun output secara keseluruhan akan turun.
Hayek kemudian, membalikkan argumen sebelumnya. Menurut Hayek, ekspansi kredit (pada lembah siklus), akan memperluas permintaan barang konsumsi. Ini, akan meningkatkan keuntungan dalam industri barang konsumsi dan harganya. Ketika harga barang konsumsi meningkat, upah real turun – sehingga meningkatkan keuntungan. Ketika keuntungan meningkat, terjadi peningkatan investasi. Namun, investasi baru ini akan diarahkan pada metode produksi yang intensif-tenaga kerja yang menyebabkan upah riil turun. Ini adalah bagian terakhir Hayek yang mengacu pada “Ricardo Efek”.
Pada dasarnya, efek investasi yang pertama akan meningkatkan permintaan terhadap barang modal sedangkan yang kedua “Ricardo efek” menyebabkan penurunan. Karena Hayek menganggap bahwa “Ricardo efek” lebih kuat dari efek investasi, permintaan investasi dan industri barang modal berkurang dalam ukuran relatif.

Bahan Bacaan
Priyanti,A, dkk, 2002, “Falsafah Kebenaran dalam Perkembangan Ilmu, (Pendekatan Aliran Pemikiran Makroekonomi)”, Makalah pada PPS IPB, Bogor
Zijp, R, 1990, Serie Research Memoranda: New Classical Monetary Business Cycle Theory, Facultelt der Economische Wetenschappen en Econometrie, vrije Universiteit, Amsterdam.
Garrison, RW, 2002, “Business Cycles: Austrian Approach” dalam An Encyclopedia of Macroeconomics (Vane H dan Snowdon B, eds), Aldershot: Edward Elgar
Botha,D.J.J,2007, “Professor Wijnholds’ Budget Theory of Money (Review Article)”. Journal Compilation (c) 2008 The Economic Society of South Africa
Haberler,G,1986, “Reflections on Hayek’s Business Cycle Theory”, Cato Journal, Vol. 6, No.2

Monetary Business Cycle (1)

1. Pendahuluan: Pemikiran Moneteris (Monetarism)

Pada tahun 1960-an, dipelopori Milton Friedman, berkembang suatu aliran pemikiran dalam makroekonomi yang dikenal sebagai aliran moneteris (monetarism). Aliran moneteris berbeda pandangan dengan aliran Keynesian, terutama menyangkut penentuan pendapatan. Kaum moneteris menghendaki agar analisis tentang penentuan pendapatan memberi penekanan pada pentingnya peranan jumlah uang beredar (money supply) di dalam perekonomian.
Bagi kaum moneteris, jumlah uang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga di dalam suatu perekonomian. Dalam jangka pendek, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja. Dalam jangka panjang jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga atau inflasi. Pertumbuhan uang beredar yang berlebihan menyebabkan terjadinya inflasi, dan pertumbuhan moneter yang tidak stabil menyebabkan gejolak atau fluktuasi ekonomi.
Adapun gagasan pokok dari aliran moneteris yang dianggap penting di antaranya adalah (Priyanti,A,dkk, 2002):
1. Sektor atau perekonomian swasta pada dasarnya adalah stabil.
2. Kebijakan makroekonomi aktif seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya akan membuat keadaan perekonomian menjadi lebih buruk. Karenanya, kaum moneteris menghendaki suatu peran atau campur tangan pemerintah seminimum mungkin dalam perekonomian.
3. Seperti halnya dengan aliran Klasik, kaum moneteris berpendapat bahwa harga-harga dan upah di dalam perekonomian adalah relatif fleksibel, yang akan menjamin keadaan keseimbangan di dalam perekonomian selalu bisa diwujudkan.
4. Jumlah uang beredar merupakan faktor penentu yang sangat penting dari tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

