Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Kerangka Perlindungan TK dan Perluasan Kes.Kerja

Oleh : Junaidi

I. PENDAHULUAN

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 hingga 1998 diakui telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang cukup signifikan. Selama tahun 2000-2007, perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan kisaran antara 4 – 5 persen pertahun, yang terutama disebabkan menguatnya peran investasi dan ekspor. Indikator-indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Inflasi rata-rata tahunan mengalami penurunan dari 9,35 persen pada tahun 2000 menjadi 6,59 persen pada tahun 2007. Suku bunga SBI (1 bulan) mengalami penurunan dari 14,5 persen pada tahun 2000 menjadi 8,00 persen pada tahun 2007. Demikian juga jika diamati dari nilai tukar rata-rata tahunan mata uang rupiah terhadap dollar, dimana pada periode krisis (1998) sebesar 10.210 telah menjadi 9.140 pada tahun 2007 (Laporan Tahunan Bank Indonesia, berbagai tahun)

Namun demikian, dalam konteks ketenagakerjaan, berbagai perbaikan pada indikator makroekonomi tersebut ternyata belum memberikan dampak yang menggembirakan terhadap penciptaan kesempatan kerja. Hal ini terlihat dari kenyataan meningkatnya angka pengangguran baik secara absolut maupun relatif. Pada tahun 2000 tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,08 persen menjadi 9,67 persen pada tahun 2003 dan 9,75 persen pada tahun 2007. Secara absolut, pengangguran terbuka bertambah sebanyak 4,74 juta dari 5,81 juta pada tahun 2000 menjadi 9,53 juta pada tahun 2003 dan 10,55 juta pada tahun 2007. (Statistik Indonesia berbagai tahun, Badan Pusat Statistika).

Pasar kerja di Indonesia – sebagaimana karakteristik umumnya negara sedang berkembang – bersifat dualistik. Lapangan kerja sektor modern (formal) dengan jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit dan sektor tradisional (informal) dengan jumlah tenaga kerja yang besar, berjalan secara bersamaan dalam perekonomian. Sektor modern memiliki upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik dibandingkan sektor tradisional. Selain itu, pekerja sektor modern memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan akses terhadap pelatihan sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, pekerja di sektor tradisional melakukan kegiatan yang rendah tingkat produktivitasnya dengan upah rendah. Kesenjangan produktivitas-upah antara sektor modern dan sektor tradisional juga mencerminkan perbedaan tingkat pendidikan. Pekerja sektor modern berpendidikan lebih tinggi dibandingkan pekerja sektor tradisional.

Oleh karenanya, persoalan ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya terkait dengan upaya perluasan kesempatan kerja, tetapi juga mencakup upaya memfasilitasi perpindahan ’surplus tenaga kerja’ keluar dari sektor informal ke sektor modern yang lebih produktif dan memberikan upah yang lebih tinggi. Perpindahan surplus tenaga kerja dari sektor informal ini selain bertujuan meningkatkan hak-hak tenaga kerja juga menjadi tujuan utama dari siklus pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara selaras, maka dalam konteks kebijakan tenaga kerja di Indonesia, perlu dijalin keseimbangan yang tepat antara perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Tulisan ini menganalisis kebijakan tenaga kerja di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Diawali dengan pembahasan mengenai trade-off antara perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Dilanjutkan dengan analisis mengenai kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia khususnya UU No. 13 Tahun 2003. Selanjutnya, pada bagian akhir adalah rekomendasi dalam penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada keseimbangan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

II.    TRADE-OFF ANTARA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Perlunya kebijakan perlindungan tenaga kerja didasarkan pada kenyataan bahwa setiap pekerja menghadapi berbagai risiko, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Risiko-risiko tersebut berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Beberapa risiko pasar kerja (labor market risks) yang utama adalah:

  1. Risiko kehilangan pekerjaan (unemployment risks): Kehilangan pekerjaan dapat terjadi baik karena faktor kinerja individu, kinerja perusahaan maupun karena faktor ekonomi makro. Kehilangan pekerjaan akan berdampak secara langsung pada penurunan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
  2. Risiko kesehatan (health risks): Risiko kesehatan yang berdampak pada penurunan/kehilangan sumber pendapatan dari seorang pekerja dapat terjadi baik pada saat sedang bekerja maupun di luar pekerjaan.
  3. Risiko penurunan upah riil (declining wage risks): Penurunan upah riil adalah penurunan daya beli, sehingga secara langsung menurunkan tingkat kesej ahteraan pekerja dan keluarganya. Penurunan upah riil dapat terjadi karena pemotongan tingkat upah atau karena laju inflasi yang lebih tinggi dari kenaikan upah nominal.
  4. Risiko usia lanjut (old-age risks): Dampak menjadi tua bagi seorang pekerja adalah menurunnya tingkat produktivitas, dan kehilangan pekerjaan ketika kondisi fisik sebagai akibat faktor usia tidak memungkinkan lagi bagi pekerja tersebut untuk bekerja. Ini berarti bahwa semakin tua seorang pekerja akan menyebabkan risiko menurunnya/kehilangan pendapatan mereka.

Risiko-risiko tersebut dapat bersifat individual pekerja ataupun melibatkan banyak pekerja. Munculnya risiko-risiko tersebut dapat berkaitan dengan kondisi individu, kondisi mikro perusahaan ataupun kondisi perekonomian secara makro yang tidak menguntungkan. Oleh karenanya, tujuan dari kebijakan perlindungan tenaga kerja adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari berbagai risiko pasar kerja terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Secara garis besar, kebijakan perlindungan pekerja dapat dikelompokkan ke dalam pengaturan hubungan pekerjaan (employment relations) dan penyediaan jaminan sosial (social security).Kebijakan hubungan pekerjaan atau hubungan industrial umumnya mencakup pengaturan dan syarat- syarat hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, mulai dari rekrutmen, interaksi selama masa kerja, sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Bentuk-bentuk jaminan sosial umumnya terdiri dari tabungan wajib hari tua (provident fund), asuransi kesehatan (health insurance), asuransi kematian (life insurance), kompensasi atau asuransi kecelakaan kerja (work accident insurance), pesangon untuk pemutusan hubungan kerja atau asuransi pengangguran (unemployment insurance), dan lain-lain.

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat kebijakan perlindungan tenaga kerja baik dari sisi pengaturan hubungan kerja maupun penyediaan jaminan sosial, ditanggung sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemberi kerja. Oleh karenanya, dilihat dari sudut pandang pemberi kerja penerapan kebijakan ini menambah terhadap total biaya tenaga kerja (labor costs).