2. Teori Monetary Business Cycle Neo-Klasik/Teori Monetary Overinvestment
Leijonhufvud (1984) dalam Zijp (1990) mendefinisikan empat jenis teori siklus bisnis. Jenis ini diidentifikasi dalam kaitannya dengan (1) sifat yang menyebabkan siklus, dan (2) sifat dari fenomena yang membentuk siklus. Sifat (nature) ini berbentuk ‘real’ (R) atau ‘nominal’ (N), sehingga taksonomi siklus bisnis adalah: N/N, N/R, R/N, dan R/R. Teori Monetary Bussines Cycle (MBC) Neo-Klasik adalah teori N/R: penyebabnya adalah siklus moneter (yakni nominal); sedangkan bentuk fenomenanya adalah siklus ril. Gangguan eksogenus yang menyebabkan siklus adalah peningkatan dalam tingkat ekspansi moneter, sebaliknya fenomena ril yang membentuk siklus adalah kelebihan investasi (overinvestment). Karenanya teori MBC Neo-Klasik juga disebut teori “monetary overinvestment”.
MBC Neo-Klasik adalah model ‘pulau’, di mana masing-masing individu hanya dapat beroperasi dalam satu pasar lokal, di mana barang dihasilkan. Mereka juga berasumsi bahwa perdagangan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan uang. Selain itu, suplai uang berfluktuasi secara acak, yang disebabkan oleh pengeluaran pemerintah. Shock acak ini tersebar merata di seluruh perekonomian.
Dengan informasi yang lengkap, individu tahu bahwa peningkatan “money balances”nya karena adanya shock moneter dalam perekonomian. Namun, pada MBC Neo-Klasik, tidak terdapat informasi yang lengkap. Informasi diasumsikan memiliki lag satu periode. Shock moneter dalam perekonomian akan mengubah tingkat harga nominal (yakni, rata-rata nilai tukar antara uang dan barang) melalui efek keseimbangan tunai riil (real cash-balance effect). Ini menyebabkan harga lokal akan berubah.
Individu kemudian dihadapi dengan masalah interpretasi, yaitu apakah pergerakan harga disebabkan oleh bergesernya permintaan relatif atau oleh perubahan dalam ekonomi moneter. Karena tidak tahu adanya tambahan kenaikan stok uang, mereka akan mengabaikan komponen nominal dari kenaikan harga dan akan meningkatkan produksi. Dengan kata lain, dalam jangka pendek, perubahan moneter akan mengakibatkan perubahan variabel ril. Namun, segera setelah informasi mengenai tingkat harga umum tersedia, individu tahu bahwa mereka keliru menginterpretasikan kenaikan harga. Mereka kemudian akan menyesuaikan produksi ke tingkat yang sebenarnya (natural rate), sehingga mengembalikan netralitas uang dalam jangka panjang. Ini berarti bahwa tidak akan ada korelasi serial dalam fluktuasi output.
Namun, siklus bisnis dicirikan oleh fakta bahwa akibat dari kesalahan ekspektasi adalah bersifat korelasi serial. Karenanya banyak kritik yang memperdebatkan Neo-Klasik, terutama yang terkait dengan kegagalan Neo-Klasik membedakan antara sumber-sumber gangguan (impulses) dan mekanisme perambatan (yang akan membuat impulses memiliki efek yang lama). Siklus hanya akan terjadi jika shock berkorelasi secara serial, atau jika mekanisme perambatan membawa dampak dari kesalahan ekspektasi ke periode lainnya

2.1. Mekanisme Perambatan (Propagation Mechanisms)
Beberapa modifikasi model Neo-Klasik telah menggunakan mekanisme perambatan dalam analisisnya. Dalam model Lucas (1975 dalam Zijp,1990) , suatu peningkatan dalam suplai uang hanya akan meningkatkan tingkat harga umum ketika informasi mengenai shock moneter tersedia. Jadi, uang adalah netral dalam jangka lebih panjang. Tetapi, uang tidak bersifat super netral: perubahan dalam tingkat pertumbuhan suplai uang tidak menyebabkan perubahan tingkat inflasi secara proporsional. Ini akan menyebabkan perubahan dalam nilai ril uang.
Blinder dan Fischer (1981 dalam Zijp,1990) menggunakan penyesuaian bertahap dari stok barang untuk mencapai suatu model Neo-Klasik yang menghasilkan siklus bisnis. Dalam konteks tersebut diperkenalkan istilah efek kapasitas. Dia menyatakan bahwa pada awalnya investasi akan meningkat tajam setelah shock, akan tetapi sesudah itu menurun secara bertahap. Hal ini disebabkan, perusahaan tidak dapat mengurangi secara drastis kapasitas terpasang dari produksi yang telah ada.
Namun, hal ini tidak sesuai dengan bukti-bukti empiris yang menunjukkan bahwa investasi dan output meningkat selama beberapa periode sebelum menurun. Dua penjelasan dapat diberikan untuk ini. Pertama, lag informasi mungkin lebih dari satu periode. Kedua, proyek investasi melibatkan perencanaan, sehingga terdapat lag yang panjang dari perencanaan untuk meningkatkan stok kapital sampai ketika kapital baru tersebut mulai berproduksi.

2.2. Pandangan Neo-Klasik terhadap Kebijakan Moneter
Pandangan mengenai efektivitas kebijakan moneter tergantung pada asumsi mengenai informasi. Pertama, dalam situasi informasi yang sempurna, kebijakan moneter tidak akan efektif: tidak mempengaruhi variabel ril. Posisi ini disebut sebagai proposisi netralitas. Kedua, dalam situasi informasi tidak sempurna, kebijakan moneter akan efektif. Posisi ini disebut sebagai proposisi non-netralitas

Proposisi Netralitas
Dalam tingkat keseimbangan alami (NRE=natural rate equilibrium) kebijakan moneter adalah netral dalam arti tidak mempengaruhi variabel ril. Jika semua individu memiliki pengetahuan dan tinjauan ke masa depan yang sempurna, individu tidak akan membuat kesalahan ekspektasi. Individu akan tahu apa yang akan dilakukan pemerintah dan/atau otoritas moneter, yang memungkinkan mereka untuk mengantisipasi langkah-langkah kebijakan dengan benar (dalam arti probabilistik). Pada kondisi ini, kebijakan moneter tidak efektif. Ekspansi moneter hanya akan meningkatkan tingkat harga, namun tidak berpengaruh terhadap output ril. Proposisi ini disebut sebagai proposisi netralitas.

Proposisi Non-Netralitas
Jika individu tidak memiliki pengetahuan dan tinjauan ke masa depan yang sempurna, maka individu akan membuat kesalahan ekspektasi. Kebijakan moneter akan efektif mempengaruhi variabel riil.
Kebijakan pemerintah akan mempunyai efek ril jika pemerintah memang memiliki keunggulan informasi. Namun, lama efek ini akan tergantung pada lamanya keuntungan informasi tersebut. Jika keuntungan bersifat sementara, maka pengaruhnya juga akan sementara. Individu-individu akan menggunakan kebijakan inflasi dalam keputusannya, menyebabkan mereka menduga inflasi akan lebih tinggi lagi. Oleh karenanya, kebijakan moneter hanya akan mengakibatkan hiperinflasi, tanpa berdampak positif pada sektor riil.

Bersambung ke bagian 2.

Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Kerangka Perlindungan TK dan Perluasan Kes.Kerja

Oleh : Junaidi

I. PENDAHULUAN

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 hingga 1998 diakui telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang cukup signifikan. Selama tahun 2000-2007, perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan kisaran antara 4 – 5 persen pertahun, yang terutama disebabkan menguatnya peran investasi dan ekspor. Indikator-indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Inflasi rata-rata tahunan mengalami penurunan dari 9,35 persen pada tahun 2000 menjadi 6,59 persen pada tahun 2007. Suku bunga SBI (1 bulan) mengalami penurunan dari 14,5 persen pada tahun 2000 menjadi 8,00 persen pada tahun 2007. Demikian juga jika diamati dari nilai tukar rata-rata tahunan mata uang rupiah terhadap dollar, dimana pada periode krisis (1998) sebesar 10.210 telah menjadi 9.140 pada tahun 2007 (Laporan Tahunan Bank Indonesia, berbagai tahun)

Namun demikian, dalam konteks ketenagakerjaan, berbagai perbaikan pada indikator makroekonomi tersebut ternyata belum memberikan dampak yang menggembirakan terhadap penciptaan kesempatan kerja. Hal ini terlihat dari kenyataan meningkatnya angka pengangguran baik secara absolut maupun relatif. Pada tahun 2000 tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,08 persen menjadi 9,67 persen pada tahun 2003 dan 9,75 persen pada tahun 2007. Secara absolut, pengangguran terbuka bertambah sebanyak 4,74 juta dari 5,81 juta pada tahun 2000 menjadi 9,53 juta pada tahun 2003 dan 10,55 juta pada tahun 2007. (Statistik Indonesia berbagai tahun, Badan Pusat Statistika).

Pasar kerja di Indonesia – sebagaimana karakteristik umumnya negara sedang berkembang – bersifat dualistik. Lapangan kerja sektor modern (formal) dengan jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit dan sektor tradisional (informal) dengan jumlah tenaga kerja yang besar, berjalan secara bersamaan dalam perekonomian. Sektor modern memiliki upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik dibandingkan sektor tradisional. Selain itu, pekerja sektor modern memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan akses terhadap pelatihan sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, pekerja di sektor tradisional melakukan kegiatan yang rendah tingkat produktivitasnya dengan upah rendah. Kesenjangan produktivitas-upah antara sektor modern dan sektor tradisional juga mencerminkan perbedaan tingkat pendidikan. Pekerja sektor modern berpendidikan lebih tinggi dibandingkan pekerja sektor tradisional.