Sebagai akibat dari hal ini, apabila kebijakan pelindungan pekerja terlalu berlebihan maka dapat timbul dampak negatif yang tidak diinginkan. Dari sudut pandang pemberi kerja, meningkatnya total biaya tenaga kerja yang terlalu besar dapat menjadi hambatan (disincentive) terhadap penciptaan kesempatan kerja. Sebaliknya bagi pekerja, kebijakan pelindungan pekerja yang terlalu berlebihan dapat menjadi hambatan untuk bekerja. Bagi perekonomian secara makro, hal ini dapat menciptakan kekakuan (inflexibility) dalam pasar kerja.

Berbagai fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan tenaga kerja yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kesempatan kerja (Suharyadi,2003). Di negara-negara Eropa Barat, penerapan kebijakan pemberian tunjangan pengangguran yang relatif tinggi (generous) telah berdampak pada tingginya tingkat pengangguran. Di Bangladesh, kebijakan yang melarang pekerja anak di bawah usia 15 tahun, berdampak pada pemecatan pekerja anak secara besar-besaran yang justru menyebabkan anak-anak ini terpaksa menjadi anak-anak jalanan dan berubah profesi menjadi pengemis atau pekerja seks komersial. Demikian juga, larangan bagi pemberi kerja untuk merekrut pekerja yang bukan anggota serikat pekerja di sektor pelabuhan di Australia menyebabkan pasar kerja di sektor ini menjadi bersifat monopsonistik sehingga efisiensi sektor secara keseluruhan menjadi rendah. Studi pada skala makro pada 48 negara juga menunjukkan fakta adanya hubungan negatif antara banyaknya kebijakan perlindungan tenaga kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja dan kenaikan upah riil.

Oleh karena itu, pembuatan kebijakan perlindungan pekerja perlu didasarkan pada kebutuhan riil pekerja terhadap perlindungan, dengan memperhitungkan seberapa besar dan siapa yang akan menanggung biaya kebijakan yang dibuat, dan memperhatikan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Di samping itu, perlu pula diperhatikan agar kebijakan perlindungan pekerja yang dibuat tidak memperbesar diskriminasi antara pekerja yang terlindungi (pekerja sektor formal) dan pekerja yang tidak terlindungi (pekerja sektor informal) oleh kebijakan tersebut.

III. ANALISIS KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA (UU No. 13 Tahun 2003)

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat empat kebijakan pokok yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yaitu kebijakan upah minimum, ketentuan PHK dan pembayaran uang pesangon, ketentuan yang berkaitan hubungan kerja dan ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja.

Upah Minimum

Pengaturan mengenai upah minimum dijelaskan pada pasal 88 – 90. Dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu komponen/kebijakan pengupahan adalah upah minimum (pasal 88). Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (pasal 88). Upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota serta berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (pasal 89). Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum tersebut dapat dilakukan penangguhan (pasal 90).

Jika diterapkan secara proporsional, kebijakan upah minimum bermanfaat dalam melindungi kelompok kerja marjinal yang tidak terorganisasi di sektor modern. Namun demikian, kenaikan upah minimum yang tinggi dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah di Indonesia belakangan ini telah berdampak pada turunnya keunggulan komparatif industri-industri padat karya, yang pada gilirannya menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja akibat berkurangnya aktivitas produksi.

Kenaikan upah minimum yang terlalu cepat ini selain berdampak negatif terhadap prospek pekerja memperoleh pekerjaan di sektor formal, juga menyebabkan tingkat pengangguran terbuka menjadi lebih tinggi, terutama di kalangan angkatan kerja usia muda. Studi SMERU (2002) tentang upah minimum menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum selama periode 1990 hingga 1999 tidak mengurangi kesempatan kerja bagi pekerja laki- laki dewasa, pekerja berpendidikan tinggi atau para profesional. Sebaliknya, kenaikan upah minimum tersebut telah mengurangi kesempatan kerja bagi pekerja perempuan, pekerja usia muda dan pekerja kurang terdidik (yaitu mereka yang berpendidikan dasar atau lebih rendah). Studi SMERU menunjukkan bahwa secara rata–rata, kenaikan upah minimum riil sebesar 20%, sebagaimana terjadi di beberapa daerah pada tahun 2002, menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan sektor formal di daerah perkotaan sebesar 2%, lapangan pekerjaan bagi pekerja perempuan dan pekerja usia muda berkurang masing-masing sebesar 6%, dan bagi pekerja kurang terdidik sebesar 4%. Kenaikan upah minimum memberikan dampak yang lebih besar terhadap lapangan pekerjaan bagi kelompok pekerja marjinal karena upah minimum telah mendekati tingkat upah rata-rata kelompok tersebut di pasar kerja.

Kenaikan upah minimum yang tinggi akhir- akhir ini di seluruh Indonesia disebabkan oleh sejumlah kelemahan dalam proses penetapan upah minimum diantaranya, ketergantungan yang besar terhadap indeks kebutuhan hidup minimum atau KHM, penetapan indeks secara kurang hati- hati sej ak diberlakukannya otonomi daerah, tidak adanya pedoman mengenai bagaimana menggunakan kriteria lain dalam penetapan upah minimum, dan rendahnya partisipasi para stakeholder utamanya dalam proses penetapan upah. Proses penetapan upah minimum menjadi semakin rumit sejak penyerahan kewenangan penetapan upah minimum kepada pemerintah daerah di era otonomi.

PHK dan Pembayaran Uang Pesangon

Pengaturan mengenai PHK dan pembayaran uang pesangon dijelaskan pada Bab XII pada pasal 150 – 172. PHK hanya dapat dilakukan perusahaan atas perundingan dengan serikat pekerja (pasal 151), dan jika dari perundingan tersebut tidak mendapatkan persetujuan maka permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang mendasarinya (pasal 152). Selanjutnya dalam pasal 153-155 dijelaskan alasan-alasan yang diperbolehkannya PHK dan alasan-alasan tidak diperbolehkannya PHK.

Aturan PHK yang diberlakukan pada UU ini telah mempersulit dan menimbulkan biaya tinggi bagi perusahaan untuk memberhentikan pekerja karena setiap kasus pengurangan pekerja wajib diajukan kepada pemerintah agar dikeluarkan izinnya. Tidak terdapat kewenangan manajemen dalam memutuskan penerimaan dan pemecatan karyawan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan hendaknya memberikan kewenangan kepada manajemen dalam memutuskan penerimaan dan pemecatan karyawan, tergantung pada pelaksanaan kontrak, negosiasi bipartit terhadap keadaan yang menyebabkan terjadinya PHK yang tidak adil, dan kerangka hukum yang memungkinkan pekerja dan serikat pekerja naik banding ke lembaga penyelesaian perselisihan industrial. Sekalipun dalam UU Ketenagakerjaan keputusan dilakukannya PHK harus didasarkan pada alasan yang jelas, persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan PHK tidak diwajibkan oleh standar ketenagakerjaan internasional dan tidak diatur oleh sebagian besar undang- undang ketenagakerjaan modern. Persetujuan terlebih dahulu hendaknya hanya diwajibkan oleh UU untuk kategori kelompok pekerja tertentu yang rawan pemecatan seperti misalnya pengurus serikat pekerja.