Oleh karenanya, persoalan ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya terkait dengan upaya perluasan kesempatan kerja, tetapi juga mencakup upaya memfasilitasi perpindahan ’surplus tenaga kerja’ keluar dari sektor informal ke sektor modern yang lebih produktif dan memberikan upah yang lebih tinggi. Perpindahan surplus tenaga kerja dari sektor informal ini selain bertujuan meningkatkan hak-hak tenaga kerja juga menjadi tujuan utama dari siklus pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara selaras, maka dalam konteks kebijakan tenaga kerja di Indonesia, perlu dijalin keseimbangan yang tepat antara perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Tulisan ini menganalisis kebijakan tenaga kerja di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Diawali dengan pembahasan mengenai trade-off antara perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Dilanjutkan dengan analisis mengenai kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia khususnya UU No. 13 Tahun 2003. Selanjutnya, pada bagian akhir adalah rekomendasi dalam penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada keseimbangan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

II.    TRADE-OFF ANTARA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Perlunya kebijakan perlindungan tenaga kerja didasarkan pada kenyataan bahwa setiap pekerja menghadapi berbagai risiko, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Risiko-risiko tersebut berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Beberapa risiko pasar kerja (labor market risks) yang utama adalah:

  1. Risiko kehilangan pekerjaan (unemployment risks): Kehilangan pekerjaan dapat terjadi baik karena faktor kinerja individu, kinerja perusahaan maupun karena faktor ekonomi makro. Kehilangan pekerjaan akan berdampak secara langsung pada penurunan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
  2. Risiko kesehatan (health risks): Risiko kesehatan yang berdampak pada penurunan/kehilangan sumber pendapatan dari seorang pekerja dapat terjadi baik pada saat sedang bekerja maupun di luar pekerjaan.
  3. Risiko penurunan upah riil (declining wage risks): Penurunan upah riil adalah penurunan daya beli, sehingga secara langsung menurunkan tingkat kesej ahteraan pekerja dan keluarganya. Penurunan upah riil dapat terjadi karena pemotongan tingkat upah atau karena laju inflasi yang lebih tinggi dari kenaikan upah nominal.
  4. Risiko usia lanjut (old-age risks): Dampak menjadi tua bagi seorang pekerja adalah menurunnya tingkat produktivitas, dan kehilangan pekerjaan ketika kondisi fisik sebagai akibat faktor usia tidak memungkinkan lagi bagi pekerja tersebut untuk bekerja. Ini berarti bahwa semakin tua seorang pekerja akan menyebabkan risiko menurunnya/kehilangan pendapatan mereka.

Risiko-risiko tersebut dapat bersifat individual pekerja ataupun melibatkan banyak pekerja. Munculnya risiko-risiko tersebut dapat berkaitan dengan kondisi individu, kondisi mikro perusahaan ataupun kondisi perekonomian secara makro yang tidak menguntungkan. Oleh karenanya, tujuan dari kebijakan perlindungan tenaga kerja adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari berbagai risiko pasar kerja terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Secara garis besar, kebijakan perlindungan pekerja dapat dikelompokkan ke dalam pengaturan hubungan pekerjaan (employment relations) dan penyediaan jaminan sosial (social security).Kebijakan hubungan pekerjaan atau hubungan industrial umumnya mencakup pengaturan dan syarat- syarat hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, mulai dari rekrutmen, interaksi selama masa kerja, sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Bentuk-bentuk jaminan sosial umumnya terdiri dari tabungan wajib hari tua (provident fund), asuransi kesehatan (health insurance), asuransi kematian (life insurance), kompensasi atau asuransi kecelakaan kerja (work accident insurance), pesangon untuk pemutusan hubungan kerja atau asuransi pengangguran (unemployment insurance), dan lain-lain.

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat kebijakan perlindungan tenaga kerja baik dari sisi pengaturan hubungan kerja maupun penyediaan jaminan sosial, ditanggung sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemberi kerja. Oleh karenanya, dilihat dari sudut pandang pemberi kerja penerapan kebijakan ini menambah terhadap total biaya tenaga kerja (labor costs).

Sebagai akibat dari hal ini, apabila kebijakan pelindungan pekerja terlalu berlebihan maka dapat timbul dampak negatif yang tidak diinginkan. Dari sudut pandang pemberi kerja, meningkatnya total biaya tenaga kerja yang terlalu besar dapat menjadi hambatan (disincentive) terhadap penciptaan kesempatan kerja. Sebaliknya bagi pekerja, kebijakan pelindungan pekerja yang terlalu berlebihan dapat menjadi hambatan untuk bekerja. Bagi perekonomian secara makro, hal ini dapat menciptakan kekakuan (inflexibility) dalam pasar kerja.

Berbagai fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan tenaga kerja yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kesempatan kerja (Suharyadi,2003). Di negara-negara Eropa Barat, penerapan kebijakan pemberian tunjangan pengangguran yang relatif tinggi (generous) telah berdampak pada tingginya tingkat pengangguran. Di Bangladesh, kebijakan yang melarang pekerja anak di bawah usia 15 tahun, berdampak pada pemecatan pekerja anak secara besar-besaran yang justru menyebabkan anak-anak ini terpaksa menjadi anak-anak jalanan dan berubah profesi menjadi pengemis atau pekerja seks komersial. Demikian juga, larangan bagi pemberi kerja untuk merekrut pekerja yang bukan anggota serikat pekerja di sektor pelabuhan di Australia menyebabkan pasar kerja di sektor ini menjadi bersifat monopsonistik sehingga efisiensi sektor secara keseluruhan menjadi rendah. Studi pada skala makro pada 48 negara juga menunjukkan fakta adanya hubungan negatif antara banyaknya kebijakan perlindungan tenaga kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja dan kenaikan upah riil.

Oleh karena itu, pembuatan kebijakan perlindungan pekerja perlu didasarkan pada kebutuhan riil pekerja terhadap perlindungan, dengan memperhitungkan seberapa besar dan siapa yang akan menanggung biaya kebijakan yang dibuat, dan memperhatikan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Di samping itu, perlu pula diperhatikan agar kebijakan perlindungan pekerja yang dibuat tidak memperbesar diskriminasi antara pekerja yang terlindungi (pekerja sektor formal) dan pekerja yang tidak terlindungi (pekerja sektor informal) oleh kebijakan tersebut.

III. ANALISIS KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA (UU No. 13 Tahun 2003)

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat empat kebijakan pokok yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yaitu kebijakan upah minimum, ketentuan PHK dan pembayaran uang pesangon, ketentuan yang berkaitan hubungan kerja dan ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja.

Upah Minimum

Pengaturan mengenai upah minimum dijelaskan pada pasal 88 – 90. Dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu komponen/kebijakan pengupahan adalah upah minimum (pasal 88). Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (pasal 88). Upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota serta berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (pasal 89). Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum tersebut dapat dilakukan penangguhan (pasal 90).

Jika diterapkan secara proporsional, kebijakan upah minimum bermanfaat dalam melindungi kelompok kerja marjinal yang tidak terorganisasi di sektor modern. Namun demikian, kenaikan upah minimum yang tinggi dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah di Indonesia belakangan ini telah berdampak pada turunnya keunggulan komparatif industri-industri padat karya, yang pada gilirannya menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja akibat berkurangnya aktivitas produksi.

Kenaikan upah minimum yang terlalu cepat ini selain berdampak negatif terhadap prospek pekerja memperoleh pekerjaan di sektor formal, juga menyebabkan tingkat pengangguran terbuka menjadi lebih tinggi, terutama di kalangan angkatan kerja usia muda. Studi SMERU (2002) tentang upah minimum menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum selama periode 1990 hingga 1999 tidak mengurangi kesempatan kerja bagi pekerja laki- laki dewasa, pekerja berpendidikan tinggi atau para profesional. Sebaliknya, kenaikan upah minimum tersebut telah mengurangi kesempatan kerja bagi pekerja perempuan, pekerja usia muda dan pekerja kurang terdidik (yaitu mereka yang berpendidikan dasar atau lebih rendah). Studi SMERU menunjukkan bahwa secara rata–rata, kenaikan upah minimum riil sebesar 20%, sebagaimana terjadi di beberapa daerah pada tahun 2002, menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan sektor formal di daerah perkotaan sebesar 2%, lapangan pekerjaan bagi pekerja perempuan dan pekerja usia muda berkurang masing-masing sebesar 6%, dan bagi pekerja kurang terdidik sebesar 4%. Kenaikan upah minimum memberikan dampak yang lebih besar terhadap lapangan pekerjaan bagi kelompok pekerja marjinal karena upah minimum telah mendekati tingkat upah rata-rata kelompok tersebut di pasar kerja.