Jika terjadi PHK perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima (pasal 156). Dalam pasal tersebut juga dirincikan besarnya uang pesangon/penghargaan tersebut.

Pada pasal 158 dinyatakan bahwa pengusaha tidak wajib pemberi kerja membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja kepada pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela atau dipecat karena pelanggaran berat (misalnya, pencurian atau melakukan kekerasan di tempat kerja). Namun, pengusaha diwajibkan membayar “uang pisah” kepada pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela atau dipecat karena pelanggaran berat, yang besarannya ditetapkan melalui proses perundingan bersama.

Terkait dengan aturan mengenai uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, Widianto (2006) mengemukakan UU ini telah menaikkan tingkat uang pesangon sebesar antara 19% sampai 63% bagi pekerja yang masa kerjanya mencapai lima tahun atau lebih. Tingkat uang pesangon yang baru tersebut termasuk tertinggi di kawasan Asia, khususnya untuk pesangon yang diberikan kepada pekerja yang terkena PHK karena pengurangan karyawan .

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan ketentuan pesangon ini:

  1. Biaya pesangon meningkat pesat dari waktu ke waktu, baik terkait dengan peningkatan besaran uang pesangon maupun melalui kenaikan upah minimum yang tinggi. Peningkatan besarnya uang pesangon meningkatkan insentif bagi pekerja untuk menjadikan dirinya dipecat dengan melakukan pelanggaran ringan pada setiap waktu tertentu.
  2. Diberlakukannya uang pesangon yang tinggi dapat dianggap sebagai pajak di bidang ketenagakerjaan. Karena pemberi kerja harus membayar uang pesangon secara lump sum pada saat pekerja dikeluarkan atau saat terjadi pengurangan karyawan, maka uang pesangon dapat dianggap sebagai pajak atas pemecatan dan penerimaan karyawan baru, yang dapat mengurangi lapangan pekerjaan di sektor modern dalam jangka panjang.
  3. Uang pesangon berkaitan langsung dengan masa kerja pekerja di perusahaan. Hal ini menciptakan distorsi dalam pasar kerja. Misalnya, perusahaan akan cenderung mempertahankan para pekerja yang lebih tua usianya, walaupun mereka kurang produktif dibandingkan yang jauh lebih muda karena biaya yang harus dikeluarkan untuk memecat pekerja yang lebih tua lebih mahal. Dengan cara demikian, struktur uang pesangon saat ini berpotensi menghambat bagi penempatan pekerja usia muda sebagai pekerja.
  4. Mengaitkan uang pesangon dengan masa kerja juga mengurangi insentif pemberi kerja untuk berinvestasi dalam SDM (human capital) terutama jika keahlian yang diperlukan merupakan keahlian khusus. Alasannya adalah bahwa pembayaran uang pesangon mendorong pekerja tersebut untuk berganti pekerjaan dan ini akan merupakan biaya besar bagi perusahaan sehingga dalam jangka panjang perusahaan kehilangan insentif untuk berinvestasi bagi pekerjanya.
  5. Besarnya uang pesangon mendorong timbulnya perselisihan industrial karena kebanyakan perusahaan tidak menyiapkan diri untuk melakukan pembayaran uang pesangon, sehingga pekerja mempunyai inisiatif untuk menunggu dipecat daripada mengundurkan diri secara sukarela walaupun pekerja sudah tidak produktif lagi.

Hubungan Kerja

Dalam pasal 56 dinyatakan perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Selanjutnya, pada pasal 59 dinyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Undang-undang ini juga mengatur berbagai persyaratan penggunaan tenaga kerja dan pemborongan produk dari luar perusahaan. Penggunaan pekerja kontrak, pemborongan pekerjaan produksi dan jasa pada pihak luar (outsourcing), dan perekrutan tenaga kerja melalui agen penempatan tenaga kerja dibatasi hanya untuk beberapa jenis pekerjaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Pemborongan pekerjaan produksi dan jasa pada pihak luar hanya diperbolehkan bagi pekerjaan yang bukan pekerjaan utama dari perusahaan. Selanjutnya dalam konteks ini hubungan kerja yang terjadi adalah antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; (pasal 64 – 66)

Tujuan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kerja di tingkat perusahaan bagi pekerja di sektor modern. Meskipun demikian, bila ketentuan-ketentuan UU tersebut diimplementasikan secara kaku, ketentuan-ketentuan tersebut akan menghambat sebagian angkatan kerja untuk memperoleh kesempatan kerja di sektor modern. Selain itu, pekerja kontrak memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk cuti libur yang dibayar, cuti sakit, tidak termasuk dalam program pensiun, dan kurang memperoleh akses untuk pelatihan. Meskipun, pekerja kontrak biasanya terus memperoleh pekerjaan dan pada akhirnya menjadi pekerja tetap, tetapi hal ini jarang terjadi pada pekerja berpendidikan rendah.

Dalam kaitannya dengan lembaga outsourcing, lebih jauh Nugroho (2004), mengemukakan bahwa lembaga outsourcing akan mengaburkan hubungan industrial. Terutama adanya ketidakjelasan status antara lembaga penyalur dengan perusahaan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial. Posisi tawar buruh akan menjadi semakin lemah, sedangkan di pihak lain posisi perusahaan dan lembaga penyalur/outsourcing akan semakin kuat. Ini akan menciptakan hubungan yang subordinatif terhadap pekerja

Waktu Kerja

Terkait dengan waktu kerja, pada pasal 76 dinyatakan adanya larangan mempekerjakan pekerja perempuan di bawah 18 tahun dan pekerja perempuan hamil pada malam hari (Pukul 23.00 7.00). Selanjutnya pada pasal 77 dinyatakan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan ketentuan waktu kerja 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja berkewajiban membayar upah lembur, tetapi harus memenuhi syarat : a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu (pasal 78).