Kenaikan upah minimum yang tinggi akhir- akhir ini di seluruh Indonesia disebabkan oleh sejumlah kelemahan dalam proses penetapan upah minimum diantaranya, ketergantungan yang besar terhadap indeks kebutuhan hidup minimum atau KHM, penetapan indeks secara kurang hati- hati sej ak diberlakukannya otonomi daerah, tidak adanya pedoman mengenai bagaimana menggunakan kriteria lain dalam penetapan upah minimum, dan rendahnya partisipasi para stakeholder utamanya dalam proses penetapan upah. Proses penetapan upah minimum menjadi semakin rumit sejak penyerahan kewenangan penetapan upah minimum kepada pemerintah daerah di era otonomi.

PHK dan Pembayaran Uang Pesangon

Pengaturan mengenai PHK dan pembayaran uang pesangon dijelaskan pada Bab XII pada pasal 150 – 172. PHK hanya dapat dilakukan perusahaan atas perundingan dengan serikat pekerja (pasal 151), dan jika dari perundingan tersebut tidak mendapatkan persetujuan maka permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang mendasarinya (pasal 152). Selanjutnya dalam pasal 153-155 dijelaskan alasan-alasan yang diperbolehkannya PHK dan alasan-alasan tidak diperbolehkannya PHK.

Aturan PHK yang diberlakukan pada UU ini telah mempersulit dan menimbulkan biaya tinggi bagi perusahaan untuk memberhentikan pekerja karena setiap kasus pengurangan pekerja wajib diajukan kepada pemerintah agar dikeluarkan izinnya. Tidak terdapat kewenangan manajemen dalam memutuskan penerimaan dan pemecatan karyawan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan hendaknya memberikan kewenangan kepada manajemen dalam memutuskan penerimaan dan pemecatan karyawan, tergantung pada pelaksanaan kontrak, negosiasi bipartit terhadap keadaan yang menyebabkan terjadinya PHK yang tidak adil, dan kerangka hukum yang memungkinkan pekerja dan serikat pekerja naik banding ke lembaga penyelesaian perselisihan industrial. Sekalipun dalam UU Ketenagakerjaan keputusan dilakukannya PHK harus didasarkan pada alasan yang jelas, persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan PHK tidak diwajibkan oleh standar ketenagakerjaan internasional dan tidak diatur oleh sebagian besar undang- undang ketenagakerjaan modern. Persetujuan terlebih dahulu hendaknya hanya diwajibkan oleh UU untuk kategori kelompok pekerja tertentu yang rawan pemecatan seperti misalnya pengurus serikat pekerja.

Jika terjadi PHK perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima (pasal 156). Dalam pasal tersebut juga dirincikan besarnya uang pesangon/penghargaan tersebut.

Pada pasal 158 dinyatakan bahwa pengusaha tidak wajib pemberi kerja membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja kepada pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela atau dipecat karena pelanggaran berat (misalnya, pencurian atau melakukan kekerasan di tempat kerja). Namun, pengusaha diwajibkan membayar “uang pisah” kepada pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela atau dipecat karena pelanggaran berat, yang besarannya ditetapkan melalui proses perundingan bersama.

Terkait dengan aturan mengenai uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, Widianto (2006) mengemukakan UU ini telah menaikkan tingkat uang pesangon sebesar antara 19% sampai 63% bagi pekerja yang masa kerjanya mencapai lima tahun atau lebih. Tingkat uang pesangon yang baru tersebut termasuk tertinggi di kawasan Asia, khususnya untuk pesangon yang diberikan kepada pekerja yang terkena PHK karena pengurangan karyawan .

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan ketentuan pesangon ini:

  1. Biaya pesangon meningkat pesat dari waktu ke waktu, baik terkait dengan peningkatan besaran uang pesangon maupun melalui kenaikan upah minimum yang tinggi. Peningkatan besarnya uang pesangon meningkatkan insentif bagi pekerja untuk menjadikan dirinya dipecat dengan melakukan pelanggaran ringan pada setiap waktu tertentu.
  2. Diberlakukannya uang pesangon yang tinggi dapat dianggap sebagai pajak di bidang ketenagakerjaan. Karena pemberi kerja harus membayar uang pesangon secara lump sum pada saat pekerja dikeluarkan atau saat terjadi pengurangan karyawan, maka uang pesangon dapat dianggap sebagai pajak atas pemecatan dan penerimaan karyawan baru, yang dapat mengurangi lapangan pekerjaan di sektor modern dalam jangka panjang.
  3. Uang pesangon berkaitan langsung dengan masa kerja pekerja di perusahaan. Hal ini menciptakan distorsi dalam pasar kerja. Misalnya, perusahaan akan cenderung mempertahankan para pekerja yang lebih tua usianya, walaupun mereka kurang produktif dibandingkan yang jauh lebih muda karena biaya yang harus dikeluarkan untuk memecat pekerja yang lebih tua lebih mahal. Dengan cara demikian, struktur uang pesangon saat ini berpotensi menghambat bagi penempatan pekerja usia muda sebagai pekerja.
  4. Mengaitkan uang pesangon dengan masa kerja juga mengurangi insentif pemberi kerja untuk berinvestasi dalam SDM (human capital) terutama jika keahlian yang diperlukan merupakan keahlian khusus. Alasannya adalah bahwa pembayaran uang pesangon mendorong pekerja tersebut untuk berganti pekerjaan dan ini akan merupakan biaya besar bagi perusahaan sehingga dalam jangka panjang perusahaan kehilangan insentif untuk berinvestasi bagi pekerjanya.
  5. Besarnya uang pesangon mendorong timbulnya perselisihan industrial karena kebanyakan perusahaan tidak menyiapkan diri untuk melakukan pembayaran uang pesangon, sehingga pekerja mempunyai inisiatif untuk menunggu dipecat daripada mengundurkan diri secara sukarela walaupun pekerja sudah tidak produktif lagi.

Hubungan Kerja

Dalam pasal 56 dinyatakan perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Selanjutnya, pada pasal 59 dinyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Undang-undang ini juga mengatur berbagai persyaratan penggunaan tenaga kerja dan pemborongan produk dari luar perusahaan. Penggunaan pekerja kontrak, pemborongan pekerjaan produksi dan jasa pada pihak luar (outsourcing), dan perekrutan tenaga kerja melalui agen penempatan tenaga kerja dibatasi hanya untuk beberapa jenis pekerjaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Pemborongan pekerjaan produksi dan jasa pada pihak luar hanya diperbolehkan bagi pekerjaan yang bukan pekerjaan utama dari perusahaan. Selanjutnya dalam konteks ini hubungan kerja yang terjadi adalah antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; (pasal 64 – 66)

Tujuan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kerja di tingkat perusahaan bagi pekerja di sektor modern. Meskipun demikian, bila ketentuan-ketentuan UU tersebut diimplementasikan secara kaku, ketentuan-ketentuan tersebut akan menghambat sebagian angkatan kerja untuk memperoleh kesempatan kerja di sektor modern. Selain itu, pekerja kontrak memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk cuti libur yang dibayar, cuti sakit, tidak termasuk dalam program pensiun, dan kurang memperoleh akses untuk pelatihan. Meskipun, pekerja kontrak biasanya terus memperoleh pekerjaan dan pada akhirnya menjadi pekerja tetap, tetapi hal ini jarang terjadi pada pekerja berpendidikan rendah.

Dalam kaitannya dengan lembaga outsourcing, lebih jauh Nugroho (2004), mengemukakan bahwa lembaga outsourcing akan mengaburkan hubungan industrial. Terutama adanya ketidakjelasan status antara lembaga penyalur dengan perusahaan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial. Posisi tawar buruh akan menjadi semakin lemah, sedangkan di pihak lain posisi perusahaan dan lembaga penyalur/outsourcing akan semakin kuat. Ini akan menciptakan hubungan yang subordinatif terhadap pekerja

Waktu Kerja

Terkait dengan waktu kerja, pada pasal 76 dinyatakan adanya larangan mempekerjakan pekerja perempuan di bawah 18 tahun dan pekerja perempuan hamil pada malam hari (Pukul 23.00 7.00). Selanjutnya pada pasal 77 dinyatakan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan ketentuan waktu kerja 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja berkewajiban membayar upah lembur, tetapi harus memenuhi syarat : a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu (pasal 78).

Aturan mengenai waktu kerja ini, secara eksplisit memberikan keterbatasan perusahaan untuk mempekerjakan pekerja sesuai dengan kebutuhan produksi. Meskipun, misalnya karena kekurangan bahan baku, perusahaan hanya membutuhkan masing-masing pekerja untuk bekerja kurang dari 40 jam seminggu, tetapi perusahaan harus tetap mempekerjakan pekerja dalam batas jam kerja tersebut. Demikian juga misalnya, karena peningkatan permintaan yang mengharuskan perusahaan meningkatkan produksi, perusahaan dibatasi dengan aturan tidak boleh mempekerjakan pekerja lembur lebih dari 3 jam perharinya.