Aturan mengenai waktu kerja ini, secara eksplisit memberikan keterbatasan perusahaan untuk mempekerjakan pekerja sesuai dengan kebutuhan produksi. Meskipun, misalnya karena kekurangan bahan baku, perusahaan hanya membutuhkan masing-masing pekerja untuk bekerja kurang dari 40 jam seminggu, tetapi perusahaan harus tetap mempekerjakan pekerja dalam batas jam kerja tersebut. Demikian juga misalnya, karena peningkatan permintaan yang mengharuskan perusahaan meningkatkan produksi, perusahaan dibatasi dengan aturan tidak boleh mempekerjakan pekerja lembur lebih dari 3 jam perharinya.

IV. REKOMENDASI

Dari kajian mengenai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tulisan ini merekomendasikan beberapa poin rekomendasi dalam rangka menyeimbangkan antara tujuan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, sebagai berikut:

  1. Substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rekruitmen, PHK, upah minimum, perlindungan kerja dan waktu kerja, dengan tetap memperhatikan jaminan keberadaan upah dan perlindungan kerja yang layak, serta struktur pasar kerja di Indonesia, perlu ditinjau ulang dalam konteks keseimbangan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Terkait dengan struktur pasar kerja di Indonesia, yang harus diperhatikan adalah karakteristik pasar kerja yang surplus tenaga kerja, lapangan kerja sektor informal yang sangat besar, banyaknya pekerja berada dalam kondisi setengah menganggur, rendahnya kualitas tenaga kerja. Data tahun 2005 menunjukkan 70,06 persen tenaga kerja berada pada sektor informal, 31,22 persen yang bekerja berada dalam kondisi setengah menganggur, 60,0 persen berpendidikan SD. Hal ini menunjukkan besarnya proporsi pekerja kelompok marjinal, yang berdasarkan pengalaman negara-negara dalam penerapan pasar kerja fleksibel merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak degradasi pasar kerja fleksibel.
  2. UU NO. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang telah dikeluarkan pemerintah pada dasarnya telah mengacu pada kebijakan perlindungan tenaga kerja yang lebih komprehensif. Namun demikian, implementasi UU tersebut belum berlaku efektif dalam menjamin pemerataan jaminan sosial.
  3. PP No. 31 Tahun 2006 Tentang sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu segera diefektifkan dalam kerangka meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan-pelatihan kerja. Sebagai dampak era otonomi daerah, Departemen Tenaga Kerja sebagai instansi yang memiliki kewenangan utama dalam pelatihan tenaga kerja ini telah kehilangan kendali dalam mengarahkan kebijakan pelatihan-pelatihan tenaga kerja di daerah. Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu pusat pelatihan, di banyak daerah pada saat ini berada dalam kondisi “mati suri”.
  4. Perlunya peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi dialog, komunikasi, dan negosiasi untuk mendorong hubungan yang baik antara pengusaha dengan pekerja seperti.
  5. Perlunya meningkatkan aksesibilitas pencari kerja pada informasi pasar kerja. PP No. 15 Tahun 2007 telah mengatur tentang tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Namun demikian, dalam PP tersebut belum terlihat secara tegas upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pencari kerja.
  6. Perlunya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparat yang terkait dengan proses pengawasan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparat dalam pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek-praktek penyelewengan peraturan-peraturan yang dapat merugikan buruh. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial diperlukan dalam rangka meningkatkan kepastian hubungan industrial dan dapat menekan biaya tinggi yang selama ini dialami baik oleh pengusaha maupun pekerja.

Bahan Bacaan

Anonim. 2003.
Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Anonim. 2004. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Anonim. 2004. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Anonim. 2004. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Anonim. 2005. Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2005 Tentang Lembaga Produktivitas Nasional

Anonim. 2006. Peraturan Pemerintah No. 31/ 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Anonim. 2007. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.

Heckman, James J. & Carmen Pages, “The Cost of Job Security Regulation: Evidence from Latin America Labour Market.” NBER Working Paper No. 7773, June 2000.

Jepsen, M. and Klammer, U. (2004) .Editorial., TRANSFER . European Review of Labour and Research. Vol.10 No.2, pp.157~159.

Lindenthal, Roland. 2005. “Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pasar Tenaga Kerja di Indonesia: Beberapa Isu dan Pilihan“, UNSFIR, Discussion Paper Series no. 05/5-IND

Nugroho, Y, Menyoal Kebijakan Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja,
(working paper) dalam Seminar “Implikasi Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja (Labor Market Flexibility) terhadap Prospek Dunia Kerja di Kawasan Asia” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Asia Timur, LPA, Unika Atmajaya, Jakarta, 9 Maret 2004

Rapley, J. 1997. Understanding Development : Theory and Practice in the Third World. London: UCL Press

Salomon, M. 1992. Industrial Relations: Theory and Practices. 2nd.ed. Hertfordshire: Prentice Hall.Int.Ltd

Suharyadi, A,2003, Mencari Keseimbangan Antara Perlindungan Pekerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Lembaga Penelitian SMERU

Widianto, B. 2006. “Kebijakan untuk Memperluas Kesempatan Kerja” Bahan Presentasi dalam Sarasehan Bappenas dan Wartawan. 15 Desember 2006

Aplikasi Model REMI-EDFS dalam Analisis Keterkaitan Variabel Demografi dan Ekonomi serta Proyeksi Penduduk

Oleh : Junaidi, Amril, Hardiani

I. PENDAHULUAN

Semakin lama disadari bahwa tinjauan terhadap masalah kependudukan tidak cukup hanya dengan memperhatikan jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya. Dikaitkan dengan penyediaan fasilitas/kebutuhan masyarakat serta perencanaan pembangunan pada umumnya, maka banyak aspek kependudukan dan non kependudukan yang harus diperhatikan.

Kurangnya perhatian terhadap aspek yang terkait dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk, menyebabkan kurang terarahnya kebijakan kependudukan. Sigit (1987) dalam Esmara (1987) mengemukakan cara terbaik menghadapi masalah kependudukan adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian interaktif faktor non-demografi dan demografi. Diketahuinya hubungan timbal balik faktor demografi dan non-demografi memberikan dasar yang kuat untuk formulasi kebijakan kependudukan sekaligus kebijakan sosial-ekonomi.

Selanjutnya, kebijakan yang dirumuskan seharusnya tidak hanya diarahkan untuk mengatasi permasalahan kependudukan saat ini, tetapi juga untuk mengantisipasi keadaan dan permasalahan masa yang akan datang. Oleh karenanya, diperlukan informasi keadaan penduduk pada masa yang akan datang, yang dapat diperoleh melalui proyeksi penduduk.

Selama ini, umumnya di Indonesia dan khususnya di Propinsi Jambi, proyeksi penduduk semata-mata hanya didasarkan pada perubahan-perubahan variabel demografi. Hal ini tentunya akan menghasilkan proyeksi yang kurang akurat, terutama jika dikaitkan dengan berbagai perubahan-perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat belakangan ini. Oleh karenanya, diperlukan suatu pendekatan baru yang mengkaitkan berbagai perubahan penduduk di masa datang dengan perkiran perubahan-perubahan variabel non-demografi.