IV. REKOMENDASI

Dari kajian mengenai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tulisan ini merekomendasikan beberapa poin rekomendasi dalam rangka menyeimbangkan antara tujuan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, sebagai berikut:

  1. Substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rekruitmen, PHK, upah minimum, perlindungan kerja dan waktu kerja, dengan tetap memperhatikan jaminan keberadaan upah dan perlindungan kerja yang layak, serta struktur pasar kerja di Indonesia, perlu ditinjau ulang dalam konteks keseimbangan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Terkait dengan struktur pasar kerja di Indonesia, yang harus diperhatikan adalah karakteristik pasar kerja yang surplus tenaga kerja, lapangan kerja sektor informal yang sangat besar, banyaknya pekerja berada dalam kondisi setengah menganggur, rendahnya kualitas tenaga kerja. Data tahun 2005 menunjukkan 70,06 persen tenaga kerja berada pada sektor informal, 31,22 persen yang bekerja berada dalam kondisi setengah menganggur, 60,0 persen berpendidikan SD. Hal ini menunjukkan besarnya proporsi pekerja kelompok marjinal, yang berdasarkan pengalaman negara-negara dalam penerapan pasar kerja fleksibel merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak degradasi pasar kerja fleksibel.
  2. UU NO. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang telah dikeluarkan pemerintah pada dasarnya telah mengacu pada kebijakan perlindungan tenaga kerja yang lebih komprehensif. Namun demikian, implementasi UU tersebut belum berlaku efektif dalam menjamin pemerataan jaminan sosial.
  3. PP No. 31 Tahun 2006 Tentang sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu segera diefektifkan dalam kerangka meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan-pelatihan kerja. Sebagai dampak era otonomi daerah, Departemen Tenaga Kerja sebagai instansi yang memiliki kewenangan utama dalam pelatihan tenaga kerja ini telah kehilangan kendali dalam mengarahkan kebijakan pelatihan-pelatihan tenaga kerja di daerah. Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu pusat pelatihan, di banyak daerah pada saat ini berada dalam kondisi “mati suri”.
  4. Perlunya peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi dialog, komunikasi, dan negosiasi untuk mendorong hubungan yang baik antara pengusaha dengan pekerja seperti.
  5. Perlunya meningkatkan aksesibilitas pencari kerja pada informasi pasar kerja. PP No. 15 Tahun 2007 telah mengatur tentang tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Namun demikian, dalam PP tersebut belum terlihat secara tegas upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pencari kerja.
  6. Perlunya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparat yang terkait dengan proses pengawasan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparat dalam pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek-praktek penyelewengan peraturan-peraturan yang dapat merugikan buruh. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial diperlukan dalam rangka meningkatkan kepastian hubungan industrial dan dapat menekan biaya tinggi yang selama ini dialami baik oleh pengusaha maupun pekerja.

Bahan Bacaan

Anonim. 2003.
Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Anonim. 2004. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Anonim. 2004. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Anonim. 2004. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Anonim. 2005. Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2005 Tentang Lembaga Produktivitas Nasional

Anonim. 2006. Peraturan Pemerintah No. 31/ 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Anonim. 2007. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.

Heckman, James J. & Carmen Pages, “The Cost of Job Security Regulation: Evidence from Latin America Labour Market.” NBER Working Paper No. 7773, June 2000.

Jepsen, M. and Klammer, U. (2004) .Editorial., TRANSFER . European Review of Labour and Research. Vol.10 No.2, pp.157~159.

Lindenthal, Roland. 2005. “Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pasar Tenaga Kerja di Indonesia: Beberapa Isu dan Pilihan“, UNSFIR, Discussion Paper Series no. 05/5-IND

Nugroho, Y, Menyoal Kebijakan Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja,
(working paper) dalam Seminar “Implikasi Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja (Labor Market Flexibility) terhadap Prospek Dunia Kerja di Kawasan Asia” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Asia Timur, LPA, Unika Atmajaya, Jakarta, 9 Maret 2004

Rapley, J. 1997. Understanding Development : Theory and Practice in the Third World. London: UCL Press

Salomon, M. 1992. Industrial Relations: Theory and Practices. 2nd.ed. Hertfordshire: Prentice Hall.Int.Ltd

Suharyadi, A,2003, Mencari Keseimbangan Antara Perlindungan Pekerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Lembaga Penelitian SMERU

Widianto, B. 2006. “Kebijakan untuk Memperluas Kesempatan Kerja” Bahan Presentasi dalam Sarasehan Bappenas dan Wartawan. 15 Desember 2006