Satu-satunya model proyeksi yang mampu mengkaitkan variabel demografi dengan variabel non-demografi adalah model REMI-EDFS. Oleh karenanya, penelitian ini akan mencoba mengaplikasikan model REMI-EDFS dengan mengambil kasus Propinsi Jambi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

REMI-EDFS adalah model structural ekonomi-demografi yang mengintegrasikan pendekatan input-output, keseimbangan umum, ekonometrik dan ekonomi geografi. Model mencakup analisis substitusi antar faktor produksi sebagai respon biaya relatif faktor produksi, migrasi sebagai respon perubahan pendapatan yang diharapkan, TPAK sebagai respon tingkat upah dan kondisi kesempatan kerja, konsumsi masyarakat sebagai respon perubahan pendapatan disposibel ril dan harga komoditi, dan market share sebagai respon dari perubahan biaya produksi regional dan aglomerasi ekonomi. Selanjutnya keseluruhan model diringkas dalam lima blok yaitu; (1) Output,; (2) Permintaan modal dan tenaga kerja; (3). Penduduk dan penawaran tenaga kerja.; (4). Upah, biaya dan harga; (5) Market share

Penelitian difokuskan pada dinamika penduduk dan kaitannya dengan faktor ekonomi. Penduduk secara langsung dipengaruh oleh tiga variable yaitu kelahiran (BTH), ukuran kohor pada tahun target (COHt) dan migran (MG). Kelahiran dan ukuran kohor pada tahun target tergantung pada fertilitas (FER) dan tingkat bertahan hidup (SVR), dan kedua variable juga tergantung pada ukuran kohor tahun sebelumnya (COHt-1). Ini dapat diidentifikasi sebagai suatu model komponen kohor. Perbedaan antara REMI-EDFS dan model komponen kohor terlihat dari cara memperlakukan komponen migrasi. REMI-EDFS membagi migrasi atas migrant kembali (RTMG), migrasi internasional (INMG) dan migrasi ekonomi (ECMG).

Migrasi kembali tergantung pada tingkat migrasi kembali dan ukuran kohor dari tahun target (COHt). Migrasi internasional dihitung berdasarkan share regional dari imigrasi nasional. Migran ekonomi dipengaruhi oleh angkatan kerja potensial (NLF), peluang kesempatan kerja relative (REO), tingkat upah relative (RWR), kenyamanan yang ditawarkan (λ) dan indeks akses konsumsi (MIGPROD) dari daerah. Selanjutnya, Angkatan kerja potensial dihitung berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja (NPR) dan ukuran kohor (COHt-1). Peluang kerja relative dipengaruhi oleh kesempatan kerja yang disesuaikan untuk daerah asal (ER) dan angkatan kerja potensial (NLF). Tingkat upah relative tergantung pada pendapatan personal (YP), pendapatan disposibel real (RYD), tingkat upah rata-rata masing-masing sector (wi) dan kesempatan kerja total (E). Pendapatan disposibel riil berhubungan dengan pajak (TAX), pendapatan personal (YP) dan konsumsi personal (CP) dan total kesempatan kerja tergantung pada kesempatan kerja menurut sector (Ei).

Berdasarkan hubungan antara variabel demografi dan ekonomi pada model REMI-EDFS, dapat dibangun persamaan-persamaan berikut::

Persamaan dasar penduduk:

Dimana:     P = Total population, t = Target year, COHk = Size of cohort “k” survived in target year, BTH = Total number of births,     NMG = Net migtants, RTMG = Total retired migrants, INMG = Total International migrants, ECMG = Total economic migrants, SpP = Special population (Military personnel and students).

Migran dibagi tiga kategori, migran ekonomi, migran kembali dan migran internasional untuk memperoleh perubahan penduduk akibat factor selain perubahan alami.

, dimana: SVR = tingkat bertahan hidup (survival rate)

Jumlah penduduk yang bertahan hidup pada tahun target (COHt) pada kohor tertentu (k) tergantung pada penduduk pada kohor yang sama pada tahun sebelumnya (COHt-1) dan tingkat bertahan hidup (SVR) dari kohor.


Tingkat fertilitas (FER) adalah ratio jumlah kelahiran terhadap jumlah wanita dalam masing-masing kelompok umur. Karena tingkat kelahiran bervariasi menurut kelompok umur dan etnis, model juga membagi tingkat fertilitas menurut umur dan etnis.

Total migran dirumuskan sebagai:

Dimana:     MG = total migran,     RTMG = migran kembali, ECMG = migran karena faktor ekonomi, INMG     = migran internasional

Total migran kembali dihitung melalui penjumlahan kohor umur satu tahunan, dengan persamaan berikut:

Dimana:     rmk = tingkat migrasi dari kohor k, RTDUM = variabel dummy (1 jika rmk positif dan 0 jika negatif),  COHnk= ukuran kohor k secara nasional

Variabel dummy RTDUM dimasukkan untuk menghitung migrasi bersih positif dan negatif. Selanjutnya persamaan untuk migran ekonomi adalah sebagai berikut:


Dimana :     ECMG = migran ekonomi, Β = koefisien yang diestimasi dari data timeseries dan cross section, REO = peluang kerja relatif, RWR = tingkat upah relatif, MIGPROD = indeks akses konsumsi, λ = tingkat kenyamanan, L    = daerah terpilih

Migran ekonomi adalah penduduk yang berusia di bawah 65 tahun yang tertarik pindah ke suatu daerah karena λ, REO, RWR dan MIGPROD dari daerah tersebut dibandingkan nasional (Treyz,1993). λ adalah suatu angka konstan untuk masing-masing daerah sebagai representasi kualitas hidup, diukur dari iklim, kualitas udara, tingkat kriminalitas dan lainnya. Jika suatu daerah memiliki tingkat kenyamanan positif, berarti rating kualitas hidupnya lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Migrasi internasional dirumuskan sebagai: INMG = share daerah x total imigrasi nasional

Peluang kerja relatif dirumuskan sebagai:


Dimana: E = total kesempatan kerja, ER = kesempatan kerja daerah, NLF = angkatan kerja potensial, P = probabilita, n = nasional

Tingkat upah relatif dirumuskan sebagai:


Dimana:     RYD     = pendapatan disposibel riil, YP = pendapatan personal, i     = industri/sektor

Tingkat upah relatif adalah ratio dari proposi kesempatan kerja pada suatu sektor (Ei/E), rata-rata tingkat upah menurut sektor (wi), dan biaya hidup (RYD/YP) antara daerah dengan nasional. Indeks akses konsumsi diukur dari kemudahan memperoleh suatu komoditi di suatu daerah dan tergantung pada jumlah komoditi yang tersedia untuk konsumsi di daerah.

Pendapatan disposibel riil dirumuskan sebagai berikut:


Angkatan kerja potensial dirumuskan sebagai berikut:

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Penelitian bertujuan untuk: (1). Mendapatkan gambaran perkembangan penduduk dan komponen demografi pembentuk perubahan penduduk di Propinsi Jambi Tahun 1990 – 2005; (2). Menganalisis keterkaitan variabel ekonomi terhadap variabel demografi di Propinsi Jambi tahun 1990-2005; (3). Mendapatkan proyeksi penduduk Propinsi Jambi Tahun 2006 – 2025. Selanjutnya, berdasarkan tujuan tersebut diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penduduk dan variabel-variabel ekonomi yang terkait dengan penduduk di Propinsi Jambi. Selain itu dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan metode proyeksi penduduk.

IV. METODE PENELITIAN
Periode analisis dalam penelitian ini selama tahun 1990-2005 sebagai tahun dasar dan Tahun 2010-2025 sebagai tahun proyeksi. Wilayah analisis pada tingkat Propinsi Jambi. Data yang digunakan data sekunder berupa publikasi dari instansi terkait. Publikasi utama yang dimanfaatkan bersumber SP, SUPAS, SUSENAS, SAKERNAS, Jambi dalam Angka, IHDR, Tabel Input-Output (IO). Penelitian akan mengaplikasikan model REMI-EDFS untuk melihat keterkaitan variabel demografi dengan variabel ekonomi. Meskipun demikian, model REMI-EDFS dalam penelitian ini akan disesuaikan/dimodifikasi tergantung pada ketersediaan data.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Perkembangan Penduduk Propinsi Jambi Tahun 1990 – 2005

Jumlah penduduk Propinsi Jambi sampai akhir Tahun 2005 adalah sebanyak 2.657.536 jiwa. Penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan sex ratio 101,24, Selama Tahun 1990-2005 tingkat pertumbuhan penduduk 2,10 persen pertahun. Tingkat pertumbuhan penduduk laki-laki lebih rendah 1,97 persen pertahun lebih rendah dibandingkan perempuan sebesar 2,24 persen pertahun, menyebabkan seks ratio mengalami penurunan.

Tabel 5.1. Penduduk Propinsi Jambi Menurut Jenis Kelamin Tahun 1990 – 2005

 

 

 

 

Uraian

1990

1995

2000

2005

Pert./th (%)

Perempuan

988837

1175283

1180033

1320612

2.24

Laki-Laki

1031831

1194676

1227133

1336924

1.97

Pr + Lk

2020668

2369959

2407166

2657536

2.10

Seks Ratio

104.35

101.65

103.99

101.24

 

Sumber : SP 1990, SUPAS 1995, SP 2000, SUPAS 2005

5.2. Struktur Umur Penduduk Propinsi Jambi Tahun 1990 – 2005

Struktur umur penduduk di Propinsi Jambi pada Tahun 2005 sudah tidak tergolong lagi pada struktur umur muda, tetapi belum sepenuhnya memenuhi kategori struktur umur tua. Proporsi penduduk umur dibawah 15 Tahun sudah dibawah proporsi 40 persen, tetapi proporsi penduduk usia 65 Tahun keatas masih dibawah 10 persen. Namun demikian, dengan mengamati perkembangan data selama Tahun 1990-2005, diperkirakan kedepan struktur umur penduduk akan semakin mendekati  struktur umur tua.

Tabel 5.2.        Penduduk Propinsi Jambi Menurut Kelompok Umur Tahun 1990 – 2005

Tahun

Umur (tahun)

Jumlah

%

0 – 14

15 – 64

65 +

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1990

795744

39.38

1181901

58.49

43023

2.13

2020668

100.00

1995

887133

37.43

1426261

60.18

56565

2.39

2369959

100.00

2000

794016

32.99

1546011

64.23

67139

2.79

2407166

100.00

2005

821064

30.90

1753257

65.97

83215

3.13

2657536

100.00

Sumber : SP 1990, SUPAS 1995, SP 2000, SUPAS 2005

5.3. Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Propinsi Jambi Tahun 1990 – 2005

Fertilitas yang diukur dari TFR telah mengalami penurunan dari 3,35 pada tahun 1990-1995 menjadi 2,70 perwanita pada tahun 2000-2005. Mortalitas, yang diukur dari IMR mengalami penurunan untuk perempuan dari 54,4 perseribu kelahiran pada tahun 1990-1995 menjadi 33,8 pada tahun 2000-2005. Untuk laki-laki dari 68,25 perseribu kelahiran pada tahun 1990-1995 menjadi 42,86 pada tahun 2000-2005. Bersamaan dengan itu, usia harapan hidup perempuan meningkat dari 64 tahun menjadi 69,3 tahun dan laki-laki dari 60,2 tahun menjadi 65,7 tahun. Migrasi risen neto menunjukkan angka positif, yang berarti jumlah migran masuk lebih banyak dibandingkan migran keluar. Namun, kecenderungan menunjukkan penurunan.

Tabel 5.3.Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi di Propinsi Jambi Tahun 1990 – 2005

Uraian

1990-1995

1995-2000

2000-2005

ASFR                15-20

81

68

57

20-25

185

167

150

25-30

167

152

138

30-35

127

116

105

35-40

73

67

61

40-45

28

25

22

45-50

8

7

6

TFR

3.35

3.01

2.70

Harapan Hidup (Pr) (Lk)

(64)   (60.2)

(66.5)   (63.1)

(69.3)   (65.7)

IMR (Pr) (Lk)

(54.4)   (68.3)

(44.6)   (54.8)

(33.8)   (42.9)

Migrasi risen netto (per 000 penduduk)

3.6

2.2

1.4

Sumber: Diolah dari SP 1990, SUPAS 1995, SP 2000 dan SUPAS 2005

Asumsi-Asumsi Proyeksi Penduduk

5.4.1. Asumsi Fertilitas

Trend penurunan TFR periode proyeksi, diasumsikan mengikuti fungsi eksponensial dengan tingkat penurunan yang sama dengan yang terjadi pada periode 1990 – 2005, yaitu sebesar 1,94 persen pertahun. Dengan menggunakan fungsi eksponensial ini, penurunan linear dalam periode proyeksi sebesar 1,68 persen pertahun. Selanjutnya, tingkat perubahan distribusi %ASFR sesuai dengan perubahan proporsi yang terjadi untuk masing-masing kelompok umur juga mengikuti fungsi eksponensial. Perubahan distribusi %ASFR menunjukkan terjadinya penurunan untuk dua kelompok umur muda (15–19 dan 20–24) serta dua kelompok umur tua (40–44 dan 45–49). Sebaliknya terjadi peningkatan pada kelompok umur pertengahan (25–39). Keadaan ini diperkirakan akan terjadi pada periode proyeksi sebagai implikasi peningkatan usia kawin dan penurunan fertilitas.

Tabel 5.4. Perkiraan ASFR, TFR dan Distribusi ASFR Prop. Jambi Tahun 2005 – 2025

Uraian

2005-2010

2010-2015

2015-2020

2020-2025

Pert/th (%)

 

ASFR

%

ASFR

%

ASFR

%

ASFR

%

ASFR

%

15-20

49

10.04

42

9.46

36

8.91

31

8.38

-2.51

-1.10

20-25

136

27.75

123

27.74

112

27.71

101

27.68

-1.70

-0.02

25-30

127

25.91

116

26.21

107

26.5

98

26.78

-1.52

0.22

30-35

97

19.79

89

20.03

82

20.26

75

20.49

-1.51

0.24

35-40

56

11.52

52

11.7

48

11.88

44

12.05

-1.45

0.31

40-45

20

4.00

17

3.93

16

3.86

14

3.8

-1.93

-0.33

45-50

5

0.99

4

0.93

4

0.88

3

0.82

-2.54

-1.14

TFR

2448

100

2222

100

2016

100

1830

100

-1.68

 

5.4.2. Asumsi Mortalitas

Untuk perkiraan mortalitas, didekati dengan model “time-series” yang mengikuti trend log linear (regresi log-linear), dengan persamaan sebagai berikut:

Persamaan harapan hidup perempuan :Ln HHf = – 103.86 + 14.22 ln T

Persamaan harapan hidup laki-laki:Ln HHm = – 103.67 + 14.19 ln T

Persamaan IMR perempuan: Ln IMRf = 1749.84- 229.67 ln T

Persamaan IMR laki-laki: Ln IMRm = 1335.85 – 175.20 ln T

Tabel 5.6.        Perkiraan HH dan IMR Propinsi Jambi Tahun 2005 – 2025

Uraian

Tahun

2005-2010

2010-2015

2015-2020

2020-2025

Harapan Hidup           Perempuan

72.0

74.8

77.6

80.0

                                       Laki-laki

68.4

71.0

73.6

76.0

IMR                              Perempuan

24.49

15.9

8.87

4.45

                                      Laki-laki

31.68

22.35

14.4

8.61

Harapan hidup perempuan diperkirakan akan bertambah sebanyak 8 tahun, dimana pada periode 2005-2010 sebesar 72 tahun menjadi 80 tahun pada periode 2020-2025, sedangkan harapan hidup laki-laki bertambah 7,6 tahun dari 68,4 tahun pada periode 2005-2010 menjadi 76 tahun pada periode 2020-2025. Selanjutnya, angka kematian bayi untuk perempuan diperkirakan akan mengalami penurunan dari 24,29 perseribu kelahiran bayi perempuan pada tahun 2005-2010 menjadi 4,45 perseribu kelahiran bayi perempuan pada periode 2020 – 2025. Demikian juga, angka kematian bayi untuk laki-laki akan mengalami penurunan dari 31,68 perseribu kelahiran bayi laki-laki pada tahun 2005 – 2010 menjadi 8,61 perseribu kelahiran bayi laki-laki pada tahun 2020 – 2025.

5.4.3. Asumsi Migrasi dan Model REMI-EDFS

Sesuai dengan ketersediaan data, variabel ekonomi yang digunakan untuk memprediksi migrasi adalah variabel peluang kerja relatif (REO) dan tingkat upah relatif (RWR). Peluang kerja relatif disederhanakan sebagai ratio probabilita mendapakan pekerjaan di Propinsi Jambi dengan probabalita mendapatkan pekerjaan secara nasional. Probabilita mendapatkan pekerjaan itu sendiri diukur dari perbandingan kesempatan kerja terhadap angkatan kerja. Selanjutnya, tingkat upah relatif disederhanakan sebagai perbandingan antara rata-rata upah minimum Propinsi Jambi dengan rata-rata upah minimum nasional.

Tabel 5.7.        REO, RWR dan Migrasi Neto Propinsi Jambi Tahun 1990 – 2005

 

1990

1995

2000

2005

Propinsi Jambi          Angkatan Kerja

825198

945741

1179317

1575913

                                    Kesempatan Kerja

785642

884944

1121350

1453464

Indonesia                   Angkatan Kerja

77803000

86361000

95651000

106305000

                                    Kesempatan Kerja

75851000

80110000

89538872

95112000

Peluang Kerja Relatif (REO)

0.98

1.01

1.02

1.03

Rata-Rata Upah Minimum

 

 

 

 

Propinsi Jambi

121700

160200

214500

485000

Indonesia

136700

180000

225000

507697

Tingkat Upah Relatif (RWR)

0.89

0.89

0.95

0.96

Migrasi neto (NMR)

 

3.6

2.2

1.4

 

Berdasarkan data REO, RWR dan NMR selama periode 1990-2005 dibangun model “time-series” yang mengikuti trend log linear (regresi log-linear), sebagai berikut:

Ln NMR = 9.80 – 245.83 REO + 39.05 RWR

Selanjutnya, untuk mendapatkan perkiraan migrasi, dilakukan perkiraan terhadap REO dan RWR. Perkiraan REO dan RWR selama periode proyeksi menggunakan kecenderungan linear kedua variabel tersebut selama periode 1990 – 2005.

Tabel 5.8. Perkiraan REO, RWR dan NMR Propinsi Jambi Tahun 2010 – 2025

Tahun

REO

RWR

NMR

2010

1.04

1.04

3.17

2015

1.06

1.12

2.56

2020

1.07

1.20

1.98

2025

1.08

1.28

1.19

5.4.2. Proyeksi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data penduduk tahun 2005 dan asumsi fertilitas, mortalitas dan migrasi, diberikan proyeksi penduduk Propinsi Jambi selama periode 2010 – 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.9.Perkiraan Penduduk Prop. Jambi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2025

Uraian

2010

2015

2020

2025

Perempuan

1463696

1573798

1673325

1758197

Laki-Laki

1476551

1581925

1675978

1754435

Pr + Lk

2940248

3155723

3349303

3512632

Pert/th  (%)

2.13

1.47

1.23

0.88

Seks Ratio

100.88

100.52

100.16

99.79

Tingkat pertumbuhan penduduk Propinsi Jambi terus mengalami penurunan. Pada tahun 2005-2010 sebesar 2,13 persen pertahun, menjadi 0,88 persen pertahun pada periode 2020 – 2025. Pertumbuhan penduduk perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki, sehingga proporsi penduduk perempuan terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari penurunan seks ratio yang semula pada tahun 2005 sebesar 101,24 (lihat tabel 5.1.) menjadi 99,79 pada tahun 2025.

Tabel 5.10.Penduduk Propinsi Jambi Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 – 2025

Tahun

Umur (tahun)

Jumlah

0 – 14

15 – 64

65 +

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

2010

848108

28.84

1982722

67.43

109418

3.72

2940248

2015

836613

26.51

2186560

69.29

132550

4.20

3155723

2020

846476

25.27

2314264

69.10

188563

5.63

3349303

2025

793817

22.60

2460776

70.06

258039

7.35

3512632

 

Selama periode 2010 – 2025 struktur umur penduduk semakin mengarah pada struktur penduduk tua. Pada tahun 2010 proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun sebesar 28.84 persen, dan usia 65 tahun ke atas sebesar 3,72 persen. Pada tahun 2025, proporsi penduduk usia 0 – 14 tahun turun menjadi 22,60 persen, sebaliknya, proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas meningkat menjadi 7,35 persen.

5.4.3. Komponen Pertumbuhan Penduduk Propinsi Jambi Tahun 2005 – 2025

Pada periode 2005–2025, kelahiran (CBR) diperkirakan masih memberikan share yang besar terhadap pertumbuhan penduduk, diikuti oleh migrasi (NMR) dan kematian (CDR).  Selama periode proyeksi ketiga komponen pertumbuhan tersebut diperkirakan akan mengalami penurunan, dengan penurunan tertinggi terjadi pada tingkat migrasi bersih, diikuti oleh angka kelahiran dan angka kematian.

Tabel 5.11.Komponen Pertumbuhan Penduduk Prop. Jambi Tahun 2005 – 2025

Uraian

2005-2010

2010-2015

2015-2020

2020-2025

Penduduk

2798892

3047985

3252512

3430967

Kelahiran pertahun

61599

50933

48780

44364

Kematian pertahun

13937

15650

16495

15783

Migrasi bersih pertahun

8880

7813

6432

4085

Tingkat (ribu penduduk/thn)

CBR

22.0

16.7

15.0

12.9

CDR

5.0

5.1

5.1

4.6

Pertambahan alami

17.0

11.6

9.9

8.3

NMR

3.2

2.6

2.0

1.2

Pertambahan penduduk

20.2

14.2

11.9

9.5

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

  1. Pada tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk Propinsi Jambi adalah sebanyak 3.512.632 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan sebanyak 1.758.197 jiwa dan laki-laki 1.754.435. Selama periode 2005 – 2025 diperkirakan pertumbuhan penduduk Propinsi Jambi akan terus mengalami penurunan.
  2. Dari sisi seks ratio, diperkirakan akan terjadi penurunan seks ratio, dimana pada tahun 2005 sebesar 101,24 menjadi 99,79 pada tahun 2025.
  3. Diperkirakan penurunan fertilitas lebih cepat dibandingkan mortalitas. Fertilitas (CBR) mengalami penurunan dari 22 perseribu penduduk pada tahun 2005-2010 menjadi 12,9 perseribu penduduk pada tahun 2020-2025. Sedangkan mortalitas (CDR) mengalami penurunan dari 5,0 perseribu penduduk pada tahun 2005-2010 menjadi 4,6 perseribu penduduk pada tahun 2020-2025
  4. Diperkirakan migrasi bersih Propinsi Jambi selama periode 2005 – 2025 menunjukkan angka positif, namun demikian akan terjadi kecenderungan penurunan dari angka positif tersebut. Penurunan ini terutama karena adanya pengaruh negatif dari peluang kerja relatif di Propinsi Jambi. Sebaliknya, meskipun tingkat upah relatif menunjukkan pengaruh positif, namun pengaruhnya relatif kecil.

6.2. Saran-Saran

  1. Pemerintah Propinsi Jambi perlu memperhatikan kecenderungan pertambahan dan komposisi penduduk menurut umur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan.
  2. Memperhatkan struktur umur penduduk Propinsi Jambi yang masih bersifat constictive, dalam rangka mencegah terjadinya kembali ledakan penduduk, maka pemerintah perlu lebih mengintensifkan peningkatan program keluarga berencana.
  3. Metode proyeksi ini masih memiliki beberapa kelemahan mendasar terutama terkait dengan ketersediaan data untuk mendukung model proyeksi. Oleh karenanya, untuk penelitian kedepan, modifikasi model perlu dilakukan yang berorientasi pada ketersediaan data.

DAFTAR PUSTAKA

Borts G and Stein J. 1964. Economic Growth in a Free Market. New York. Columbia University Press

Greenwood. 1981. Migration and Economic Growth in United States: National Regional and Metropolitan Perspectives. New York. Academic Press.

Isserman, Andrew. 1977. Accuracy of Population Projections for Sub-county Areas,Journal of American Institute of Planners. Vol 43, pp- 247- 59.

Klosterman, Richard E. 1990. Community Analysis and Planning Techniques. Savage.Rowman & Littlefield, c1990.

Muth R. 1971. Migration: Chicken or Egg, Southern Economic Journal. Vol 37, pp 295-306. Chapel Hill. Southern Economic Association.

Plane D. 1993. Demographic influences on Migration. Regional Studies. Vol 27, pp 375-383. Cambridge, Cambridge University Press.

Regional Economic Models, Inc.. REMI Policy Insight. User Guide Versi 9.West Street. Amherst.

Smith, Stanley , Jeff, Tayman, and David, Swanson. 2001. State and Local PopulationProjections: Methodology and Analysis. New York. Kluwer Academic/ Plenum Publishers.

Treyz, George. 1993. Regional Economic modeling : A Systematic Approach toEconomic Forecasting and Policy Analysis. Boston, Kluwer Academic.

 

Penerapan Materi Wawasan Kependudukan Bagi Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah

Penduduk itu dinamis, oleh karenanya, masalah-masalah yang menyertai kependudukan juga bersifat dinamis. Pendidikan kependudukan dimaksudkan untuk memberikan wawasan kependudukan dan meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah kependudukan. Dalam konteks ini, maka pembelajaran/ pendidikan kependudukan juga harus mampu mencakup aspek dinamis dari masalah-masalah kependudukan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, makalah ini mencoba menguraikan sebagian kecil dinamika kependudukan yang melahirkan isu-isu di bidang kependudukan, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan materi wawasan kependudukan pada pengajaran di tingkat sekolah menengah (SMU/SMK). Baca lebih lanjut